FKM Desak PPP Gelar MLB untuk Kukuhkan Status Mardiono

Kamis, 5 Januari 2023 16:49 WIB

Pelaksana tugas Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono saat menjawab pertanyaan kembalinya Muhammad Romahurmuziy alias Romy ke struktur PPP di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Tokoh sekaligus pendiri Forum Ka'bah Membangun (FKM), Anwar Sanusi, mendesak agar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) segera menggelar Muktamar Luar Biasa. Hal itu dirasa penting untuk mengukuhkan status Muhammad Mardiono yang masih menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum agar menjadi Ketua Umum.

Menurut Anwar, tidak ada istilah Plt dalam UU Nomor 7 tahun 2007 tentang Pemilu. Sehingga, Anwar khawatir PPP digugat keabsahannya sebagai peserta Pemilu 2024.

"Itu yang kami khawatirkan ada yang menggugat, dari internal partai mungkin tidak, tapi eksternal partai lain bisa. Kalau digugat karena bertentangan dengan UU dan dikabulkan oleh MK, PPP tidak bisa nyaleg," kata Anwar saat ditemui di kawasan Jakarta Timur, Kamis, 5 Januari 2023.

Anwar yang juga menjabat sebagai Wakil Majelis Pakar PPP itu mengaku sudah menyampaikan keresahannya ini kepada Mardiono. Namun, Mardiono menyebut status Plt yang disandangnya tidak dipermasalahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilu 2024.

"Saya kemudian berbicara dengan Ketua KPU Hasyim Asy'ari, dia bilang kalau mau tuntut (aturan itu), tunt saja ke Kemenkumham karena KPU bekerja berdasarkan Kemenkumham. Tapi kan siapa tahu Kemenkumhamnya itu bertentangan dengan UU Pemilu," kata Anwar.

Advertising
Advertising

Jamin Mardiono tetap Ketua Umum PPP

Anwar menyebut desakan menggelar Muktamar Luar Biasa itu bukan untuk menumbangkan Mardiono, tetapi sebaliknya. Ia menyebut memang bisa ada calon Ketua Umum lain yang diajukan dalam Muktamar, namun menurut Anwar nama Mardiono dijamin menjadi sosok pilihan kader.

"Ketika pemilihan Romy (Romahurmuziy) jadi Ketua Umum, itu wilayah banyak yang memilih Mardiono. Tapi saat itu Mardiono tidak percaya diri untuk maju," kata Anwar.

Mardiono dipilih melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) bertemakan "Konsolidasi dan Sukses Pemilu 2024". Mukernas tersebut dihadiri ketua dan sekretaris dari 27 DPW PPP se-Indonesia pada 5 September 2022.

"Saya menerima amanah yang diputuskan dalam rapat pengurus harian untuk mengisi jabatan Plt. Ketua Umum PPP. Atas dukungan dan doa para kiai yang ada di majelis ini, bismillah saya akan bekerja keras agar PPP bisa bangkit di Pemilu 2024," kata Mardiono.

Namun, jabatan Mardiono sebagai Ketua Umum masih berstatus Plt. Sebab pemilihan Ketua Umum di PPP harus melalui Muktamar, bukan Mukernas.

M JULNIS FIRMANSYAH

Baca: Romahurmuziy Balik ke PPP, Mardiono Bilang Partainya Dukung Pemberantasan Korupsi

Berita terkait

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

5 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

6 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

16 jam lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

19 jam lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

PPP Klaim Suaranya di Papua Pegunungan Pindah ke PKB hingga Garuda

23 jam lalu

PPP Klaim Suaranya di Papua Pegunungan Pindah ke PKB hingga Garuda

PPP mengklaim perolehan suara partainya berpindah secara tidak sah ke PKB, Partai Garuda, dan PKN.

Baca Selengkapnya

PAN Cabut Gugatan Sengketa Pileg dengan PPP di MK

1 hari lalu

PAN Cabut Gugatan Sengketa Pileg dengan PPP di MK

Keputusan PAN mencabut gugatan PHPU pileg dengan PPP di MK. Diketahui, permohonan tersebut telah ditandatangani Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Baca Selengkapnya

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

1 hari lalu

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

Hakim MK menegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena meminta izin meninggalkan sidang, padahal sidang baru dimulai kurang dari 30 menit.

Baca Selengkapnya

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

1 hari lalu

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

Komisioner KPU Idham Holik angkat bicara usai Hakim MK Arief hidayat marah lantaran tak ada satu pun komisoner yang hadir di sidang sengketa pileg

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

1 hari lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg, PPP Sebut Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Tiga Dapil Sumut

2 hari lalu

Sidang Sengketa Pileg, PPP Sebut Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Tiga Dapil Sumut

PPP mengklaim adanya ribuan perpindahan suara ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III.

Baca Selengkapnya