TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Solo Nico Agus Putranto menyebut banjir yang melanda sejumlah wilayah di kota itu pada Kamis, 16 Februari 2023, hampir sama dengan banjir 2007.

Berdasarkan analisis Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS), banjir di Kota Solo tidak didominasi air dari pembukaan pintu spillway atau limpasan air Waduk Gajah Mungkur atau WGM Wonogiri, melainkan karena hujan lebat yang merata di wilayah Solo Raya khususnya Wonogiri, Klaten, Sukoharjo, dan Boyolali, Kamis kemarin.

Intensitas hujan yang cukup tinggi itu membuat banyak sungai meluap.

"Contohnya di wilayah Solo yang terdampak banjir akibat luapan sungai yang alirannya mengarah ke Bengawan Solo antara lain Kelurahan Bumi dan Kelurahan Joyotakan. Ada wilayah yang jarang banjir tapi kali ini ikut kebanjiran antara lain sejumlah wilayah di Kecamatan Jebres," kata Nico kepada awak media di Balai Kota Solo usai rapat koordinasi lintas sektor terkait banjir, Jumat, 17 Februari 2023.

Rapat itu turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Solo Gatot Sutanto; lurah dan camat di wilayah terdampak banjir; serta BBWSBS.

Dari rapat Jumat sore itu, Nico mengatakan pihaknya akan mengusulkan kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka agar ditetapkan status darurat bencana banjir Kota Solo. Penetapan status itu direncanakan berlaku hingga tujuh hari.

"Biasanya status darurat banjir hanya berlangsung tiga hari. Tapi karena kondisi yang belum menunjukkan adanya penurunan potensi, kita berencana menetapkan status darurat bencana hingga tujuh hari," kata Nico.

Dijelaskan Nico, masih adanya ancaman itu terlihat dari kondisi tinggi muka air (TMA) Bengawan Solo yang turun, namun masih siaga merah hingga Jumat sore.

Jika Wali Kota Solo menyetujui usulan itu, Nico menyatakan status keadaan darurat bencana banjir bisa ditetapkan mulai kemarin. Menurutnya, dengan penetapan status darurat bencana banjir, maka pengunaan dana daerah untuk penanganan bencana jadi lebih fleksibel.

"Dimungkinkan untuk perekrutan tenaga dan lain-lain yang butuh biaya,” katanya.

Berdasarkan data BPBD Kota Solo, jumlah warga yang terdampak banjir sebanyak 21.846 jiwa di 16 kelurahan di empat kecamatan Kota Solo. Sekitar 4.400 orang mengungsi.

"Ada sejumlah pengungsi yang telah pulang membersihkan rumahnya," ucapnya.

Nico menambahkan, pemerintah berkewajiban menyiapkan kebutuhan dasar. Ada beberapa wilayah pengungsi membuka dapur umum di masing-masing kelurahan.

"Tagana (Taruna Siaga Bencana) membangun dapur umum di Jagalan untuk mencukupi kebutuhan makan wilayah yang tak memadai dibangun dapur umum," katanya.

Gatot Sutanto menambahkan dari rapat itu juga ada komitmen agar dapat meningkatkan komunikasi secara lebih intens untuk seluruh sektor terkait.

"Yang jelas komunikasi harus lebih intens terjalin. Contohnya untuk penyampaian atau update informasi, setiap kelurahan harus ada yang monitor di wilayahnya 24 jam, harus giliran. Semua sektor harus masuk dalam grup WhatsApp sehingga realtime. Setiap pergerakan air, atau pergerakan pengungsi harus dilaporkan, ada yang sakit dan sebagainya, segera dilaporkan. Dari pimpinan sampai lurah semuanya monitoring," kata Gatot.

Pilihan Editor: Sebut Banjir Solo Cukup Parah, FX Hadi Rudyatmo Usulkan Pompa Diesel Diganti Jadi Elektrik