Jokowi Tanggapi Harun Masiku Buron 3 Tahun: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan

Selasa, 7 Februari 2023 17:08 WIB

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers terkait kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Istana Negara, Jakarta, Jumat 30 Desember 2022. Pemerintah memutuskan untuk mencabut kebijakan PPKM per 30 Januari 2022 berdasarkan kajian-kajian terkait pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan komentar diplomatis soal Harun Masiku, politikus PDI Perjuangan yang sudah jadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama hampir 3 tahun. Komentar disampaikan Jokowi setelah meminta aparat memproses tindak pidana tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih, buntut anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

"Bahwa ada yang belum ketemu setahun tapi baru enam bulan ketemu kan juga ada, tapi ada juga yang memang belum ketemu. Ya kalau memang barangnya ada ya pasti ditemukan," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2023.

Jokowi tidak menjawab rinci ketika ditanya celah apa yang membuat Harun, termasuk buronan lain, begitu sulit untuk ditangkap. Jokowi menyerahkan urusan ini kepada KPK. "Ya itu sangat teknis, saya kita nanti biar KPK yang menjawab," kata dia.

KPK telah menetapkan Harun menjadi tersangka perkara suap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis, 9 Januari 2020. Tidak hanya jadi buronan di Indonesia, tapi juga buronan internasional.

Firli sebut Harun Masiku tak akan pernah tidur nyenyak

Pertengahan tahun lalu, Ketua KPK, Firli Bahuri menyebut bahwa Harun Masiku tidak akan pernah tidur nyenyak sebab lembaganya akan terus memburu Harun. Kendati demikian, Firli mengaku tidak tahu kapan Harun Masiku akan tertangkap, tetapi ia menegaskan bahwa para penyidik masih terus bekerja.

Advertising
Advertising

"Dan saya yakin sampai hari ini dia tidak bisa tidur nyenyak. Karena sampai kapan pun akan dicari oleh KPK. Hanya tunggu waktu dia pasti tertangkap," kata Firli kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu 18 Mei 2022.

Konferensi pers digelar bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md, Kapolri Jenderal Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua Kpk Firli Bahuri, sampai Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Keempat orang ini kemarin, Senin, 6 Februari, juga sudah dipanggil Jokowi ke Istana untuk membahas anjloknya IPK Indonesia.

Jokowi lantas meminta Firli untuk memberi penjelasan soal Harun Masiku dan buronan lain. Ia menyebut sebenarnya ada 21 orang yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) di KPK. Dari jumlah tersebut, Firli menyebut pihaknya sudah menangkap 17 orang.

Terbaru, KPK menangkap DPO tindak pidana korupsi Izil Azhar di Banda Aceh, Aceh pada 24 Januari 2023. Sehingga saat ini tersisa 4 buron lagi yaitu HM, RHP, PT, dan KK. HM mengacu pada Harun Masiku dan RHP mengacu pada Ricky Ham Pagawak, tersangka kasussuap dan gratifikasi proyek di Membramo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan. "Ini sedang kami lakukan pengejaran," kata Firli di depan Jokowi.

Firlu mengakui ada beberapa buron yang sudah diketahui keberadaannya lalu dilakukan upaya penangkapan. Tapi sekali lagi, kata Firli, penangkapan seseorang haruslah dilakukan berdasarkan hukum. "Ternyata saat menangkap yang bersangkutan sudah berubah nama, awalnya PT, saat menangkap berganti TTP," kata dia.

Firli mengakui aksi ini menyulitkan KPK. Akan tetapi, Firli mengkalim pihaknya tidak akan menyerah karena sudah mengetahui proses peralihan nama ini. "Empat orang kami paham, masih dilakukan upaya penangkapan ke yang bersangkutan," kata Firli.

Jokowi lalu menanyakan ke Firli berapa tahun Izil Azhar baru bisa ditangkap. Firli pun menjelaskan bahwa Izil ditetapkan sebagai tersangka pada 2016 dan baru 2023 bisa ditangkap. "Berarti enam tahun, itu kami lakukan penangkapan setelah ada kemunculan yang bersangkutan," kata dia.


Pilihan Editor: Pencarian Harun Masiku, KPK: Kami Harus Berpacu dengan Waktu

Berita terkait

Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

1 jam lalu

Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

Teguh Prakosa mengakui mendapat dukungan penuh dari akar rumput PDIP untuk maju dalam Pilkada Solo 2024.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

3 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

12 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

13 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

13 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

14 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

15 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

16 jam lalu

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

Bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean disebut butuh waktu untuk beristirahat usai dilaporkan ke KPK

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

16 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

17 jam lalu

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa secara resmi menyerahkan formulir pendaftaran untuk mengikuti penjaringan bakal calon wali kota Solo di kantor PDIP

Baca Selengkapnya