TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno menanggapi isu reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Menurut dia, seluruh anggota kabinet punya tugas dan kewajiban mengabdi pada Presiden demi terselenggaranya pemerintahan yang baik.

Adapun jika Presiden mendapati menterinya tidak menunjukkan performa yang baik, terlibat kasus, atau tidak fokus menjalankan fungsinya, maka Dave menyebut Presiden baiknya mengganti maupun mengecek kembali kemampuan menteri tersebut.

“Seluruh anggota kabinet memiliki tugas dan kewajiban untuk mengabdi kepada Presiden demi berjalannya pemerintah yang sepenuhnya mengabdi kepada bangsa dan negara,” kata Dave saat dihubungi, Jumat, 6 Januari 2023.

Ia berharap para anggota kabinet dan seluruh koalisi Jokowi bekerja secara optimal dalam menjalankan fungsinya demi mencapai tujuan pemerintahan hari ini. Menurut dia, tidak boleh ada pembantu Presiden yang tidak fokus maupun bermain dua kaki.

“Jangan ada lagi yang tidak fokus maupun bermain dua kaki, tapi semuanya fokus menyelesaikan target-target pemerintahan hari ini,” ujarnya.

Saat ditanya ihwal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mendorong menteri NasDem mengundurkan diri, Dave memilih menyerahkannya pada Presiden selaku pemilik hak prerogatif. “Kembali ke Presiden yang menilai, seberapa bagus performa masing-masing kementerian tersebut,” kata dia.

Usai mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, desakan kepada Partai NasDem untuk keluar dari koalisi pemerintah dan menarik mundur menteri-menterinya mulai meruak. Salah satu partai yang vokal mendesak NasDem adalah partai pengusung Jokowi, yakni PDIP.

Selanjutnya: PDIP minta menteri NasDem Mundur...

<!--more-->

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengusulkan agar Jokowi mengevaluasi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Dia menyebut usulan ini tidak hanya didasarkan pada kinerjanya.

Menurut dia, asal partai menteri tersebut juga mempengaruhi usulan reshuffle. Adapun Menteri Syahrul dan Menteri Siti berasal dari Partai NasDem.

“Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya mengundurkan diri,” kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2023.

Dia menilai menteri NasDem tersebut agak tidak cocok dengan kebijakan Jokowi. Di sisi lain, NasDem mengusung Anies yang dinilai sebagai sosok antitesa Jokowi.

“Itu lebih gentle (mengundurkan diri). Sebab rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi,” kata dia.

Selain itu, berkaca dari kinerja dan kesolidan kabinet, Djarot menilai dalam jangka waktu tertentu Jokowi pasti segera melakukan reshuffle. Dia mengatakan mitra kerjanya di Komisi IV, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian LHK belum mampu membantu Presiden.

Djarot mencontohkan kinerja Menteri Syahrul Yasin Limpo yang belum membawa Indonesia swasembada pangan. Alih-alih berdikari, dia menyebut harga beras naik. Ditambah lagi, beras impor juga baru datang sebanyak 500 ribu ton.

“Ada beberapa alasan kenapa Menteri Pertanian dan LHK perlu dievaluasi, juga terkait dengan Partai NasDem yang sudah mendahului mendeklarasikan capresnya,” ujarnya.

Baca: Prabowo Dipanggil Jokowi ke Istana, Jubir Bantah Ada Kaitan dengan Isu Reshuffle