TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Polri Brigjen Hendra Kurniawan mengaku menandatangani surat perintah (sprin) penyelidikan kosong terkait kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat di rumah dinas mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Ferdy Sambo pada 8 Juloi 2022. Hendra mengakui hal itu dalam pemeriksaan dirinya sebagai terdakwa obstruction of justice (menghalangi penegakan keadilan) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat, 13 Januari 2023.

Pengakuan keluar dari mulut Hendra saat dicecar jaksa penuntut umum. Hendra menyatakan surat perintah itu ditandangani untuk anak buahnya menyelidiki kematian Brigadir Yosua.

Jaksa mempertanyakan alasan Hendra menandatangani sprin kosong. Padahal, seharusnya sprin berisi perintah yang jelas, termasuk batas waktu berlaku hingga langkah-langkah penyelidikan yang mesti dilakukan.

"Kita kan ini juga pernah pimpinan, ya yang menandatangani surat perintah saya juga pernah Kajari (Kejaksaan Negeri) pernah juga di daerah menguasai satu provinsi. Artinya supaya jelas penyelidikan, ada batas waktu jadi saya tidak akan menandatangani surat perintah kalau tidak lengkap karena keabsahan daripada surat perintah penyelidikan harus ada jangka waktu," kata jaksa.

"Pertanyaanya kenapa saudara menandatangani surat perintah yang belum lengkap tadi?" tanya jaksa.

Hendra mengatakan hal itu lumrah dilakukan di Polri.

"Saya jawab ya saudara jaksa, itukan di Kejaksaan Negeri ya, saya kan di kepolisian. Hal seperti itu wajar-wajar dan lazim. Jadi yang mengisinya itu dari pelaksana wajar dan lazim sama yang mengagendakan nomor surat diagendakan. Baru disitu dihitung untuk berapa hari," jawab Hendra.

Jaksa mempertanyakan apakah sprin itu masih berlaku

"Baik. Nah inikan yang diperintahkan surat penyelidikan ini masih berlaku dong. itu sampai sekarang ini? Dengan kosong itu masih berlaku dong?" cecar jaksa.

"Kan, itu, kan, yang tahu masalah ini kan Agus Nurpatria," kata Hendra.

Jaksa terus mencecar Hendra. Ia kembali menanyakan apakah sprin yang Hendra tandatangani masih berlaku atau tidak sampai saat ini.

"Ya kalau memang kosong seperti itu, tapi menurut saya tidak mungkin kosong kan ini yang diperlihatkan tim penasihat hukum," kata Hendra.

"Ini yang saya tanyakan, masih berlaku enggak dengan fakta yang demikian. Karena bagaimana pun akan didasarkan dengan surat perintah terdakwa Obstruction of Justice ini. Nah, yang saya tanyakan masih berlaku enggak sampai saat ini, walaupun yang ditunjuk itu salah satunya masih jadi terdakwa?" tanya jaksa.

"Sudah tidak berlaku menurut saya," jawab Hendra.

Hendra mengungkapkan alasan sprin tidak berlaku lagi karena saat ini sudah disita oleh Tim Khusus bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Sudah tidak berlaku, kan sprin itu digunakan ketika proses penyelidikan ini diambil Timsus dan sudah tidak dilaksanakan lagi," kata Hendra.

Sprin penyelidikan kematian Brigadir Yosua dan perintah Ferdy Sambo

Hendra Kurniawan menandatangani surat perintah penyelidikan kematian Brigadir Yosua setelah dirinya mendapatkan perintah dari Ferdy Sambo. Hendra mengaku bahwa dirinya langsung dihubungi Sambo sesaat setelah Yosua tewas.

Saat itu, Hendra mengaku meluncur ke rumah dinas Sambo di Komplek Polri Duren Tiga. Di sana, dia pun bertemu dengan Kepala Biro Provos Polri, Brigjen Benny Ali.

Sambo, menurut penuturan Hendra, saat itu langsung bercerita bahwa Yosua tewas karena baku tembak dengan Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Sambo menyatakan Yosua melecehkan istrinya, Putri Candrawathi.

Kepada Hendra Kurniawan dan Benny Ali, Sambo pun meminta agar kasus kematian Brigadir Yosua itu ditangani oleh Propam. Alasannya, kejadian itu melibatkan dua orang anggota polisi yang saling tembak.

Hendra Kurniawan juga didakwa melakukan penghalangan penegakan hukum karena terlibat dalam penghilangan alat bukti berupa rekaman CCTV di Komplek Polri Duren Tiga. Dia dan lima anggota polisi lainnya: Agus Nur Patria, Arif Rachman Arifin, Irfan Widyanto, Chuck Putranto, dan Baiquni Wibowo, pun akhirnya harus masuk pengadilan sebagai terdakwa.

Selain Hendra Kurniawan cs, kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini menyebabkan puluhan anggota polisi lainnya ikut mendapatkan sanksi. Mereka mendapatkan sanksi mulai dari PTDH, demosi hingga teguran tertulis dan teguran lisan.