3 Kontroversi di Seputar Ketua KPU Hasyim Asy'ari

Reporter

Tempo.co

Editor

Juli Hantoro

Senin, 2 Januari 2023 11:55 WIB

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027 Hasyim Asy'ari saat deklarasi dukungan pelaksanaan tahapan Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024 oleh Forum Rektor, Asosiasi Ilmu Pemerintahan Indonesia, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara di Gedung KPU, Jakarta, Kamis 29 Desember 2022. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Hasyim Asy'ari beberapa kali menjadi perbincangan publik karena ucapan yang dinilai kontroversial.

Terlebih menjelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2024, namanya kian sering bersinggungan dengan berbagai Partai Politik (Parpol) ternama.
Selain berurusan dengan politik, Hasyim juga sempat dilaporkan organisasi keagamaan terkait sejumlah kasus.

Baca juga: Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP Soal Pelecehan Seksual

Berikut ini deretan kontroversi di seputar Hasyim Asy'ari

1. Pernyataan Soal Kemungkinan Pemilu Tertutup

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan ada kemungkinan sistem Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 akan kembali menggunakan sistem proporsional tertutup.

Advertising
Advertising

Sebagai informasi, pada sistem pemilihan proporsional tertutup, setiap parpol tetap diminta mengirimkan daftar kandidat wakil rakyat. Namun, pemilih tidak secara langsung memilih mereka dan hanya diminta untuk memilih tanda gambar atau lambang parpol.

Kandidat dengan nomor urut terkecil dalam suatu partai berhak menduduki kursi pertama di lembaga perwakilan.

Hasyim menjelaskan hal tersebut hanya sebatas asumsi berdasarkan adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Kepemiluan saat ini.

Jadi, kata dia, hal itu bukanlah usulan dari KPU melainkan dari kondisi faktual kepemiluan yang terjadi saat ini.

"Jadi barangkali bagi calon peserta pemilu bisa bersiap-siap dan mengikuti perkembangan jika gugatan tersebut dikabulkan MK," ujar dia pada Kamis, 29 Desember 2022.

2. Dilaporkan Dugaan Pelecehan Seksual

Ketua KPU Hasyim Asy’ari dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP atas dugaan pelecehan seksual terhadap Ketua Umum Partai Republik Satu Mischa Hasnaeni Moein yang menjuluki dirinya sebagai Wanita Emas.

Hasyim dilaporkan oleh 9 partai politik yang tergabung dalam wadah Gerakan Melawan Political Genocide (GMPG), pada Ahad, 25 Desember 2022.

Sebagai informasi, Parpol yang melaporkan Hasyim merupakan partai yang tidak lolos mengikuti tahapan Pemilu 2024.

Adapun 9 Parpol yang dimaksud yakni Partai Masyumi, Partai Perkasa, Partai Pandai, Partai Reformasi, Partai Pemersatu Bangsa, Partai Kedaulatan, Partai Republik Satu, Partai Prima, dan Partai Berkarya.

Menanggapi aduan itu, Hasyim mengatakan akan mengikuti proses pengaduan tersebut. “Saya mengikuti proses pengaduan di DKPP tersebut,” kata Hasyim kepada Tempo, Ahad, 25 Desember 2022.

3. Hasyim Menilai Kotak Alumunium Rawan Dicuri

Salah satu pernyataan Hasyim yang menjadi sorotan adalah saat dia menyebut kotak suara alumunium bernilai tinggi sehingga mendorong orang untuk mencurinya.

"Kotak aluminum ini nilainya sangat menggoda, nilainya tinggi, sehingga mendorong orang menguasai tanpa hak dan dijual di luar," kata Hasyim dalam acara Catatan Akhir Tahun 2022 di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis, 29 Desember 2022.

Oleh karena itu, Hasyim mengatakan, kotak suara kardus rencananya bakal kembali dipakai pada Pemilu 2024.

"Setelah Pemilu dan coblosan selesai, kotak suara kardus kemudian dihapus dengan cara lelang dan hasilnya disetorkan ke kas negara," ujar Hasyim.

Baca juga: KPU Bolehkan Partai yang Punya Kursi di DPR Pakai Nomor Urut Parpol Pemilu 2019

ARIMBI HARYAS PRABAWANTI | ANTARA | TEMPO.CO

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

2 hari lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

2 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

2 hari lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

2 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

2 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

2 hari lalu

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.

Baca Selengkapnya