TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pertahanan DPR Dave Akbarshah Fikarno mengatakan surat presiden tentang calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa hingga kini masih belum diterima oleh mereka. Dave mengatakan belum bisa memastikan kapan surpres itu akan diterima oleh anggota Komisi I DPR.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan surat presiden tentang calon Panglima TNI pengganti Andika sudah dibuat oleh Presiden Jokowi. Mereka berencana mengirimkan surat itu pada Rabu, 23 November 2022. Namun, surpres kemungkinan baru akan dikirim pada Senin pekan depan, setelah Ketua DPR Puan Maharani pulang dari luar negeri.

"Kita tunggu yah," kata politikus Golkar itu saat dihubungi Tempo, Sabtu, 26 November 2022.

Dave kemudian menerangkan alur mekanisme setelah surat presiden itu diterima oleh DPR. Setelah surpres diterima, Badan Musyawarah akan menjadwalkan rapat paripurna DPR. Kemudian hasil rapat paripurna itu akan menjadi arahan bagi Komisi I untuk menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI.

Sebagai calon pejabat negara, calon Panglima TNI wajib mengikuti tahapan Fit and proper test yang menjadi penilaian untuk meninjau apakah individu itu kompeten untuk menjabat posisi tertentu.

Baca juga: Soal Yudo Margono Jadi Calon Panglima TNI, Prabowo: Jelas Beliau Mampu

Setelah selesai dilakukan fit and proper test, Komisi i DPR kemudian akan membawa hasilnya ke rapat paripurna DPR. Dalam rapat paripurna inilah nanti disahkan Panglima TNI yang baru.

“Bila sudah diputuskan, baru dikirim surat ke istana agar dapat dijadwalkan pelantikan Panglima baru,” jelas Dave.

Seperti diketahui Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada akhir tahun ini.

Hingga kini belum ada yang buka suara mengenai nama yang sudah dikantongi Jokowi untuk disodorkan ke DPR. Namun beberapa sumber Tempo menyebut nama KSAL Laksamana Yudo Margono yang berpeluang kuat menggantikan Andika.

Menurut anggota Komisi I DPR Hillary Brigita Lasut, kini saatnya matra Laut untuk memegang tongkat komando tertinggi di TNI. Menurut dia, sebelum Andika, Panglima TNI berasal dari matra Udara, sedangkan Andika berasal dari Angkatan Darat. Sebab itu, kini giliran Angkatan Laut yang menjadi Panglima.

“Sudah seharusnya dan sepantasnya (Panglima TNI matra laut). Ketika diamanahkan untuk dijalankan bergantian, dan secara kapasitas dan kapabilitas mampu, seharusnya sudah jadi lampu kuning. Karena lampu hijaunya dari Presiden,” kata politikus NasDem itu kepada Tempo, Jumat, 25 November 2022.

Baca juga: Jelang Uji Kelayakan Calon Panglima TNI, DPR Bakal Tanyakan Netralitas di Pemilu 2024

ALFITRIA NEFI PRATIWI