PPP Harapkan Romahurmuziy Jadi Duta Antikorupsi Setelah Kembali Masuk Partai

Selasa, 3 Januari 2023 17:15 WIB

Pelaksana tugas Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono saat menjawab pertanyaan kembalinya Muhammad Romahurmuziy alias Romy ke struktur PPP di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Muhammad Mardiono, menyebut partainya memberikan tugas khusus kepada Muhammad Romahurmuziy alias Romy untuk mencegah para kader melakukan korupsi. Romy kembali direkrut ke dalam struktur PPP setelah satu tahun menjalani hukuman penjara akibat menerima suap jual-beli jabatan di Kementrian Agama pada tahun 2019.

Mardiono berharap pengalaman Romy yang pernah ditangkap KPK karena korupsi bakal digunakan untuk mengawasi celah-celah berpotensi koruptif di PPP.

"Iya karena beliau kita tempatkan di Majelis Pertimbangan yang tugasnya untuk memberi pertimbangan-pertimbangan kepada partai termasuk penjagaan kepada kader-kader agar tidak terlibat dalam kasus korupsi dengan pengalaman beliau," kata Mardiono saat ditemui di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2022.

Baca juga: Romahurmuziy Kembali jadi Pengurus, PPP: Dia Punya Kemampuan Besarkan Partai

Alasan lain Mardiono masih mau menerima Romy di PPP, karena usia eks Ketua Umum PPP itu yang relatif masih muda tetapi memiliki banyak pengalaman. Mardiono juga tak keberatan menerima Romy di PPP dengan pertimbangan masa hukumannya yang telah selesai dilewati.

Advertising
Advertising

"Kami butuh beliau agar memberikan guidance pada kader-kader kami agar tidak terjerembab dalam hal yang sama, dengan kata lain beliau bisa jadi duta antikorupsi di tengah-tengah masyarakat. Bisa jadi duta antikorupsi di tengah kader-kader PPP," kata Mardiono.

Kembalinya Romy ke PPP ini sebelumnya diumumkan oleh Mardiono telah pada Selasa, 28 Desember 2022. Saat itu, Mardiono mengumumkan tengah struktur pengurus harian PPP terbaru dan terdapat nama Romy menjadi Ketua Majelis Pertimbangan.

Nama Romy menjadi kontroversial karena pernah terjerat kasus suap di Kementerian Agama pada 2019 dan keluar dari PPP. Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya menjatuhkan vonis satu tahun penjara untuknya. Romy kemudian bebas pada 29 Maret 2020 lalu.

Lama tak terdengar dalam dunia politik, nama Romy mencuat lagi setelah terjadi gonjang-ganjing pelengseran Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa. Romy disebut-sebut datang ke rumah Suharso untuk membicarakan hasil musyawarah kerja nasional atau Mukernas PPP.

Setelah kabar pelengseran dirinya, Suharso Monoarfa menggelar rapat darurat. Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha mengatakan, saat itu Suharso meminta pertimbangan pengurus harian.

Romy yang merupakan mantan Ketua Umum PPP ikut datang dalam rapat itu. Dia mengatakan ingin memediasi kubu Suharso dan Muhammad Mardiono yang ditunjuk Mukernas di Serang, Banten sebagai Pelaksana tugas Ketua Umum PPP. Romy mengatakan mendukung Mardiono.

Menurut Tamliha, Romy mengklaim telah mendapatkan sinyal dari Istana untuk menengahi konflik di partai berlambang ka’bah ini. Romy juga mengatakan telah menemui Presiden Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk membicarakan konflik internal partai.

"Tapi itu hanya klaim. Apa urusannya dia menemui Presiden? Apa urusannya dia menjadi mediator dan siapa yang menunjuknya?,” kata Tamliha saat ditemui di Hotel Aston Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 6 September 2022.

Plt Ketua Umum PPP hasil mukernas, Muhammad Mardiono, menampik telah menunjuk Romy sebagai mediator. Namun, ia mengkonfirmasi jika Romy diundang ke rumah Suharso.

“Saya enggak (menunjuk Romy). Mungkin Pak Suharso kali ya, karena saya dengar ada pertemuan dengan Pak Suharso,” kata Mardiono, Rabu, 7 September 2022.

Baca juga: KPK Hormati Hak Romahurmuziy Kembali ke PPP

M JULNIS FIRMANSYAH

Berita terkait

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

11 jam lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

PPP Klaim Suaranya di Papua Pegunungan Pindah ke PKB hingga Garuda

17 jam lalu

PPP Klaim Suaranya di Papua Pegunungan Pindah ke PKB hingga Garuda

PPP mengklaim perolehan suara partainya berpindah secara tidak sah ke PKB, Partai Garuda, dan PKN.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

20 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

PAN Cabut Gugatan Sengketa Pileg dengan PPP di MK

1 hari lalu

PAN Cabut Gugatan Sengketa Pileg dengan PPP di MK

Keputusan PAN mencabut gugatan PHPU pileg dengan PPP di MK. Diketahui, permohonan tersebut telah ditandatangani Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

1 hari lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

1 hari lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg, PPP Sebut Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Tiga Dapil Sumut

1 hari lalu

Sidang Sengketa Pileg, PPP Sebut Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Tiga Dapil Sumut

PPP mengklaim adanya ribuan perpindahan suara ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

2 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya