TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta pemerintah menyiapkan kebijakan untuk mengatasi ancaman gejolak sosial, menyusul tingginya angka pengangguran di Indonesia akibat resesi global pada 2023.

Menurut informasi yang diterimanya, Wakil Ketua DPR RI itu menyebut per tahun 2022-2023 sebanyak 100 perusahaan di Jawa Barat akan melakukan PHK massal akibat resesi global.

Jumlah ini diprediksi akan terus meningkat karena munculnya ancaman goncangan di sektor industri alas kaki, industri furnitur, dan tekstil.

"Saat ini Indonesia berada dalam situasi mengkhawatirkan terkait masalah sosial. Ini menyusul ancaman gelombang PHK yang tengah mengintai rakyat Indonesia," ujar Muhaimin dalam keterangannya, Selasa, 17 Januari 2023.

Produsen sepatu terbesar lakukan PHK massal

Salah satu contoh perusahaan yang mengalami ancaman PHK massal karena resesi global adalah PT Nikomas Gemilang. Produsen sepatu terbesar dan mengandalkan ekspor ke Amerika dan Eropa ini mengalami penurunan pesanan hingga 50 persen. Hal tersebut memicu kondisi perusahaan dan akan memberikan tawaran pengunduran diri terhadap 1.600 karyawannya.

Menurut Muhaimin, tingginya angka pengangguran akan memunculkan bebagai permasalahan sosial di tengah masyarakat, seperti meningkatnya ancaman kejahatan karena tekanan ekonomi. Demi mengatasi ancaman itu, Muhaimin meminta pemerintah segera mengambil berbagai kebijakan pencegahan.

"Masalah ekonomi itu sangat rentan terhadap meningkatkan jumlah kriminalitas. Ketika angka pengangguran itu, jelas itu sangat mengkhawatirkan terhadap gejolak sosial," kata Muhaimin.

Jokowi Perintahkan Pemerintah Pusat dan Pemda Belanja Barang dalam Negeri

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar belanja pemerintah pusat dan daerah difokuskan untuk penggunaan produk dalam negeri. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga mengatakan, dalam rapat kabinet yang digelar di Istana Negara, Senin 16 Januari 2023 itu, presiden meminta, sebagai upaya jangka pendek mencegah potensi PHK, maka diperlukan kerjasama pemerintah daerah dan pusat untuk membeli produk dalam negeri.

"Ada beberapa catatan presiden. Jangka menengah, perbaikan struktural di industri hulu ke hilir," kata Airlangga dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin 16 Januari 2023.

Airlangga mengatakan, perbaikan struktural mulai dari hulu ke hilir ini diantaranya mencakup rantai pasok, sumber daya manusia (SDM), research and development (RnD), dan akses pasar.

"Terutama juga mempercepat perjanjian IEU-CEPA dan kerja sama dari pasar non tradisional," kata Airlangga.

IEU-CEPA adalah perjanjian kemitraan ekonomi secara menyeluruh antara Indonesia dengan Uni Eropa. Perundingannya sendiri telah dimulai sejak 18 Juli 2016 dan hingga kini belum juga rampung.

Isu soal pemutusan hubungan kerja (PHK) belakangan tengah ramai menjadi perbincangan. Teranyar, PT Nikomas Gemilang sebagai produsen sepatu olahraga merk Nike, Adidas, Puma dan Asics itu tengah menawarkan 1.600 paket pengunduran diri kepada karyawannya.

ADE RIDWAN YANDWIPUTRA

Baca juga: Ancaman Badai Resesi, Pemerintah Fokus Penyerapan Tenaga Kerja