TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan enggan mengomentari isu reshuffle kabinet yang belakangan kembali santer dibicarakan. Menteri Perdagangan Republik Indonesia itu mengatakan reshuffle kabinet merupakan masalah presiden.

“Reshuffle urusan presiden. Urusan saya itu tadi ngurus beras, ngurus cabai, telur ayam, udah gitu saja,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas tersebut saat ditemui di Kompleks Gedung DPR dan MPR RI, Jakarta, Ahad, 29 Januari 2023.

PAN tegaskan reshuffle merupakan hak preorogatif presiden

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum PAN Yandrie Susanto juga menyebut partainya tidak ambil pusing terhadap isu reshuffle yang semakin kencang beredar. Sebab, menurut dia, reshuflle kabinet tersebut merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Mengganti menteri, memasukkan menteri, itu kan hak prerogatif presiden. Orang lain atau partai lain termasuk pengamat boleh saja memberikan masukan. Tapi finalnya tetap di presiden. Namun bilamana ada reshuffle, ya kita hormati,” kata Wakil Ketua MPR RI tersebut.

Selain itu, Yandri juga mengatakan wajar bilamana dalam sebuah isu reshuffle kabinet dipenuhi dengan nuansa politis. Dia mengatakan bukan hal yang menherankan jika sebuah reshuffle didasari oleh motif-motif politik.

“Pelantikan presiden itu politis, jadi kalau pergantian menteri itu ada isu politisnya ya tidak masalah. Tapi sekali lagi yang tahu persis adalah presiden,” ujar dia pada wartawan.

Selanjutnya, PAN yakin reshuffle bukan karena Jokowi suka atau tidak suka terhadap partai tertentu

<!--more-->

Meski begitu, Yandri yakin bila nanti ada reshuffle di dalam kabinet bukan berdasarkan suka atau tidak suka Presiden Jokowi terhadap partai tertentu. Ia mengatakan Jokowi dalam melakukan reshuffle guna memperbaiki kinerja pemerintahan di masa penghujung jabatannya.

“Kalau pun ada reshuffle pun saya yakin itu dalam rangka memperbaiki performa. Memperbaiki sisa masa pemerintahan Pak Jokowi dengan memaksimalkan pelayanan termasuk capaian-capaian program pemerintah,” kata Yandri.

Selain itu, Yandri menolak berspekulasi mengenai siapa saja menteri yang akan diganti dalam kabinet. Ia juga enggan berandai-andai terkait apakah ada partai dari dalam koalisi yang akan dikeluarkan dari dalam kabinet.

“Tanya Pak Jokowi, bukan saya presidennya. Kita janganlah berandai-andai. Reshuffle saja kan belum,” ujarnya.

Awal mula kembali mencuatnya isu reshuffle kabinet

Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju kembali mencuat setelah Partai NasDem mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sejumlah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta NasDem keluar dari koalisi pengusung pemerintah karena menganggap Anies sebagai antitesa dari Jokowi.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat belakangan menyinggung soal pergantian dua menteri dari Partai NasDem, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Tak hanya karena keduanya berasal dari Partai NasDem, Djarot menilai keduanya tak memiliki kinerja yang baik.

Djarot pun memastikan akan adanya reshuffle kabinet, akan tetapi dia tak bisa memastikan kapan Jokowi akan melakukan hal itu.

“Yes, keniscayaan (reshuffle). Menurut saya itu pasti. Tentang kapan? Ya jangan bertanya kepada saya. Ya biasanya Rabu Pon, itu setiap bulan ada Rabu Pon. Kita tunggu saja yang bulan apa,” kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2023.

Ditengah kencangnya isu soal reshuffle kabinet, Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh pada Kamis kemarin, 26 Januari 2023. Akan tetapi Jokowi tak mau membuka kepada publik soal pembicaraan tersebut.

"Mau tau aja," kata Jokowi saat ditemui usai mengumumkan dimulainya kick off Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Ahad, 29 Januari 2022.