INFO NASIONAL – Badan Pusat Statistik mencatat peningkatan angka kemiskinan pada September 2022 sebesar 9,57 persen atau 26,36 juta. Naik 0,03 persen dari Maret 2022 (9,54 persen).

Kondisi ini sebenarnya sudah menurun drastis dibandingkan September 2020 yang mencapai 10,19 persen dan September 2021 dengan 9,71 persen. Namun, masih terdapat gap cukup besar jika dibandingkan dengan data September 2019 yang tercatat 9,22 persen atau 24,78 juta jiwa. Artinya, terdapat sekitar 1,58 juta penduduk miskin yang masih terdampak oleh pandemi dan berbagai gejolak ekonomi yang terjadi pada tahun 2021-2022.

Berdasarkan penelitian SDGs Center Universitas Padjajaran (2022) lebih dari 90 persen penduduk miskin dan rentan masih belum sepenuhnya pulih ke kondisi sebelum pandemi. Pada Triwulan III 2022, ekonomi tumbuh melambat (q-to-q), konsumsi rumah tangga mengalami penurunan yaitu sebesar 0,12 persen poin dibandingkan Triwulan II.

Sejumlah kondisi yang memengaruhi hal tersebut disinyalir imbas kenaikan harga BBM yang meyebabkan kenaikan harga komoditas. Hal ini diperparah dengan PHK massal di sektor padat karya seperti industri tekstil dan alas kaki di sepanjang September 2022.

Terlihat pada indeks biaya produksi subsektor tanaman pangan dan perikanan tangkap yang meningkat per September 2022 karena didorong oleh kenaikan harga bensin, solar, dan ongkos angkut per awal September 2022. Harga-harga bahan pangan yang menyumbang pada Garis kemiskinan (GK) seperti beras, gula pasir, telur ayam, tepung terigu dan cabai merah juga meningkat cukup tinggi dengan rentang 1,5 hingga 43 persen.

Selain hal tersebut, akurasi penyaluran program-program bantuan sosial saat ini masih relatif rendah, yaitu masih di bawah 50 persen. Hal ini karena permasalahan database yang digunakan belum mencerminkan kondisi kesejahteraan penduduk yang sebenarnya.

Beberapa studi mengestimasi elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan kemiskinan. Roemer dan Gugerty (1997) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 10 persen dalam satu tahun akan berdampak pada kenaikan pendapatan masyarakat yang berada di lapisan termiskin sebesar 10 persen. Hal yang sama juga disampaikan Iradian (2005), yang menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan riil per kapita sebesar 1 persen akan diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,08 persen.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia tidak memiliki hubungan yang linear. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak secara otomatis menurunkan angka kemiskinan. Faktor yang diperlukan dalam penurunan kemiskinan di Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang berkualitas dan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Mengapa demikian? Karena penduduk miskin di Indonesia hampir 70 persen bekerja di sektor pertanian, sementara sektor pertanian bukan merupakan sektor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi saat ini banyak disumbang oleh sektor industri yang merupakan kontributor terbesar PDB Indonesia.

Banyak daerah di Indonesia yang memiliki potensi alam yang kaya namun memiliki tingkat kemiskinan yang masih di atas rata-rata nasional. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, potensi alam belum optimal dimanfaatkan seluruh penduduk, sehingga pembangunan dalam satu wilayah masih belum merata. Masih ada wilayah-wilayah kantong kemiskinan yang mungkin belum tersentuh oleh potensi wilayah tersebut. Beberapa provinsi yang terkenal dengan pariwisatanya belum mengoptimalkan sektor tersebut untuk menurunkan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat lokal. Masih banyak daerah pariwisata daerah khususnya timur Indonesia yang dikelola oleh warga negara asing.

Kedua, keberagaman kondisi yang dihadapi masing-masing daerah membuat angka kemiskinan daerah bergerak dinamis dan cenderung canceling out, berhasil turun namun naik lagi. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat dan Papua misalnya, lebih dari 43 persen desa berada di wilayah lereng atau puncak pegunungan. Dengan topografi seperti itu, jalan di Papua yang dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 atau lebih sepanjang tahun baru sekitar 34 persen. Hal ini membuat biaya logistik komoditas tinggi sehingga harga-harga disana cenderung lebih mahal. Hal lain terkait infrastruktur dasar adalah kesulitan masyarakat dalam mengakases fasilitas dasar kesehatan dan pendidikan yang berdampak pada kualitas SDM yang masih kurang.

Ketiga, bencana alam dan dampak perubahan iklim juga menyumbang tingginya kemiskinan khususnya di wilayah Indonesia Timur. Misalnya di Nusa Tenggara Timur, hampir semua kabupatennya sering mengalami bencana alam. Dalam satu tahun tercatat sekitar 600 kejadian bencana, mulai dari tanah longsor, gelombang pasang, banjir, kekeringan, hingga angin puting beliung. Akibatnya, tingkat produktivitas masyarakat rendah dan setengah pengangguran masih tinggi.

Strategi Mengatasi Kemiskinan

Karena itu, ada 5 upaya yang dapat dilakukan untuk mengentas kemiskinan, yakni: 1) Inovasi dan perhatian pemerintah daerah terhadap isu pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat, 2) Peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat dirasakan merata, terutama oleh masyarakat miskin dan rentan, 3) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal dengan mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki, 4) Mewujudkan lingkungan, masyarakat, dan aktivitas ekonomi yang inklusif, 5) Adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana untuk mencegah meningkatnya kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif.

Penyaluran bantuan sosial dari pemerintah sebenarnya cukup berhasil mengurangi angka kemiskinan. Agar lebih berkesinambungan, upaya pengurangan kemiskinan ke depan harus lebih sistematis dan terarah.

Untuk mencapainya, terdapat beberapa kondisi yang harus dipenuhi. Pertama, tingkat pertumbuhan dan inflasi yang stabil merupakan pondasi utama dari keberlanjutan penurunan kemiskinan. Kenaikan tingkat inflasi terutama - komoditas dasar, jika tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan, maka dapat menurunkan daya beli masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok tersebut. Dampak lain kenaikan inflasi yaitu meningkatkan suku bunga sehingga menghambat perekonomian. Peningkatan suku bunga terutama suku bunga pinjaman akan mengurangi minat investor dalam mengembangkan usaha.

Kedua, kelembagaan yang kuat melalui pembagian tugas dan fungsi yang jelas antar instansi, komunikasi dan koordinasi diperlukan, disamping regulasi yang mendukung kelengkapan dan berbagi pakai data dan informasi, serta keberagaman instrumen pendanaan yang lebih inovatif.

Dengan dua kondisi tersebut, strategi penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui tiga pilar yang berpusat pada peningkatan sumber daya manusia. Pilar pertama adalah hidup yang berkualitas dan bermartabat (dignity), yang berarti terbebas dari kelaparan, memiliki rumah, akses terhadap energi, air, dan sanitasi yang berkualitas, serta memiliki pendapatan dan pekerjaan yang memadai.

Pilar kedua, setiap penduduk juga harus memiliki kesempatan berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan (opportunity and inclusion). Dalam pembangunan yang inklusif, setiap orang, termasuk yang miskin dan rentan, memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan pendidikannya agar menjadi bagian dari kelompok menengah yang tangguh.

Pilar ketiga adalah memastikan ketahanan masyarakat (resilience and security). Ketahanan dapat diartikan semua orang memiliki jaminan sosial dan dukungan sosial lainnya yang memadai. Adanya perlindungan sosial yang komprehensif sepanjang hayat memungkinkan seseorang dapat bertahan saat terjadi guncangan. Hal ini merupakan prasyarat bagi terbentuknya kelas menengah Indonesia yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju.

Program Pemerintah Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Untuk diketahui, pemerintah tetap optimistis mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang didukung penyaluran program-program pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan melalui:

• Penggunaan data Registrasi Sosial Ekonomi yang diharapkan menjadi sumber rujukan penargetan berbagai program pemutakhiran data dan rekomendasi penargetan program. Regsosek sebagai bagian upaya untuk menghasilkan Satu Data Kependudukan yang menjadi acuan bagi seluruh program sosial dan ekonomi termasuk pemberdayaan;
• Penguatan integrasi program bantuan sosial, jaminan sosial, pemberdayan ekonomi dan rehabilitasi sosial dalam kerangka reformasi sistem perlindungan sosial;
• Penerapan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang mengalami PHK agar mampu kembali ke pasar kerja melalui berbagai manfaat, termasuk pelatihan dan informasi pasar kerja.
• Pengembangan perlindungan sosial adaptif oleh Pemerintah Daerah sebagai antisipasi dan mitigasi kebencanaan untuk meminimalisasi dampak sosial ekonomi pada masyarakat akibat bencana alam maupun non-alam;
• Penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan di daerah dan tingkat komunitas;
• Perluasan akses terhadap pasar kerja maupun sektor keuangan formal yang dapat mendukung kewirausahaan; dan
• Melanjutkan penguatan koordinasi dan sinergi antar pelaku terutama dunia usaha dan dunia pendidik (DUDI) dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, agar vokasi dapat benar-benar menghasilkan keluaran tenaga kerja yang kompeten, sesuai dengan kebutuhan, diakui kompetensinya, dan dapat segera bekerja dengan upah yang tinggi sesuai kompetensinya. (*)