DPP PPP Rombak Susunan Pengurus Harian, Ada Mantan Petinggi BIN dan Ketua KPU

Reporter

Antara

Editor

Febriyan

Rabu, 28 Desember 2022 08:13 WIB

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menyerahkan dokumen pengurus baru PPP ke Kemenkumham. Dok. PPP

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Muhammad Mardiono, mengumumkan struktur pengurus harian baru partainya di Jakarta, Selasa, 27 Desember 2022. Sejumlah pergantian hingga penambahan jumlah pengurus terjadi.

Mardiono menyatakan perombakan struktur pengurus harian partainya merupakan hasil kerja tim revitalisasi. Dia menyatakan tak banyak perubahan yang terjadi dalam susunan pengurus baru ini.

“Rapat pengurusan harian ke-15 dalam rangka mengumumkan hasil kerja tim revitalisasi kepengurusan baru. Tidak banyak perubahan, hanya ada penambahan yang semula 46 sekarang menjadi 49 personel,” kata Mardiono di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan seluruh kader yang masuk ke dalam pengurus harian telah sepakat untuk bekerja sama dalam memenangkan Pemilu 2024.

“Ke depan, seluruh kader yang ditetapkan telah sepakat akan bekerja sekuat tenaga, mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memenangkan Pemilu 2024,” ungkapnya.

Advertising
Advertising

Ia pun yakin para pengurus harian akan terus solid di bawah kepemimpinannya dan memberikan loyalitas terhadap partai berlambang Kabah tersebut.

“Dalam kepengurusan ini mereka telah menandatangani integritas, isinya termasuk loyalitas terhadap partai. Insya Allah tim ini solid di bawah kepemimpinan saya dan Sekjen Gus Arwani, dengan didampingi oleh empat wakil ketua umum,” katanya menegaskan.

Perubahan struktur pengurus harian tertuang dalam SK DPP PPP Nomor 0782/SK/DPP/P/XII/2022. Keputusan ini nantinya akan diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam waktu dekat.

Berikutnya, ada nama mantan petinggi BIN dan KPU

<!--more-->

Sekretaris Jenderal PPP, Arwani Thomafi, menyatakan terdapat nama Mantan Deputi Badan Intelijen Negara Mayjen (Purn) Neno Hamriono dan mantan Ketua KPU Dahlia Umar dalam kepengurusan baru tersebut. Menurut dia, bergabungnya kedua tokoh tersebut bisa membantu partainya dalam menghadapi Pemilu 2024.

"Mayjen (Purn) Neno Hamriono yang pernah menjadi Deputi BIN dan Kabinda DKI Jakarta, yang saat ini menjadi Ketua Pertahanan dan Keamanan merupakan sosok berpengalaman dalam membaca situasi lapangan untuk memetakan pemilih. Begitu juga dengan Dahlia Umar yang mengerti seluk beluk penyelenggaraan pemilu," kata Arwani dalam keterangan tertulis.

Berikut susunan pengurus harian baru PPP:

Plt Ketua Umum : H Muhammad Mardiono
Wakil Ketua Umum (Politik, Hukum & HAM) : Dr. Asrul Sani, SH, M.Si, Pr.M
Wakil Ketua Umum (Keorganisasian) : Dra. Hj Ermalena, MHS
Wakil Ketua Umum (Pemenangan Pemilu dan Ekuin) : Dr. H.M Amir Uskara, M.Kes
Wakil Ketua Umum (Dakwah, Pendidikan dan Pesantren ) : Dr. H.M Musyafa Noer, M.Si, M.M
Wakil Ketua Umum (Kesejahteraan Rakyat) : H. Rusli Effendi, S.Pd, SE, M.Si

Sekretaris Jenderal : H. Moh. Arwani Thomafi
Wakil Sekretaris Jenderal : Chairunnisa Yusuf, S.Sos, M.IP
Wakil Sekretaris Jebderal : H. Norman Zein Nahdi, SE
Wakil Sekretaris Jenderal : Rapih Herdiyansyah, S.Sos, M.I.Kom

Bendahara Umum : R. Arya Permana Graha
Wakil Bendahara Umum : Nadia Hasna Humaira, MA

Bindang Politik, Hukum dan Kelembagaan Publik
Ketua Pertahanan dan Keamanan : Mayjen (Purn) Neno Hamriono
Ketua Politik dan Pemerintahan : Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.Sc, MM, I.P.M., ASEAN Eng
Ketua Hukum, HAM & Advokasi : H. Andi Surya Wijaya, SH, MH
Ketua Hubungan Kelembagaan Publik : Dahlia Umar, M.A

Bidang Pemenangan Pemilu
Ketua OKK Wilayah I : Dr. H. Achmad Baidowi, S.Sos., M.Si
Ketua OKK Wilayah II : Dr. Ir. M. Qoyyum Abdul Jabbar, M.Si
Ketua OKK Wilayah III : Idy Muzayyad, M.Si
Ketua Data dan Digital : H. Rendhika D. Harsono, B.S.B.A., M.Sc
Ketua Informasi dan Komunikasi : Dr. H. Dony Ahmad Munir, S.T., M.M
Ketua Pengelolaan Aset : H. Lukman Yani, S.H

