TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY menggelar pertemuan dengan Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Salim Segaf Al-Jufri pada Rabu, 21 Desember 2022, kemarin. SBY menerima kunjungan Salim di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyebut persamuhan ini berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Salim mengawali silaturahmi dengan makan nasi goreng racikan SBY.

"Ini silaturahim antara dua sahabat untuk memperkokoh kebersamaan Partai Demokrat dan PKS dalam perjuangan politik ke depan," kata Teuku dalam keterangannya, Kamis, 22 Desember 2022.

Baca juga: PKS Buka Peluang Salim Segaf dan Anies Baswedan Jadi Capres 2024

Teuku mengatakan pertemuan SBY dengan Salim berlangsung selama dua jam sejak pukul 19.30 WIB. Keduanya disebut Teuku didampingi oleh sejumlah elit Demokrat maupun PKS.

Dalam pertemuan tersebut, kata Teuku, SBY dan Salim membahas berbagai isu terkini baik di lingkup nasional maupun internasional. Dia mengatakan salah satu topik pembahasan mereka adalah soal isu penundaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 yang belakangan kembali meruak.

"Kami membahas berbagai isu terkini yang menjadi perhatian rakyat, bahkan juga perhatian dunia internasional. Ini termasuk isu penundaan Pemilu yang belakangan diembuskan lagi," kata dia.

Isu penundaan Pemilu 2024 santer terdengar lagi. Rumor ini meruak menjelang Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengumumkan hasil verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu 2024. Hasil verifikasi itu mendapat gugatan dari koalisi sipil karena ditengarai terjadi intimidasi terhadap petugas KPU daerah untuk tidak meloloskan partai tertentu.

Selanjutnya, Ketua MPR soal wacana tiga periode....

<!--more-->

Ketua MPR Hidupkan Wacana Tiga Periode

Setelah tak pernah terdengar lagi, wacana tiga periode kembali muncul setelah Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet membahasnya dalam diskusi Proyeksi Ekonomi Politik Nasional, Catatan Tahun Kinerja Pemerintahan Jokowi-Maruf pada awal Desember 2022 lalu. Menurut Bamsoet, wacana ini muncul karena masyarakat puas dengan kinerja Jokowi - Ma'ruf Amin.

Klaim Bamsoet ini mengutip hasil survei Poltracking yang menyebut 73,2 persen responden puas dengan kinerja pemerintah. Politikus Partai Golkar itu lantas mempertanyakan apakah kepuasan publik berbanding lurus dengan keinginan agar Jokowi tetap menjabat.

Meski begitu, Bamsoet sadar bahwa isu tiga periode mendapat banyak pertentangan dari banyak pihak. Namun, dia menyebut ada pula masyarakat yang menginginkan agar Jokowi tetap terus menjabat tiga periode.

"Terlepas itu, saya sendiri ingin tau keinginan publik yang sesungguhnya ini apa? Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat beliau tetap memimpin kita dalam masa transisi ini?” kata Bamsoet.

PKS Sebut Peluang Tiga Periode Belum Tertutup

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan isu Jokowi 3 periode belum tertutup. Menurut dia, peluang amandemen tetap ada. Berkaca dari kondisi sekarang, Mardani menyebut hal ini membahayakan.

Rapat gabungan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah telah menyetujui rencana menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tanpa melalui amandemen UUD 1945. Adapun Badan Pengkajian MPR mengusulkan PPHN dihadirkan lewat konvensi ketatanegaraan.

“Isu 3 periode tidak tertutup, tetap kita khawatir apalagi ada pintunya tuh, konvensi ketatanegaraan, PPHN itu. Artinya peluang amandemen tetap ada dan kalau amandemen ada dengan kondisi yang sekarang yang agak tidak imbang, berbahaya,” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 29 November 2022.

Adapun gerakan relawan Jokowi yang terus menggaungkan 3 periode disebut Mardani malah jalan terus. Menurut dia, urusan calon presiden 2024 baiknya diserahkan kepada partai politik.

Dia menolak jika pembahasan tiga periode disematkan pada tahun 2024. Menurut dia, gagasan tersebut salah secara etika dan menyesatkan.

“Kalau mau pembahasan tiga periode, jangan yang 2024. Nanti, biar fair lah kita. Kita tidak boleh membahas sesuatu yang dampaknya kepada diri kita. Tapi kalau 2024, buat saya abuse of power,” ujarnya.

Baca juga: Jokowi Kesal Disalahkan Jika Ada Koalisi Gagal, Partai Demokrat: Tak Perlu Takut, kecuali Merasa Ikut-ikutan

IMA DINI SHAFIRA | M. JULNIS FIRMANSYAH