Di Tengah Isu Reshuffle, PPP Berharap Dapat Tambahan Kursi Menteri

Reporter

Ima Dini Shafira

Editor

Juli Hantoro

Senin, 30 Januari 2023 15:10 WIB

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani saat memberikan keterangan pers terkait pemberhentian Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa di Nusantara 3, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 September 2022. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Mardiono, mengungkapkan alasan mengapa Suharso Monoarfa diberhentikan dari jabatan Ketum.Menurut Mardiono, keputusan ini diambil agar Suharso Monoarfa bisa lebih fokus menjalankan tugas kenegaraan sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Arsul Sani menyatakan partainya hingga hari ini belum diajak bicara oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi soal kocok ulang menteri alias reshuffle.

Menurut dia, mengacu pada pola Presiden Jokowi sejak periode pertama, biasanya reshuffle ini disampaikan kepada partai pengusung menteri itu menjelang pengumuman.

Adapun PPP punya kursi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Wakil Menteri Agama. Keduanya diisi oleh Suharso Monoarfa dan Zainut Tauhid. Arsul hakulyakin kursi milik PPP tidak akan berkurang. Ia turut berharap jatah kursi partai berlambang kabah ini bertambah.

Baca juga: Muhaimin PKB Harap Reshuffle Kabinet Jokowi Bukan karena Alasan Politis

“Kalau misalnya PPP punya satu menteri, wakil menteri, insya Allah nggak berkurang. Kalau ngarep bertambah iya. Tapi sekali lagi kita kembalikan kepada Presiden,” kata Arsul di Gedung DPR, Senin, 30 Januari 2023.

Advertising
Advertising

Kendati demikian, Arsul mengatakan partainya tidak mengincar kursi tertentu. Ia menyebut bakal menghormati segala keputusan Presiden Jokowi jika memang reshuffle benar-benar dilakukan.

“Kita tidak pernah berharap posisi tertentu. Pokoknya berharap tambahan aja. Soal posisi apa itu? Kita harus hormati kewenangan prerogatif Presiden,” kata dia.

Isu reshuffle berembus setelah PDIP dengan gencar mengkritik Partai NasDem yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Musababnya, NasDem masih berada di dalam kabinet sementara Anies disebut sebagai antitesa Jokowi.

Pengurus PDIP sudah melontarkan usulan untuk mengevaluasi sekaligus me-reshuffle dua menteri dari Partai NasDem, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Di tengah isu reshuffle itu, Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pada Kamis, 26 Januari 2023.

Kendati demikian, Jokowi enggan merespon apakah isu reshuffle turut dibahas dalam persamuhan tersebut.

"Mau tau aja," kata Jokowi saat ditemui usai mengumumkan dimulainya kick off di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu, 29 Januari 2022.

Selebihnya, Jokowi hanya merespons santai ketika ditanya soal pertemuan ini. "Pertemuannya ya biasa-biasa saja," kata dia.

Di sisi lain, Jokowi masih memberikan jawaban yang sama ketika ditanya soal reshuffle. Termasuk, soal reshuffle akan diumumkan 1 Februari mendatang. "Nanti tunggu saja," kata dia.

Baca juga: Jokowi soal Kabar Reshuffle Rabu Pon Pekan Depan: Nanti Tunggu Saja

Berita terkait

Maju Mundur KPK Panggil Kaesang Soal Dugaan Gratifikasi, Kenapa Alexander Marwata dan Nurul Ghufron Beda Sikap?

22 menit lalu

Maju Mundur KPK Panggil Kaesang Soal Dugaan Gratifikasi, Kenapa Alexander Marwata dan Nurul Ghufron Beda Sikap?

KPK terlihat ragu panggil Kaesang untuk klarifikasi soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Nurul Ghufron dan Alexander Marwata beda sikap?

Baca Selengkapnya

Dosen Hukum Pidana UGM Sanggah Nurul Ghufron yang Sebut Kaesang Tak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

2 jam lalu

Dosen Hukum Pidana UGM Sanggah Nurul Ghufron yang Sebut Kaesang Tak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut Kaesang tidak perlu melaporkan gratifikasi. Dosen Hukum Pidana UGM bilang tidak boleh dibebaskan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Terbukti Langgar Kode Etik, Berikut Sejumlah Kontroversinya Termasuk Soal Kaesang

2 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Terbukti Langgar Kode Etik, Berikut Sejumlah Kontroversinya Termasuk Soal Kaesang

Dewa KPK putuskan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti lakukan pelanggaran kode etik. Berikut sejumlah kontroversi Ghufron, termasuk soal Kaesang.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Divonis Langgar Etik, Pernah Sebut Kaesang Tidak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

11 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Divonis Langgar Etik, Pernah Sebut Kaesang Tidak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

Dewas KPK vonis Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi sedang berupa teguran tertulis dan pemotongan gaji.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

12 jam lalu

Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

Faisal Basri pernah menjadi saksi ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK. Berikut beberapa pon yang disampaikannya.

Baca Selengkapnya

Bupati OKU Timur Raih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI

13 jam lalu

Bupati OKU Timur Raih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI

Penghargaan dan tanda kehormatan tersebut diberikan karena Bupati OKU Timur dinilai berhasil melakukan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di Bumi Sebiduk Sehaluan.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Tak Efektif

19 jam lalu

Pengamat Sebut Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Tak Efektif

Rencana reshuffle hanya untuk mengisi kekosongan di tubuh kabinet Indonesia Maju, setelah Pramono dan Risma mundur karena maju di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Batal Panggil Kaesang Pangarep, Ini Kata Ahli Hukum Pidana UI

21 jam lalu

KPK Batal Panggil Kaesang Pangarep, Ini Kata Ahli Hukum Pidana UI

Ahli Pidana UI menilai KPK bisa memanggil Kaesang Pangarep berdasarkan undang-undang.

Baca Selengkapnya

Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Tak Akan Dikirimkan ke Presiden Jokowi, Ini Alasan Dewas KPK

23 jam lalu

Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Tak Akan Dikirimkan ke Presiden Jokowi, Ini Alasan Dewas KPK

Dewas KPK menyatakan tak akan mengirimkan hasil putusan sidang etik Nurul Ghufron ke Presiden Jokowi. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Pramono Anung Mundur dari Kabinet Bertepatan dengan Penetapan Paslon Pilkada 2024

23 jam lalu

Pramono Anung Mundur dari Kabinet Bertepatan dengan Penetapan Paslon Pilkada 2024

Akademisi menilai tidak akan ada reshuffle kabinet setelah mundurnya Tri Rismaharini dan Pramono Anung karena maju di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya