Sah Jadi Peserta Pemilu, Partai Buruh Langsung Demonstrasi di Kantor Gubernur Jateng

Kamis, 15 Desember 2022 20:00 WIB

Partai buruh beserta serikat buruh sejadodetabek kembali melakukan unjuk rasa didepan istana negara, Kamis 15 Desember 2022. Partai buruh mendesak pemerintah untuk mencabut KUHP baru yang belum lama ini disahkan. TEMPO/Aqsa Hamka

TEMPO.CO, Semarang - Puluhan kader dan simpatisan Partai Buruh berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Kamis, 15 Desember 2022. Demonstrasi digelar setelah Partai Buruh disahkan menjadi peserta Pemilihan Umum 2024 dengan nomor urut 6.

Sebelumnya mereka menggelar konvoi bertema karnaval kelas pekerja. Peserta aksi lantas berunjuk rasa di depan gerbang gubernuran. Kedatangan mereka telah disambut pagar berduri dan sejumlah personel kepolisian.

Peserta unjuk rasa memakai kaus dan atribut serba berwarna oranye. Mereka juga membawa bendera Partai Buruh. Sementara perwakilan berbagai daerah berorasi dari atas mobil komando.

Baca Juga: Partai Buruh Targetkan Raih 7 Juta Suara Nasional pada Pemilu 2024

Dalam orasinya, Ketua Eksekutif Komite Partai Buruh Kabupaten Semarang, Lukman, mengatakan pembentukan partai merupakan salah satu jalan perjuangan para pekerja. "Selama ini kami sudah berjuang melalui dialog dan aksi. Sekarang kami bisa berjuang melalui jalur politik," katanya saat berorasi.

Sementara Ketua Eksekutif Komite Partai Buruh Jawa Tengah, Aulia Hakim, dalam keterangannya menjelaskan aksi tersebut menuntut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru dicabut.

Advertising
Advertising

Kemudian, mereka juga menolak Rancangan Peraturan Daerah Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah yang merugikan buruh. "Kami juga menolak outsourcing dan magang," ujar dia.

Baca Juga: Partai Buruh dan Petani Gelar Unjuk Rasa Desak Reforma Agraria

Berita terkait

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

3 jam lalu

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

1 hari lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

2 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

2 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

2 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

2 hari lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

3 hari lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

3 hari lalu

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

PAN menentang usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics dilegalkan selama pemilu.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

3 hari lalu

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics.

Baca Selengkapnya