TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono berjanji akan menindak secara hukum prajuritnya yang terbukti terlibat dalam politik praktis pada Pemilu 2024. Janji ini disampaikan merespons perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang meminta TNI Polri untuk tidak berpolitik praktis saat pemilu berlangsung.
"Jadi nggak perlu diragukan lagi saya kira di dalam sejarah TNI sejak pemilu pertama sampai kemarin kan mana pernah TNI nggak netral? semua kan sesuai, kita kan netral," kata Yudo dalam Rakornas Kepala Daerah dan Fprum Komunikasi Pimpinan Daerah seluruh Indonesia di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 17 Januari 2022.
TNI, kata Yudo, sudah punya perangkat intelijen dan Polisi Militer yang bisa menegakan hukum di internal prajurit.
"Kalau menang kena pidana ya pidana, jadi untuk prajurit yang melanggar hukum, tentunya pasti akan kami kenakan sanksi hukum," kata Yudo.
Perintah Jokowi ke TNI dan Polri
Dalam pidatonya pada acara tersebut, Jokowi memerintahkan TNI dan Polri untuk memetakan potensi kerawanan pada Pemilu 2024, mengingat tahun 2023 ini sudah memasuki tahun politik. Jokowi meminta tentara dan polisi memiliki sensitivitas dan sering turun ke lapangan agar kejadian-kejadian kecil bisa segera diredakan.
"Jangan pas kejadian baru kita pontang panting sibuk ke sana ke sini. Salah siapa ini salah siapa ini," kata Jokowi.
Berikutnya, Jokowi meminta TNI dan Polri, termasuk kepala daerah, untuk betul-betul menjaga situasi kondusif pada Pemilu Serentak 2024. TNI dan Polri diminta tidak berpolitik praktis. Lalu, Jokowi juga berpesan ke semua pihak untuk menjaga agar masyarakat tidak menjadi korban politik dan politik identitas.
Pemungutan suara untuk Pemilu Presiden maupun Pemilu Legislatif akan digelar 14 Februari 2024. Tapi rangkaian pemilu banyak digelar tahun ini. Pada April sampai November 2023, akan dilakukan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, hingga pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
Meski demikian, Yudo Margono mengklaim kondisi saat ini masih kondusif dan tidak ada masalah berarti. Sejalan dengan perintah Jokowi, Yudo menyebut TNI akan membantu Polri dan menambah pasukan di daerah-daerah rawan.
