3 Fakta Seputar Dugaan Penyiksaan Terdakwa Klitih Gedongkuning oleh Polisi

Reporter

Tempo.co

Minggu, 12 Maret 2023 07:20 WIB

Ilustrasi begal / penyerangan dengan senjata tajam / klitih / perampokan. Shutterstock

TEMPO.CO, Jakarta Sejumlah keluarga terdakwa kasus klitih Gedongkuning Yogyakarta mengajukan pengaduan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Rabu, 8 Maret 2023. Mereka mengadukan dugaan penyiksaan dan intimidasi yang dialami oleh para terdakwa tersebut.

“Kami melakukan audiensi lagi ke Komnas HAM, kami bercerita mulai dari penyelidikan dan penyidikan itu dilakukan secara sewenang-wenang,” kata Staf Kampanye Persatuan Bantuan Hukum Indonesia, Aldeta Oktaviani yang bertindak sebagai pendamping hukum saat dihubungi Tempo, Rabu, 8 Maret 2023.

Sebelumnya, Komnas HAM telah melakukan penyelidikan dan menyimpulkan adanya dugaan penyiksaan tersebut. Perwakilan Komnas HAM juga menjadi saksi ahli saat persidangan dan menyodorkan pendapat hukum kepada Majelis Hakim. Akan tetapi, semua upaya itu dimentalkan oleh vonis Majelis Hakim.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta memvonis terdakwa bersalah karena melakukan kekerasan yang berujung kematian. Ryan divonis 10 tahun penjara, sementara empat terdakwa lainnya divonis 4 tahun penjara. Para terdakwa mengajukan banding, namun pengadilan tingkat kedua menolak gugatan tersebut.

Aldeta mengatakan keluarga korban dan para pendamping tak ingin menyerah dengan putusan itu. Dia mengatakan membuat lagi aduan ke Komnas HAM karena menemukan bukti baru mengenai dugaan penyiksaan dan pelanggaran HAM dalam kasus ini. Sejumlah bukti baru yang disodorkan, kata dia, di antaranya kejanggalan-kejanggalan dalam proses persidangan hingga dugaan intimidasi yang dialami oleh para pendamping selama mengadvokasi kasus ini.

Advertising
Advertising

Dia berharap Komnas HAM mau melakukan penyelidikan lagi. Dia berharap Komnas akan memberikan rekomendasi kepada sejumlah lembaga terkait dugaan penyiksaan dan dan pelanggaran HAM yang dialami oleh para terdakwa. “Kami berharap ada rekomendasi dari Komnas HAM terkait hal ini,” kata dia.<!--more-->

Kronologi Kasus Klitih Gedongkuning

Kasus klitih Gedongkuning merupakan peristiwa kekerasan jalanan yang menewaskan pelajar bernama Daffa Adzin Albasith, di Jalan Gedongkungin, Kotagede, Yogyakarta pada Ahad dini hari, 3 April 2022. Daffa tewas dengan luka di bagian kepala karena terkena sabetan gir.

Polda Yogya pada 9 April 2022 menangkap lima remaja terduga pelaku penganiayaan. Mereka adalah Ryan Nanda Saputra, Fernandito Aldrian Saputra, M. Musyaffa Affandi, Hanif Aqil Amrulloh dan Andi Muhammad Husein.

Selama proses hukum itu pula, keluarga para terdakwa melakukan pengaduan ke sejumlah lembaga terkait dugaan salah tangkap dan penyiksaan oleh kepolisian. Andayani, ibu terdakwa Andi Muhammad Husein meyakini anaknya adalah korban salah tangkap. Dia mengatakan mengantongi banyak bukti bahwa anak dan teman-temannya tidak berada di lokasi kejadian ketika peristiwa penganiayaan terjadi.

Andayani menyebutkan bahwa Andi dan teman-temannya mengalami penyiksaan selama proses hukum. Karena penyiksaan itulah mereka terpaksa mengakui sebagai pelaku. Keluarga kemudian berjibaku membuat laporan ke sejumlah lembaga, seperti Ombudsman RI kantor perwakilan Yogyakarta. Selain itu, laporan juga dilakukan ke Komnas HAM.

Komnas HAM Sebut Terdakwa Klitih Gedongkuning Disiksa Polisi

Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi dugaan kekerasan terhadap terdakwa kasus klitih Gedongkuning, Yogyakarta. Kekerasan itu diduga dilakukan oleh personel Kepolisian Daerah Yogyakarta selama proses penyelidikan dan penyidikan.

“Ada dugaan kekerasan terhadap Andi dkk (terdakwa),” kata Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing, Sabtu, 11 Maret 2023.

Uli mengatakan dari dugaan penyiksaan itu telah terjadi pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang terjadi di antaranya hak atas bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak adil.

Menurut dia, tindakan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.

“Di mana setiap warga negara dijamin haknya untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia,” tutur dia.<!--more-->

2 Rekomendasi Komnas HAM

Komnas HAM memberikan 2 rekomendasi terkait dugaan penyiksaan terdakwa klitih Gedongkuning, Yogyakarta. Komnas HAM meminta Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Inspektur Jenderal Suwondo untuk menindaklanjuti dan memeriksa personel polisi yang diduga melakukan penyiksaan.

“Segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pemeriksaan dugaan kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oknum personil yang mengamankan Saudara Andi Muhammad Husein, dkk dalam rangka memberikan keadilan kepada pengadu dan korban,” kata Uli.

Dia mengatakan penuntasan kasus ini merupakan bentuk pemberian keadilan terhadap para korban. “Kami juga meminta Kapolda memastikan peristiwa serupa tidak terulang di masa depan,” ujar dia.

Tempo telah berupaya mengkonfirmasi temuan dan kesimpulan Komnas HAM ini kepada Kepala Bidang Humas Polda DIY, Komisaris Besar Yulianto. Namun, hingga berita ini diturunkan, Yulianto belum merespons pesan yang dikirimkan Tempo melalui aplikasi pesan WhatsApp.

M ROSSENO AJI

Berita terkait

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

1 hari lalu

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih tak mempermasalahkan seleksi CASN 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan berdekatan Pilkada 2024. Asal..

Baca Selengkapnya

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

2 hari lalu

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

Menteri PNRB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa seleksi CASN tidak bisa karena berdasar amanat Undang-undang 20/2023 harus selesai Desember ini.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Papua Rekomendasikan Pasukan Tambahan ke Intan Jaya Bukan Orang Baru

2 hari lalu

Komnas HAM Papua Rekomendasikan Pasukan Tambahan ke Intan Jaya Bukan Orang Baru

Komnas HAM Papua berharap petugas keamanan tambahan benar-benar memahami kultur dan struktur sosial di masyarakat Papua.

Baca Selengkapnya

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

2 hari lalu

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

Ombudsman RI usul seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) pada tahun 2024 ditunda hingga pilkada serentak 27 November karena khawatir dipolitisasi.

Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

2 hari lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Tambahan Pasukan ke Intan Jaya, Komnas HAM Papua Ingatkan Soal Ini

2 hari lalu

Tambahan Pasukan ke Intan Jaya, Komnas HAM Papua Ingatkan Soal Ini

Komnas HAM mengingatkan agar pasukan tambahan yang dikirimkan ke Intan Jaya sudah berpengalaman bertugas di Papua.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

3 hari lalu

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengusulkan agar seleksi CASN ditunda hingga setelah Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

3 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

5 hari lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya