Jelang Pemilu 2024, Jokowi Ingatkan Para Elite Politik Selalu Jaga Kondusivitas

Senin, 21 November 2022 17:15 WIB

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam acara Munas HIPMI XVII Tahun 2022 di Solo, Jawa Tengah, Senin, 21 November 2022. Biro Setpres

TEMPO.CO, Solo - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan kalangan elit politik agar senantiasa menjaga kondusivitas menjelang perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pesan politis itu disampaikan Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Hotel Alila Solo, Senin, 21 November 2022.

"Saya hanya titip kepada calon-calon presiden (capres), calon-calon wakil presiden (wacapres), yang juga hadir di sini, saya tidak mau sebut siapa, tapi tadi secara blak-blakan Pak Menteri Investasi sudah sampaikan, jadi saya nggak usah mengulang," ujar Jokowi.

Dalam kesempatan itu, sejumlah pejabat yang sebagian juga merupakan tokoh dan elite politik juga turut hadir seperti Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, pendiri Hipmi Abdul Latief, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

"Saya titip, dalam kondisi dunia yang sangat rentan seperti ini kita harus, semua, menjaga agar kondusivitas politik itu tetap adem, kalau bisa. Kalau nggak bisa, paling banter ya anget, tapi jangan panas," kata Jokowi menambahkan.

Pesan itu disampaikan Jokowi, karena menurutnya situasi dunia saat ini sedang tidak normal. Sehingga semua diharapkan dapat berhati-hati.

"Karena situasinya sedang tidak normal. Hati-hati, situasi dunia sedang tidak normal," katanya.

Diakui Jokowi, sudah berkali-kali ia mengingatkan tentang situasi global yang saat ini tengah dalam kondisi rentan.

"Ada 14 negara sudah masuk dalam posisi pasiennya IMF (Bank Dunia). Tahun 1997-1998 hanya 5 negara, itu saja sudah geger. Dan sekarang ini ada 14 negara masuk menjadi pasiennya IMF. Bahkan ada 28 negara antri di depan pintu IMF dan diperkirakan jumlahnya akan sampai 66 negara," ucap dia.

Jokowi mengatakan dari jumlah itu pun tidak mungkin semua bisa mendapatkan bantuan dari IMF. Hal itu juga lantaran keterbatasan IMF.

"Dan itu, nggak mungkin semua bisa mendapatkan bantuan arena juga keterbatasan dari IMF atau Bank Dunia. Inilah, yang sekali lagi saya ingatkan kepada capres dan cawapres agar membawa suasana politik kita menuju 2024, untuk betul-betul paling banter anget sedikit, syukur bisa adem," tuturnya.

Jokowi mempersilakan jika para capres dan cawapres itu akan berdepat terkait gagasan atau ide. Namun pihaknya melarang adanya politik suku, agama, dan ras (SARA) atau politisasi agama.

"Debat silakan. Debat gagasan, debat ide, silakan. Tapi jangan sampai panas, apalagi membawa politik-politik SARA tidak! Jangan! Kita sudah pernah merasakan dan itu terbawa lama. Maka hindari ini. Lakukan politik-politik gagasan, politik-politik ide, tapi jangan masuk ke politik SARA politisasi agama, politik identitas, jangan!" katanya lagi.

Menurut Jokowi, politisasi agama, atau SARA, bahkan politik identitas akan sangat membahayakan bagi bangsa Indonesia.

"Politisasi agama, politik SARA atau politik identitas akan sangat berbahaya bagi negara yang sebesar Indonesia ini, apalagi Indonesia yang sarat dengan keberagaman," katanya.

SEPTHIA RYANTHIE

Berita terkait

PTUN Gelar Sidang Gugatan PDIP terhadap KPU Secara Tertutup

1 jam lalu

PTUN Gelar Sidang Gugatan PDIP terhadap KPU Secara Tertutup

Tim Hukum PDIP juga akan mengikuti arahan dari Hakim PTUN mengenai berkas apa yang dibutuhkan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

2 jam lalu

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, NTB, pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Mentan Amran Dampingi Presiden Gowes Sapa Warga di Mataram

2 jam lalu

Mentan Amran Dampingi Presiden Gowes Sapa Warga di Mataram

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut serta bersama presiden menyapa warga Mataram.

Baca Selengkapnya

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

2 jam lalu

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

Jokowi pernah memerintahkan pengkajian soal status bagi diaspora, tapi menurun Menteri Hukum bukan kewarganegaraan ganda.

Baca Selengkapnya

Alasan Pengamat Sebut Jokowi dan SBY Jadi Mentor Andal Prabowo

3 jam lalu

Alasan Pengamat Sebut Jokowi dan SBY Jadi Mentor Andal Prabowo

Pengamat menilai hubungan Jokowi dengan Megawati yang renggang membuat Jokowi dan Prabowo akan terus bersama.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

4 jam lalu

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

Jokowi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis pagi, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Uzbekistan

4 jam lalu

Komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Uzbekistan

Timnas Indonesia kalah melawan Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U-23 2024. Ini komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin

4 jam lalu

Presiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin

Aksi Hari Buruh Internasional pada Rabu kemarin menyoroti janji reforma agraria Presiden Jokowi. Selain itu, apa lagi?

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Pendahuluan Sengketa Pileg, Ada 81 Perkara

4 jam lalu

MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Pendahuluan Sengketa Pileg, Ada 81 Perkara

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan terdapat total 297 perkara dalam sengketa pileg 2024. Disidangkan secara bertahap.

Baca Selengkapnya

PTUN Gelar Sidang Perdana Gugatan PDIP ke KPU Pagi Ini

6 jam lalu

PTUN Gelar Sidang Perdana Gugatan PDIP ke KPU Pagi Ini

Tim Hukum PDIP menggugat KPU akibat menerima pencalonan Gibran. Perubahan PKPU dilakukan tanpa proses di DPR.

Baca Selengkapnya