Pemerintah Menangkan Gugatan Arbitrase Melawan Newmont

Reporter

Editor

Selasa, 31 Maret 2009 21:37 WIB

TEMPO Interaktif , Jakarta: Pemerintah Indonesia memenangkan gugatan pengadilan arbitrase melawan PT Newmont Nusa Tenggara atas kasus divestasi saham tambang dan emas di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat.


"Ada satu dari dua gugatan pemerintah yang dimenangkan pengadilan arbitrase," ujar Jaksa Pengacara Negara Joseph Suardi Sabda hari ini, Selasa (31/3).

Pengadilan arbitrase memenangkan soal kewajiban Newmont untuk mendivestasikan 17 persen sahamnya. "Dalam waktu 180 hari setelah putusan dikeluarkan saham itu wajib didivestasikan kepada pemerintah atau yang ditunjuk oleh pemerintah," katanya.

Status 17 persen saham itu harus bebas gadai. Seperti diberitakan sebelumnya, Newmont telah menggadaikan 100 persen kepemilikan saham di tambang Batu Hijau untuk mendapat pinjaman US$ 1 miliar. "Jika Newmont tidak melakukan divestasi, maka pemerintah berhak mencabut kontrak karya Newmont atas tambang itu," katanya.

Joseph mengatakan satu gugatan yang tidak dikabulkan adalah soal permintaan pemerintah untuk melakukan terminasi kontrak. "Menurut pengadilan itu akan terlalu berat untuk Newmont," katanya.

Esok pagi, pukul 09.00 WIB Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro akan melakukan konferensi pers terkait kemenangan pemerintah ini.


SORTA TOBING

Berita terkait

Tak Sembarang Perkara Pidana Bisa Menggunakan Restorative Justice

1 Oktober 2022

Tak Sembarang Perkara Pidana Bisa Menggunakan Restorative Justice

Walau tergolong produk hukum yang baru di Indonesia, restorative justice telah diterapkan dalam beberapa perkara pidana

Baca Selengkapnya

Inovasi Ini, Bantu Masyarakat Lebih Melek Hukum

11 Oktober 2017

Inovasi Ini, Bantu Masyarakat Lebih Melek Hukum

Lawble, merupakan inovasi pada aplikasi teknologi hukum digital yang bertujuan membantu masyarakat Inonesia lebih paham hukum.

Baca Selengkapnya

Kapolda Iriawan: Kasus Antasari Azhar Sudah Inkrah

15 Februari 2017

Kapolda Iriawan: Kasus Antasari Azhar Sudah Inkrah

Kapolda Metro Iriawan mengatakan sudah beberapa kali mempertanyakan barang bukti berupa telepon genggam, namun hal itu tak bisa ditunjukkan Antasari.

Baca Selengkapnya

Pekan Depan, Draf Kebijakan Hukum Dipaparkan ke Presiden  

5 Oktober 2016

Pekan Depan, Draf Kebijakan Hukum Dipaparkan ke Presiden  

Nantinya, paket kebijakan hukum itu dapat berupa revisi undang-undang, pembentukan badan hukum, atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Baca Selengkapnya

Jokowi: Kalau Terima Revisi PP Remisi, Saya Kembalikan  

22 September 2016

Jokowi: Kalau Terima Revisi PP Remisi, Saya Kembalikan  

"Saya belum tahu detail isinya, tapi sudah saya jawab, kembalikan saja," ujar Presiden sambil tertawa.

Baca Selengkapnya

Tiga Sebab Penegakan Hukum Indonesia Menurun Versi Muladi  

28 Mei 2016

Tiga Sebab Penegakan Hukum Indonesia Menurun Versi Muladi  

Mantan Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional Muladi menilai penegakan hukum di Indonesia sangat menyedihkan.

Baca Selengkapnya

Soal Usia Nikah Perempuan, Hakim Maria Dissenting Opinion  

18 Juni 2015

Soal Usia Nikah Perempuan, Hakim Maria Dissenting Opinion  

Undang-Undang Perkawinan dinilai tak relevan. Memunculkan masalah hukum, kesehatan, dan psikologis.

Baca Selengkapnya

Ini Terobosan Kabupaten Purwakarta: Bentuk Mahkamah Adat  

12 Juni 2015

Ini Terobosan Kabupaten Purwakarta: Bentuk Mahkamah Adat  

Ada lima desa yang tahun ini menerapkan mekanisme restorative justice, atau peradilan yang memulihkan, dengan prinsip dasar mediasi.


Baca Selengkapnya

TNI Masuk Penegak Hukum, Jaksa Agung : Lihat UU Saja

14 Mei 2015

TNI Masuk Penegak Hukum, Jaksa Agung : Lihat UU Saja

Anggota TNI yang masuk ke KPK harus pensiun dari TNI.

Baca Selengkapnya

Efek Putusan MK, KPK Tambah Anggota Biro Hukum  

29 April 2015

Efek Putusan MK, KPK Tambah Anggota Biro Hukum  

Saat ini KPK hanya mempunyai sebelas anggota biro hukum. Jumlah ini dinilai jauh dari ideal.

Baca Selengkapnya