Ketua PBNU Dukung Pemilu dan Pilkada Serentak: untuk Kurangi Ketegangan Antarkompetitor

Reporter

Antara

Rabu, 4 Januari 2023 15:56 WIB

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (keempat kiri) bersama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (keempat kanan) didampingi masing-masing jajaran melakukan pertemuan di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu 4 Januari 2023. Pertemuan antara KPU dengan PBNU tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf menilai penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah digelar serentak pada 2024 dapat menurunkan ketegangan antar kompetitor di pemilu.

"Kami setuju dan ikut mendukung gagasan pemilu serentak ini untuk mengurangi ketegangan di antara para kompetitor yang terlibat dalam pemilu," kata Gus Yahya Cholil Staquf di Jakarta, Rabu 4 Januari 2022.

Dia mengatakannya penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak pada tahun yang sama dapat mengurangi ketegangan karena mengurangi potensi persaingan yang memang membuat peserta pemilu langsung berhadap-hadapan. Penyelenggaraan dua pemilu tersebut tentunya dapat membuat peserta pemilu saling bertukar koalisi dalam mendukung kandidat baik pusat maupun daerah.

"Itu karena nanti akan terjadi konfigurasi yang saling bertukar, di berbagai tingkatan pemilu dan juga di daerah yang berbeda-beda. Sehingga antara satu pihak dengan pihak yang lain ini tidak ada pertarungan yang absolut," kata Gus Yahya.

Karena, lanjut dia mungkin di satu sisi para kompetitor di pemilu itu bisa berhadap-hadapan di penyelenggaraan pemilu, namun bisa menjadi pihak saling mendukung di penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Advertising
Advertising

"Mungkin di satu sisi mereka bisa berhadap-hadapan sebagai pihak yang berbeda, tapi di tempat lain di pemilu daerah bisa tergabung dalam satu koalisi dan sebagainya," ucap KH. Yahya.

Kemudian, Gus Yahya juga mengingatkan agar semua pihak untuk tidak baper (bawa perasaan) dalam kontestasi Pemilihan Umum serentak 2024. "Jadi kami harap pemilu ke depan lebih rileks, pemilu tidak pakai baper-baperan, yang tak pakai halalkan darahnya orang," ujarnya.

Seharusnya penyelenggaraan pemilu 2024, kata dia, lebih rileks dalam mencari jalan masa depan bangsa yang lebih baik bagi semua orang.

Baca: Peneliti BRIN Minta MK Konsisten soal Sistem Proporsional Terbuka Sesuai Putusan pada 2009

Berita terkait

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

2 jam lalu

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pileg, KPU Tegaskan Tak Ada Pengalihan Suara Demokrat ke PKB di Dapil Jateng 5

4 jam lalu

Sengketa Pileg, KPU Tegaskan Tak Ada Pengalihan Suara Demokrat ke PKB di Dapil Jateng 5

Kuasa hukum KPU mengatakan, berdasarkan analisis hasil pemilihan, tidak ada penambahan suara sebagaimana yang dituduhkan Pemohon.

Baca Selengkapnya

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

4 jam lalu

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

Idham menjelaskan bahwa KPU Papua Tengah sudah pernah diminta klarifikasi mengenai keterlambatan rekapitulasi suara di Kabupaten Puncak.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg, KPU Ungkap Formulir C.Hasil Raib Dibawa Kabur KPPS Paniai Papua Tengah

5 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg, KPU Ungkap Formulir C.Hasil Raib Dibawa Kabur KPPS Paniai Papua Tengah

KPU mengungkap Formulir C.Hasil pemilu dibawa kabur oleh anggota KPPS Paniai Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

KPU Tanggapi Dalil PDIP Soal Selisih Suara Pilpres di Kota Dumai: Pemilih Tak Gunakan Hak Suara

7 jam lalu

KPU Tanggapi Dalil PDIP Soal Selisih Suara Pilpres di Kota Dumai: Pemilih Tak Gunakan Hak Suara

Tanggapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap dalil PDIP mengenai selisih suara dalam Pilpres 2024 di Kota Dumai, Riau.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

1 hari lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

1 hari lalu

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

KPU membantah tudingan PPP mengenai perpindahan suara dari PPP kepada Partai Garuda di 35 daerah pemilihan (dapil) di Provinsi Banten.

Baca Selengkapnya

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

1 hari lalu

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Saldi Isra, melemparkan guyonan alias candaan mengenai Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

1 hari lalu

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

KPU membantah gugatan Partai Demokrat pada perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam sidang sengketa Pileg

Baca Selengkapnya

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

1 hari lalu

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

Hakim MK kembali menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya