TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan peringatan keras kepada pemimpin negara Uni Eropa agar tak mendikte ASEAN dan menganggap standar mereka lebih baik. Peringatan itu ia sampaikan dalam pidato di Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Peringatan 45 Tahun Kemitraan Uni Eropa-ASEAN.

Jokowi awalnya menyebut kemitraan Uni Eropa-ASEAN telah membuahkan hasil yang baik dan banyak tantangan yang sudah dilalui bersama. Namun, Jokowi menyebut tidak semua hal berjalan baik-baik saja.

"Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan," kata Jokowi dalam acara yang berlangsung di Brussel, Belgia, Rabu, 14 Desember 2022.

Jika ingin membangun kemitraan yang lebih baik, kepala negara mengingatkan Eropa agar menerapkan prinsip kesetaraan. "Tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standar is better than yours," ujar Jokowi yang tahun 2023, akan memimpin Indonesia sebagai Ketua ASEAN.

Baca juga: Luhut Cerita Pernah Ditegur Jokowi karena Pakai Sepatu Merek Italia

Peringatan keras ini disampaikan Jokowi setelah berbagai pertikaian dagang yang dihadapi Indonesia dengan Eropa. Kasus yang paling populer ialah dugaan diskriminasi sawit Indonesia di Eropa.

Pada 2018, Pemerintah Indonesia menolak keputusan Parlemen Eropa, yang tetap menyetujui penghentian penggunaan biofuel berbahan dasar kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan pada 2021. Pemerintah Indonesia mengemukakan kekecewaannya atas tindakan Parlemen Eropa tersebut--seperti dalam keterangan Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Selasa, 23 Januari 2018.

Jokowi Pernah Menyurati Uni Eropa soal Sawit

Akibat kejadian tersebut, Jokowi mengirim layang protes kepada Presiden dan Ketua Parlemen Uni Eropa atas penolakan sawit Indonesia. “Presiden telah menulis surat secara khusus pada Presiden Uni Eropa, kemudian ketua Parlemen Uni Eropa, yang menyatakan keberatan dan protes dengan keras apa yang dilakukan Uni Eropa berkaitan dengan kelapa sawit,” katanya di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis, 8 Maret 2018.

Pramono menuturkan, lewat surat protes yang diteken presiden kala itu, Pemerintah Indonesia menilai perlakuan Uni Eropa sebagai bentuk proteksionisme. “Pemerintah Indonesia menganggap apa yang dilakukan Uni Eropa ini bentuk dari proteksionisme yang dilakukan oleh mereka terhadap produk bunga matahari dan sebagainya karena mereka tahu dengan kelapa sawit ini akan menjadi sebuah keunggulan bagi bangsa kita,” ujarnya.

Menurut Pramono, surat protes kepada Presiden dan Ketua Parlemen Uni Eropa itu sudah dikirimkan Jokowi pada pekan lalu. “Surat itu sudah dikirimkan oleh Presiden sebagai protes keras,” ucapnya.

Ia berujar Pemerintah Indonesia juga tengah menimbang untuk melakukan hal yang sama. “Dan juga Indonesia akan memperlakukan treatment yang equal kalau memang kemudian ada rencana untuk dihambat,” tuturnya.

Mengenai hal ini, Pramono tidak merincinya. “Kalau mereka tetap melakukan proteksionisme, tentunya Indonesia tidak mau diperlakukan seperti ini. Sekarang kan sudah era perdagangan bebas. Semua negara harus menghormati satu negara dengan negara lain,” katanya.

Pramono mengatakan pelarangan yang dilakukan Uni Eropa terhadap kelapa sawit Indonesia dinilai melanggar asas persaingan usaha yang sehat. “Indonesia sebenarnya dianggap sebagai negara yang taat dan patuh kepada isu tentang iklim dunia karena Indonesia selalu berpartisipasi aktif di COP (Conference of Parties atau Konferensi Perubahan Iklim PBB), baik di Paris, Maracas, dan sebagainya,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah Indonesia menilai pelarangan ini kampanye hitam bagi produk sawit Indonesia. “Sekarang ini (pengiriman) kelapa sawit ke Eropa itu kecil dibandingkan ke Asia Timur maupun Cina dan beberapa negara lain. Sehingga secara komoditas pasti tidak akan terganggu. Tapi ini sudah terjadi yang kita sebut black campaign terhadap sawit, maka Presiden telah menandatangani surat yang ditujukan pada Presiden Uni Eropa dan Parlemen Uni Eropa. Suratnya minggu lalu,” ucapnya.

Pemerintah, kata dia, juga mencurigai pelarangan masuknya kelapa sawit Indonesia itu sebagai proteksi negara-negara Uni Eropa untuk produk biofuel negara itu yang di antaranya berasal dari biji bunga matahari. “Sebenarnya sekarang ini di seluruh dunia bisa menerima, kecuali Uni Eropa. Mereka takut bunga matahari yang menjadi andalan mereka tersaingi. Itu saja,” tuturnya.

Soal rencana penerbitan keputusan presiden tentang sertifikasi kelapa sawit Indonesia, Pramono membantahnya sebagai langkah pemerintah menghadapi pelarangan Uni Eropa tersebut. “Sudah ada aturan tentang hal tersebut supaya kelapa sawit itu menjadi produk yang tersertifikasi,” katanya.

Dari Sengketa Sawit ke Nikel

Setelah sawit, sengketa beralih ke nikel. Eropa protes atas kebijakan Indonesia menyetop ekspor nikel ore pada awal 2020. Kasus ini sampai dibawa jalur hukum dan Indonesia akhirnya kalah dalam gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Baru-baru ini, Uni Eropa mengharapkan Indonesia mematuhi keputusan panel WTO mengenai larangan ekspor bijih nikel. Setelah Indonesia kalah dalam gugatan, Uni Eropa ingin kedua belah pihak tetap membangun hubungan yang saling menguntungkan.

"Kami tidak mendefinisikan hubungan kami dengan Indonesia sebagai yang menang atau kalah... Jadi kami berharap Indonesia akan mematuhi aturan ini juga," kata Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Piket, setelah pengarahan media di satu hotel di Jakarta Pusat, Senin, 12 Desember 2022.

ASEAN Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan ke pemimpin Eropa bahwa selama beberapa dekade, Asia Tenggara telah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. "Semua proyeksi mengatakan Asia Tenggara tetap akan menjadi pusat pertumbuhan, dengan demikian kemitraan dengan ASEAN dipastikan akan menguntungkan," ujarnya.

Jokowi lalu mengutip survei mengenai persepsi bisnis yang dilakukan Uni Eropa - ASEAN Business Council pada September tahun ini. Sebanyak 63 persen responden melihat ASEAN sebagai kawasan ekonomi terbaik, 69 persen mengharapkan pasar ASEAN menjadi lebih penting dari aspek pendapatan global dalam dua tahun ke depan

Lalu, 97 persen berharap ada percepatan perundingan Free Trade Area (FTA) alias kawasan perdagangan bebas Uni Eropa - ASEAN dan anggotanya. Karena itu, Jokowi mengajak Eropa untuk membangun kemitraan yang setara dan saling menguntungkan.

"Dari pandemi dan krisis multidimensi ini kita belajar, to grow and to prosper together is the only options, kita tak hanya maju bersama tapi maju setara," kata Jokowi.

Baca juga: Bicara Ancaman Krisis Ekonomi, Jokowi: Indonesia Beruntung Bisa Kendalikan Fiskal

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.