Bidang Pemenangan Pemilu
Ketua : H. Hilman Ismail Metareum, S.E
Ketua : Noor Al Janna Fitri Gayo, M.Si, Han
Ketua : Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, S.E
Ketua : Ir. Hj. Dewi Arimbi Soeharto Alamsyah
Ketua : H. Komaruddin Thaher
Ketua : Ainul Yakin, S.Ag, M.IP
Ketua : H. Abdul Hakim Hidayat
Ketua : : Drs Muhammad Yunus Razak
Ketua : Darwis Ismail, S.T, MMA
Ketua : Dr. H. Rusman Ya'qub, S.Pd, M.Si
Ketua : Tgk. H. Amri Ali
Ketua : H. Achmad Mustaqim, SP., MM
Ketua : H. Muhammad Iqbal, SE, M.Com
Ketua : H. Iskandar, S.Ag, M.Sos

Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri Kreatif
Ketua Ekonomi dan Keuangan : H. Usman M. Tokan, SE, MBA, MA
Ketua Energi dan Infrastruktur : Dr. H. Muh. Aras, S.Pd, MM
Ketua Industri, Koperasi dan Ketenagkerjaan : Ir H. Aunur Rofiq

Bidang Dakwah dan Pesantren
Ketua Hubungan Ormas Islam dan Pesantren : Hj. Qonita Lutfiyah, S.H., M.M
Ketua Dakwah : KH. Rojih Ubad Maimoen
Ketua Pemuda dan Mahasiswa : M. Thobahul Aftoni, S.Pd.I, MM
Ketua Pendidikan dan Kebudayaan : Dr. Hj. Ariza Agustina

Bidang Kesejahteraan Rakyat
Ketua Kesehatan : Hj Atik Heru Maryati, S.T, S.E, Akt, M.B.A
Ketua Perempuan dan Anak : Dra Hj. Wartiah, M.Pd
Ketua Sosial : Syafa Illiyin, S.E, M.M
Ketua Pertanian dan Kehutanan : Rina Fitri, S.K.M., M.M
Ketua Lingkungan dan Bencana : Hj. Patrika Susana, S.H, M.H
Ketua Kelautan dan Perikanan : Hj. Zahratul Aini, S.Ag

Selanjutnya, siapa saja yang digantikan?

<!--more-->

Berdasarkan pantauan Tempo dengan membandingkan susunan pengurus harian lama di laman resmi PPP, Muhammad Mardiono mengubah sejumlah orang dalam susunan pengurus harian baru itu. Perubahan terjadi di posisi sejumlah posisi penting. Misalnya posisi Wakil Ketua Umum Zainut Tauhid Sa'adi yang digantikan oleh H. Rusli Effendi.

Selain itu, terjadi juga pergantian dan penambahan di posisi Wakil Sekjen. Jika sebelumnya hanya terdapat dua Wakil Sekjen yang diisi oleh Idy Muzayyad dan Hj. Qonita Lutfiyah, kini terdapat tiga Wakil Sekjen yang diisi oleh Chairunnisa Yusuf, H Norman Zein Nahdi dan Rapih Herdiyansyah.

Demikian juga di posisi Bendahara Umum dan wakilnya. Bendahara Umum PPP kini dijabat oleh R Arya Permana Graha sementara Wakil Bendahara Umum PPP diisi oleh Nadia Hasna Humaira. Keduanya menggantikan Surya Batara Kartika dan H.Lukman Yani.

Partai berlambang Ka'bah itu menargetkan penambahan jumlah kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. Jika kini mereka mengantongi 19 kursi, pada periode berikutnya mereka menargetkan 40 kursi.

Menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024, PPP telah bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu bersama Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional. Akan tetapi koalisi tersebut hingga saat ini masih belum juga memutuskan siapa calon presiden dan wakilnya yang akan mereka usung.

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

7 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

9 jam lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

Muhaimin Sebut 2 Kader Golkar Ini Daftar di PKB untuk Pilkada 2024

10 jam lalu

Muhaimin Sebut 2 Kader Golkar Ini Daftar di PKB untuk Pilkada 2024

Dua kader Golkar ini melamar jadi calon gubernur Banten dan Jakarta lewat PKB. Muhaimin Iskandar sebut belum jamin akan berkoalisi.

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

11 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

11 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

11 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

PAN Cabut Gugatan Sengketa Pileg dengan PPP di MK

11 jam lalu

PAN Cabut Gugatan Sengketa Pileg dengan PPP di MK

Keputusan PAN mencabut gugatan PHPU pileg dengan PPP di MK. Diketahui, permohonan tersebut telah ditandatangani Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Baca Selengkapnya

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

11 jam lalu

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

Hakim MK menegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena meminta izin meninggalkan sidang, padahal sidang baru dimulai kurang dari 30 menit.

Baca Selengkapnya

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

12 jam lalu

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

Komisioner KPU Idham Holik angkat bicara usai Hakim MK Arief hidayat marah lantaran tak ada satu pun komisoner yang hadir di sidang sengketa pileg

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

13 jam lalu

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

Baca Selengkapnya