Meski Dikecam, Legislator PKS Ngotot Ingin Bikin Ranperda LGBT di Medan

Reporter

Tempo.co

Editor

Sunu Dyantoro

Rabu, 11 Januari 2023 05:18 WIB

Peserta Dialog Nasional Gerakan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Intersex, dan Queer (LGBTIQ) Indonesia (ketiga kiri) berfoto bersama anggota Forum LGBTIQ di Medan, Sumatera Utara, 17 Desember 2015. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD Kota Medan Syaiful Ramadhan mendorong semangat larangan perilaku penyuka sejenis lesbian, gay, biseksual dan transgender atau LGBT menjadi Ranperda Kota Medan, Sumut. Legislator asal Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini meyakini dari delapan fraksi di DPRD Kota Medan pasti terdapat yang mewacanakan Ranperda Kota Medan, terutama perilaku LGBT tersebut.

"Secara obrolan ada semangatnya kawan-kawan. Selain PKS (Partai Keadilan Sejahtera), seperti Demokrat, NasDem dan PAN (Partai Amanat Nasional) itu sama," kata Syaiful di Medan, Selasa, 10 Januari 2023.

Ia menyebut masyarakat Kota Medan menolak perilaku LGBT yang menyimpang dan tidak sesuai nilai-nilai kemanusiaan dalam falsafah hidup bangsa Indonesia, Pancasila. "Namun bila ada yang berlanjut di ranperda, mungkin sedang dibahas oleh masing-masing fraksi," terang Syaiful, dikutip dari Antara.

Politisi ini menilai bahwa kampanye perilaku LGBT di ibu kota Provinsi Sumatera Utara dewasa ini sudah meresahkan, karena dikhawatirkan dicontoh oleh anak-anak di Kota Medan. "Kalau saya melihat ini sudah meresahkan, karena mereka muncul di kawasan-kawasan yang ramai orang. Bukan hanya dewasa, tapi anak-anak dan remaja kita ada di sana," katanya.

Pihaknya juga mendorong Pemerintah Kota Medan melalui organisasi perangkat daerah terkait supaya mengkampanyekan bahwa penyakit sosial ini bisa disembuhkan. "Saran saya pemerintah memperbanyak kegiatan positif bagi masyarakat, dan mereka ini juga dikampanyekan untuk bisa sembuh. Tidak boleh kita biarkan, karena makin bertambah nanti," tutur Syaiful yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Medan.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Wali Kota Medan Bobby Nasution mengumumkan bahwa daerahnya menolak perilaku LGBT. Bobby mengungkapkan hal itu setelah menemukan banyak pasangan sesama jenis saat berjalan dari kantor Wali Kota Medan ke acara perayaan malam tahun baru di Jalan Raden Saleh.

"Saya lihat, sepanjang saya lihat dari kota kota sampai sini, saya lihat kok yang cowok sama cowok. Gak ada ya, gak ada ya Kota Medan LGBT. Kita anti-LGBT, yang jomblo kami doakan tahun 2023 cepat nikah," cuit Bobby lewat akun Twitter @bobbynasution_ pada Rabu, 4 Januari 2023.

Baca: Masjid di Berlin Kibarkan Bendera Pelangi Dukung Kaum LGBT

Hartoyo kecam pernyataan Bobby Nasution

Pendamping Komunitas Transpuan Indonesia Hartoyo mengecam pernyataan Wali Kota Medan Bobby Nasution yang melarang keberadaan LGBT di kotanya. Menurut Hartoyo, Bobby semestinya paham bahwa ranah personal, termasuk identitas, tidak perlu diurus seorang pejabat publik.

Sebagai wali kota, Hartoyo mengatakan Bobby mesti tahu bahwa rakyatnya sangat beragam, baik dari agamanya, suku, ras, pun dengan orientasi seksual. “Apakah seorang warga homoseksual atau heteroseksual, transgender atau tidak, menikah atau tidak menikah, beribadah atau tidak beribadah itu semua bukan wewenang atau tugas wali kota untuk turut masuk dan mengatur,” kata Hartoyo dalam keterangannya, Jumat, 6 Januari 2023.

Dia menjelaskan, keberagaman gender dan identitas ada di kota mana pun di Indonesia. Bahkan, komunitas ini sudah ada jauh sebelum Bobby jadi wali kota maupun menantu Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Bahkan, dia melanjutkan, gender non mainstream justru hidup dan dihargai sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Ia mencontohkan budaya Bissu di Bugis, budaya Warok-Gemblak di Ponorogo, dan Lengger Lanang di Banyumas.

Hartoyo turut mencontohkan legenda Boru Nantinjo yang hidup di tanah Batak. Dia menyebut Boru Nantinjo merupakan sosok yang digambarkan sebagai bukan laki-laki maupun perempuan. “Ketika Bobby sebagai bagian dari etnis Batak, di tanah Batak sendiri ada legenda yang diberi nama Boru Nantinjo,” ujarnya.

Boru Nantinjo, kata Hartoyo, justru disucikan dalam adat masyarakat Batak Toba. Oleh sebab itu, pernyataan Bobby bahwa Kota Medan melarang atau anti-LGBT malah mengingkari keragaman budaya nusantaranya sendiri.

Di sisi lain, Hartoyo mengatakan pernyataan Bobby malah berpotensi melahirkan diskriminasi dan peminggiran terhadap warga berdasarkan perbedaan orientasi seksual dan gendernya. Adapun jelang tahun politik, pernyataan Bobby ini dinilai berpotensi dipakai politikus jahat untuk menghancurkan rasa persaudaraan menggunakan identitas keberagaman bangsa ini. “Semestinya Bobby sebagai pejabat publik memahami situasi itu, sehingga tidak perlu membuat pernyataan yang berpotensi meminggirkan kelompok yang sudah rentan secara sosial, ekonomi maupun politik,” kata dia.

Menurut Hartoyo, Bobby mestinya berfokus mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat, seperti asuransi kesehatan, jaminan hari tua, pendidikan yang berkualitas, hingga tempat tinggal yang aman dan layak.

“Termasuk bagaimana setiap anak dan perempuan di kota Medan terbebas dari segala bentuk kekerasan dan kekerasan seksual. Hal-hal mendasar itulah yang harus diurusi dan dipastikan oleh Bobby sebagai wali kota dapat diakses oleh warga kota Medan,” ujarnya.

Hartoyo mengingatkan bahwa saat Bobby terpilih menjadi Walikota Medan, ada suara LGBT di dalamnya. Mereka, kata Hartoyo, berharap pada Bobby sebagai Walikota terpilih untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik.

“Mereka (komunitas LGBT) berharap pada wali kota terpilih ada perubahan kesejahteraan yang lebih baik dan dihargai martabat kemanusiaan mereka sebagai manusia maupun warga Kota Medan,” kata Hartoyo.

Baca juga: Sayangkan Bobby Nasution Sebut Medan Anti-LGBT, Pendamping Transpuan Ingatkan Legenda Boru Nantinjo

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Israel Tetap Terima Senjata AS Senilai Miliaran Dolar, Meski Ada Penundaan oleh Biden

4 jam lalu

Israel Tetap Terima Senjata AS Senilai Miliaran Dolar, Meski Ada Penundaan oleh Biden

Persenjataan Amerika Serikat senilai miliaran dolar masih tersedia untuk Israel, meskipun ada penundaan pengiriman oleh Presiden Joe Biden

Baca Selengkapnya

Ditinggal Demokrat dan PPP di Pilkada Depok, PKS: Dipersilakan

6 jam lalu

Ditinggal Demokrat dan PPP di Pilkada Depok, PKS: Dipersilakan

PKS pernah membangun koalisi bersama Demokrat dan PPP di Pilkada Depok 2020.

Baca Selengkapnya

Punya Koalisi 400 Ribu Suara Pemilu 2024, PKS Depok Tidak Gentar Dikeroyok Enam Partai

11 jam lalu

Punya Koalisi 400 Ribu Suara Pemilu 2024, PKS Depok Tidak Gentar Dikeroyok Enam Partai

Koalisi yang digalang PKS-Golkar sudah memiliki 400 ribu suara pada Pemilu 2024, di mana PKS sendiri meraih 250 ribu suara.

Baca Selengkapnya

Jaring Aspirasi Masyarakat, Kandidat Calon Wali Kota Depok PKS Bikin Program Nyentil Imam

11 jam lalu

Jaring Aspirasi Masyarakat, Kandidat Calon Wali Kota Depok PKS Bikin Program Nyentil Imam

Imam yang juga Ketua DPD PKS Kota Depok mengatakan program ini bertujuan mencari solusi yang selama ini dihadapi warga Depok.

Baca Selengkapnya

Alasan Partai Gelora Tolak PKS, Fahri Hamzah: Sebab ini Bukan Arisan

17 jam lalu

Alasan Partai Gelora Tolak PKS, Fahri Hamzah: Sebab ini Bukan Arisan

Sebelumnya Partai Gelora kencang menyuarakan penolakan PKS merapat ke Prabowo.

Baca Selengkapnya

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

20 jam lalu

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Soal Penolakan Gelora, PKS Sebut Diterima atau Tidak Urusan Prabowo

21 jam lalu

Soal Penolakan Gelora, PKS Sebut Diterima atau Tidak Urusan Prabowo

Saat ini, PKS dan pihak Prabowo masih terus berkomunikasi dua arah untuk membahas proses yang masih berjalan.

Baca Selengkapnya

Demokrat Ungkap Alasan Tidak Satu Perahu Lagi dengan PKS di Pilkada Depok 2024

21 jam lalu

Demokrat Ungkap Alasan Tidak Satu Perahu Lagi dengan PKS di Pilkada Depok 2024

Ketua DPC Partai Demokrat Depok Edi Sitorus mengungkapkan alasan tidak lagi satu perahu dengan PKS pada Pilkada Depok 2024

Baca Selengkapnya

Sejumlah Politikus PSI dan Golkar Hadir di Deklarasi Koalisi Sama-sama Pilkada Depok

22 jam lalu

Sejumlah Politikus PSI dan Golkar Hadir di Deklarasi Koalisi Sama-sama Pilkada Depok

Enam parpol membentuk koalisi Sama-sama di Pilkada Depok 2024 untuk menggusur dominasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Baca Selengkapnya

Alasan Golkar dan PKS Berkoalisi dalam Pilkada 2024 Kota Semarang

1 hari lalu

Alasan Golkar dan PKS Berkoalisi dalam Pilkada 2024 Kota Semarang

Yoyok Sukawi mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota Semarang ke Partai Demokrat di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya