Warga Protes Tanahnya Belum Dibayar saat Jokowi Resmikan Tol Semarang-Demak

Editor

Febriyan

Sabtu, 25 Februari 2023 16:32 WIB

Foto udara sejumlah kendaraan roda empat melaju di Jalan Tol Semarang-Demak Seksi II di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Kamis 22 Desember 2022. Pengoperasian jalan tol sepanjang 16,31 Km secara fungsional dan dibuka dua arah itu berlangsung 22 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023 guna menghadapi libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 sebagai upaya mengurai kemacetan di jalur Pantura Semarang-Demak. ANTARA FOTO/Aji Styawan

TEMPO.CO, Demak - Aksi protes mewarnai peresmian Tol Semarang-Demak Seksi II oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Sabtu, 25 Februari 2023. Empat keluarga di Desa Sidogemah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak menagih uang ganti rugi tanah mereka yang terdampak proyek tol.

Aksi protes tersebut dilakukan dengan memasang spanduk di atap rumah mereka yang berada di tepi jalan masuk gerbang tol. Spanduk itu antara lain bertuliskan, "Pak Jokowi Pak Ganjar Pranowo Bayar Hak Kami Tanah SHM."

Mereka juga berteriak menagih pembayaran tanahnya ketika Jokowi melintas menuju lokasi peresmian. "Bayar, pak. Bayar, pak," teriak mereka kepada Jokowi. Salah satu warga memanjat atap rumah sambil membentangkan spanduk.

Sebelumnya terjadi ketegangan antara warga yang memprotes dengan aparat keamanan. Hal itu terjadi ketika warga merasa spanduk yang mereka pasang tertutup oleh umbul-umbul di depan rumah mereka. Warga kemudian mencabuti umbul-umbul itu dan sempat terjadi adu argumen antara keduanya.

Hingga kini ada tiga rumah yang masih berdiri tepat di pintu masuk gerbang tol tersebut. "Awalnya dari empat bidang tanah ini ada lima rumah," kata Qumas Naziq, 22 tahun, anak salah satu pemilik tanah.

Advertising
Advertising

Menurutnya, meski belum dibayarkan sebagian tanah mereka telah digunakan untuk pembangunan proyek tol.

"Sebagian dibuat jalan, sedikit kena. Satunya dibuat sungai. Sebelahnya dibuat akses jalan proyek," sebut dia.

Proses pembayaran tanah tersebut terkatung-katung berawal dari adanya gugatan terhadap tanah warga tersebut. Gugatan itu lantas dimenangkan warga di persidangan. Namun gugatan kembali dilayangkan. Kedua pihak itu lantas berdamai pada November tahun lalu.

"Masalah hukum sudah selesai, proses birokrasi itu yang lama. Sejak bulan November sampai sekarang uang ganti rugi belum diberikan," ujar dia.

Setelah aksi itu, warga yang memprotes tersebut dipersilakan bertemu dengan Jokowi di lokasi peresmian Tol Semarang-Demak. Warga mengaku dijanjikan pembayaran tanah mereka akan segera diselesaikan.

Protes serupa juga dilayangkan Achmad Suparwi warga Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. Dia juga mengaku tanahnya telah dipakai pembangunan Tol Semarang-Demak namun hingga kini belum menerima pembayaran.

Pria berisia 72 itu sempat mencoba masuk ke lokasi peresmian tol untuk bertemu Jokowi. Dia berniat mengadu lantaran tanahnya belum dibayar. Namun, usaha Suparwi itu terhenti di pintu masuk lokasi peresmian. Dia tak diizinkan masuk.

Suparwi kemudian membentangkan spanduk bertuliskan "Tolong Pak Presiden Tanah SHM No. 471 AN Achmad Suparwi yang Dipakai Jalan Tol Semarang-Demak Seksi II Sampai Sekarang Belum Dibayar."

Menurutnya, sebagian tanahnya seluas 3.940 meter persegi kini telah berupa jalan tol. "Sudah diresmikan. Saya menagih belum dibayar sama sekali," ujar dia. "Mau ketemu presiden tidak boleh."

Sebelumnya Suparwi pernah datang ke Kantor Gubernur Jawa Tengah untuk mengadukan permasalahannya tersebut. Dia berangkat dari Kabupaten Demak mengendarai sepeda motor berboncengan dengan isterinya. Namun, hingga kini usahanya itubelum membuahkan hasil.

Berita terkait

IM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK

1 jam lalu

IM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK

Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha mengatakan sikap Presiden Jokowi terhadap KPK akan ditentukan dalam proses penunjukan panitia seleksi.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Sebut Warga Intan Jaya Mengungsi Akibat Serangan Udara Militer Indonesia

5 jam lalu

TPNPB-OPM Sebut Warga Intan Jaya Mengungsi Akibat Serangan Udara Militer Indonesia

TNI-Polri disebut telah mengerahkan helikopter militer sejak 4-5 Mei 2024 dalam misi pengejaran pasukan TPNPB-OPM Kodap VIII Intan Jaya.

Baca Selengkapnya

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

13 jam lalu

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

17 jam lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

19 jam lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

23 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

23 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

1 hari lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

1 hari lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

1 hari lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya