TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pertahanan DPR menggelar rapat kerja dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pada Kamis, 2 Februari 2023. Rapat hari ini membahas situasi dan keamanan terkini di Papua serta pemenuhan alat utama sistem senjata atau alutsista TNI.

Dalam rapat hari ini, Panglima TNI didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali dan Kepala Staf Angkatan udara Marsekal Fadjar Prasetyo. Adapun Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Dudung Abdurachman tampak tidak hadir.

Dudung diwakili oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Agus Subiyanto. Absennya Dudung dipertanyakan oleh Ketua Komisi Pertahanan DPR Meutya Hafid.

“Pak Agus, mohon maaf. Pak Agus ada, tapi kami ingin menyampaikan kenapa (KSAD) kemudian digantikan oleh Wakasad. Karena saya juga baru tahu pagi ini, pak,” kata Meutya di ruang sidang Komisi I DPR, Kamis, 2 Februari 2023.

Meutya menyebut biasanya pihak yang absen dalam rapat memberitahukan lebih awal. Dia menyebut seluruh pimpinan Komisi Pertahanan baru tahu bahwa Dudung absen hari ini.

Baca juga: Panglima TNI Rotasi 223 Perwira, Berikut Daftar Beberapa Petinggi yang Bergeser

Padahal, kata dia, isu yang dibahas hari ini mengenai Papua. Ia mengatakan bahasan ini perlu kehadiran Dudung, kendati bisa digantikan oleh Agus.

Meutya menyebut surat absennya Dudung hanya dikirimkan oleh Panglima TNI Yudo Margono. Dudung, dalam surat itu disebut sedang berkunjung ke Korea menemui Chief of Republic of Korean Army (Kepala Staf Angkatan Darat Korea Selatan) Jenderal Park Jeong Hwan.

“Kami apresiasi surat dari Panglima. Tapi biasanya, dari yang bersangkutan juga mengirimkan surat. Tidak apa-apa dimulai tanpa Pak KSAD atau bagaimana?” tanya Meutya.

Selanjutnya, Dave merespons Meutya...

<!--more-->

Anggota DPR Komisi I Fraksi Partai Golkar Dave Fikarno kemudian merespons Meutya dengan mengatakan dua Kepala Staf dan Wakasad sudah hadir. Ia menyebut kejadian hari ini bisa dijadikan catatan untuk perbaikan ke depannya.

“Jadi perhatian untuk KSAD bisa saling menghormati, menghormati Komisi I agar kita pun bisa menghormati KSAD karena kita amat menghormati TNI AD secara keseluruhan,” kata Dave.

Adapun Yudo meminta rapat digelar tertutup. Dia menyebut bakal menyampaikan hasil rapat kepada media setelah rapat.

“Mohon izin pimpinan dan para anggota, kalau diizinkan tertutup, nanti biar kami yang menjelaskan kepada media di luar,” kata Yudo.

Komitmen Yudo Gunakan Pendekatan Humanis di Papua

Yudo Margono memastikan bakal menggunakan pendekatan humanis dalam menangani konflik di Papua. Dia mengatakan isu ini turut didalami oleh DPR Komisi Pertahanan saat ia mengikuti uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI.

“Ya pasti (humanis). Tadi saya sampaikan walaupun TNI tegas tapi harus humanis,” kata Yudo saat ditemui di Gedung DPR usai uji kepatutan dan kelayakan, Jumat, 2 Desember 2022.

Selanjutnya, Panglima TNI akan lihat situasi di Papua...

<!--more-->

Menurut Yudo, TNI bakal melihat terlebih dulu situasi dan kondisi di Papua. Musababnya, kata dia, ada daerah yang sudah relatif kondusif, namun ada juga daerah dengan tingkat kerawanan yang tinggi.

Oleh sebab itu, Yudo menyebut bakal mempertimbangkan bentuk operasi yang diperlukan di sana, mengingat kondisi tiap daerah berbeda-beda. “Di evaluasi sudah saya sampaikan di komisi I. Jadi tidak semuanya menggunakan operasi yang sama,” kata dia.

Perubahan Pendekatan Konflik Papua jadi Batu Uji Krusial

Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas, mengatakan Laksamana Yudo Margono punya sederet tugas usai dilantik menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Salah satunya, mengatasi persoalan di Bumi Cenderawasih.

Anton mengatakan Yudo hendaknya bisa merealisasikan kebijakan ihwal perubahan pendekatan dalam menangani konflik di Papua. Menurut dia, reorientasi militer di Papua dan Papua Barat hingga kini belum terlihat dengan jelas.

“Kebijakan ini adalah batu uji krusial untuk Panglima mendatang,” kata Anton dalam keterangannya, Senin, 28 November 2022.

Dia menjelaskan, kebijakan pendekatan dalam konflik Papua penting karena masalah ini belum berubah secara signifikan. Di sisi lain, isu Papua masih menjadi masalah keamanan nasional yang signifikan.

Adapun kejelasan ihwal pendekatan non-kekerasan dan reorientasi militer pasca pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua disebut Anton mesti diperhatikan. Menurut dia, sejauh ini muncul kabar burung ihwal rencana penambahan komando teritorial di Bumi Cenderawasih.

Anton mengatakan wacana ihwal reorientasi ini sebelumnya pernah diungkapkan oleh Jenderal Andika Perkasa di awal menjabat. Kepala Staf Angkatan Darat, Dudung Abdurachman, disebut Anton juga pernah menyinggung soal pendekatan humanis di Papua.

“Agar pernyataan tersebut tidak hanya berhenti pada pada kata-kata, maka institusionalisasi dari ucapan tersebut menjadi penting,” ujarnya.

Baca juga: Panglima TNI Yudo Margono Respons Jokowi Soal Politik-Praktis Sejak Pemilu Pertama Tentara Netral