TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi tanggapan singkat soal rencana pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate. Johnny bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI di kementeriannya alias Kasus Korupsi BTS Kominfo.

"Ya kita semua harus menghormati proses hukum. Semuanya harus menghormati proses hukum. Itu saja," kata Jokowi usai menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis, 9 Februari 2023.

Di sisi lain, Johnny Plate ikut hadir di acara ini bersama Jokowi. Saat Jokowi berpidato, Johnny tampak duduk di samping Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung diketahui telah memanggil Johnny. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana menyebut pemeriksaan terhadap Johnny dilakukan pada Kamis ini, 9 Februari 2023, dan tak bisa diwakilkan kuasa hukum.

"Yang diperiksa yang bersangkutan, jadi tidak bisa diwakilkan," ujar Ketut saat dihubungi Tempo, Rabu, 8 Januari 2023.

Dalam perkembangan terakhir Johnny tak memenuhi panggilan pemeriksaan itu. Di saat yang bersamaan di hari ini, Johnny ikut mendampingi Jokowi hadir dalam peringatan Hari Pers Nasional 2023.

Pemanggilan ini merupakan buntut penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pembangunan BTS 4G paket 1-5 tahun anggaran 2020-2022.

Proyek ini dilaksanakan Badan Layanan Usaha Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) yang berada di bawah Kominfo. Proyek ini mencakup rencana pembangunan 9.000 tower BTS di sekitar 7.900 desa dan kelurahan dengan kategori 3T. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 11 triliun.

Pembangunan BTS digarap oleh 3 konsorsium yaitu konsorsium Fiberhome, Telkom Infra dan Multi Trans Data; konsorsium Aplikanusa Lintasarta, Huawei dan Surya Energi Indotama; serta Infrastruktur Bisnis Sejahtera dan ZTE. Pengerjaan proyek ini ditargetkan rampung pada akhir 2021, namun ternyata malah molor. Kejaksaan Agung mengendus adanya praktik rasuah sebagai penyebab molornya target tersebut.

Pilihan editor : Hari Pers Nasional 2023: Ketika Jokowi Bicara Kebebasan Pers Menjelang Pemilu