TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan partainya tetap meyakini sistem coblos gambar partai alias sistem proporsional tertutup adalah sistem Pemilihan Umum (Pemilu) terbaik demi kepentingan bangsa. Dia menjelaskan, sejumlah pakar akademisi juga sudah menyoroti fenomena kapitalisasi kekuasaan dari sistem proporsional terbuka.

Adapun pakar akademisi tersebut, kata Hasto, di antaranya Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie, hingga Hamdan Zoelva. Menurut Hasto, akademisi tersebut berpikir secara jernih dengan melihat munculnya fenomena parpol elektoral.

“Mereka akademisi yang berpikir secara jernih dan melihat akses proporsional terbuka terkait dengan kapitalisasi kekuasaan, aspek-aspek elektoral yang hanya dikedepankan, pembajakan kader populer antar partai, kemudian juga aspek kualitas,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Kamis, 23 Februari 2023.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memprediksi jika Pemilu digelar dengan sistem proporsional tertutup, maka stabilitas politik Indonesia bakal terancam. Selain itu, Paloh menyebut pemerintah dan 8 fraksi parlemen sudah satu suara mendukung proporsional terbuka.

“Jika di luar sesuatu yang barangkali, kemampuan akal sehat kami, prediksi kami, mudah-mudahan kami salah, ancaman instabilitas jangan sampai terjadi,” kata Paloh di Kantor DPP Partai Demokrat, Rabu, 22 Februari 2023.

Hasto menghormati pendapat Surya Paloh

Hasto menyatakan menghormati pendapat Paloh tersebut. Dia menilai wajar Paloh menyatakan hal itu karena Partai NasDem mendukung sistem proporsional tertutup.

“Kalau Pak Surya berpendapat seperti itu, ya kita hormati. Sama dengan para profesor yang merupakan pakar di bidangnya yang tadi menyuarakan pentingnya proporsional tertutup, tinggal mau ikut mana,” ujarnya.

Adapun saat ini, gugatan terhadap sistem proporsional terbuka sedang diproses di Mahkamah Konstitusi. Salah satu pemohon adalah kader PDIP, Demas Brian Wicaksono.

Hasto menyatakan partainya lebih percaya pada kajian para akademisi. Kendati demikian, Hasto menyebut partai berlambang banteng moncong putih ini siap menerima apapun keputusan MK.

“Kami siap, terbuka atau tertutup. Karena kami bukan pihak yang memiliki legal standing untuk melakukan judicial review, jadi lebih baik kami serahkan pada keputusan MK,” kata dia.

Selanjutnya, Surya Paloh Sebut Proporsional Tertutup Bawa Ancaman terhadap Stabilitas Politik

<!--more-->

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut partainya tetap mendukung penggunaan sistem proporsional terbuka dalam Pemilu 2024. Menurut dia, saat ini kondisi politik Indonesia relatif stabil dengan menggunakan sistem ini.

Kendati demikian, Paloh menyebut saat ini gugatan terhadap sistem proporsional terbuka di Mahkamah Konstitusi tengah diproses. Oleh sebab itu, kata dia, masyarakat hanya bisa menunggu keputusan yang diketok majelis hakim MK.

“Bagaimana hasil keputusan MK, dalam sistem proporsional terbuka kah dalam kepemimpinan yang kita pertahankan, atau peluang sistem proporsional tertutup,” kata Paloh.

Jika Pemilu 2024digelar dengan sistem proporsional tertutup, Paloh khawatir hal itu bakal mengancam stabilitas politik di Indonesia. Ia bersyukur sikap 8 fraksi dari 9 fraksi parlemen serta pemerintah bersepakat mendukung sistem proporsional terbuka.

Serukan Pemilu 2024 tetap bernuansa persahabatan

Paloh juga hakul yakin gelaran Pemilu 2024 mendatang bakal berlangsung dalam suasana yang lebih bersahabat. Menurut dia, pilihan boleh berbeda, namun komitmen terhadap persatuan tetap yang utama.

“Bahwa Pemilu yang akan datanng masih dalam suasana yang tidak mencekam, tidak merusak persatuan, dan kesamaan di antara kita,” kata dia.

Selain Partai NasDem, penggunaan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024 juga didukung oleh tujuh partai yang memiliki wakil di DPR. Mereka adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga menyatakan mendukung penggunaan sistem proporsional terbuka.

PDIP menjadi satu-satunya partai di parlemen yang mendukung sistem proporsional tertutup. Dari luar parlemen, penggunaan sistem tersebut mendapat dukungan dari Partai Bulan Bintang (PBB). Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra bahkan sempat mendaftarkan diri sebagai salah satu pihak pemohon gugatan di MK.