TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, menyebut partainya tidak tahu-menahu ihwal mahar yang diperlukan untuk mempermulus pemilihan calon wakil presiden bagi Anies Baswedan. Sebelumnya, pengamat politik Rocky Gerung menyebut Anies perlu mahar untuk menyamakan preferensi cawapresnya dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.

“Kami tidak pernah tahu kalau ada mahar. Menurut saya, kritikan Rocky mesti kita maknai sebagai penyemangat, kontrol terhadap partai politik,” kata Ali saat dihubungi, Rabu, 16 November 2022.

Ali menuturkan apa yang disampaikan Rocky mengenai transaksi politik ini tidak sepenuhnya salah. Oleh sebab itu, kata dia, NasDem berupaya melanjutkan tradisi mengumumkan calon presiden lebih awal demi menghindari transaksi politik.

“Apa yang dikatakan Rocky tidak juga salah karena berangkat dari pengalaman politik kita. Insya Allah NasDem yang punya tradisi umumkan capres lebih awal, tujuannya untuk menghilangkan transaksi politik,” kata dia.

Partai NasDem bersama Partai Demokrat dan PKS tengah menjalin koalisi. Menurut Ali, koalisi perubahan yang sedang digagas ini diproyeksikan dapat menempatkan partai politik sebagai penggerak perubahan di Indonesia.

Alih-alih dibuktikan melalui pernyataan, kata Ali, tuduhan adanya transaksional ini mesti ditepis melalui perbuatan. Dia menilai partainya dan calon mitra koalisi tidak perlu menanggapi dugaan transaksi ini. “Yang perlu kami lakukan menyamakan preferensi untuk memberi corak politik baru di Indonesia bahwa tidak semua partai mengedepankan transaksi untuk jadi syarat mengusung capres, melainkan gagasan dan track record,” ujarnya.

Rocky Gerung Bicara Algoritma Politik

Sebelumnya, Rocky Gerung menilai mundurnya deklarasi koalisi dan calon wakil presiden Partai NasDem, Demokrat, dan PKS disebabkan mahar di antara ketiga partai belum menemui kata sepakat. Menurut dia, calon presiden usungan Partai NasDem, Anies Baswedan, sudah mengantongi nama pendampingnya untuk berlaga dalam Pemilihan Presiden 2024.

Rocky melihat preferensi Anies soal sosok cawapres berbeda dengan Demokrat dan PKS. Oleh sebab itu, kata dia, menjadi tugas Anies untuk menyamakan preferensi ini. Adapun kesamaan preferensi ini tidak bisa serta-merta diraih. Menurut dia, mesti ada timbal jasa.

"Nggak mungkin Anies jadi capres tanpa mengantongi cawapres. Preferensi Anies beda dengan Demokrat, PKS, itu yang mesti disamakan. Tapi menyamakan ada imbal jasanya. Mahar ke Demokrat dan PKS,” kata Rocky kepada Tempo, Selasa, 15 November 2022.

Dia menjelaskan, jika Demokrat yang mendapatkan jatah cawapres, maka PKS mesti dapat sesuatu. Pun sebaliknya. Rocky mengatakan analisis ini muncul dengan berkaca dari algoritma politik Indonesia yang dituntun oleh uang."Dari algoritma politik Indonesia, kan dituntun oleh algoritma uang. Tanpa sumber berita kita bisa reasoning," kata dia.

Baca Juga: Anies Baswedan Ingin Cawapres yang Bantu Menangkan Pilpres 2024

Rocky menjelaskan, kepelikan pencarian capres maupun cawapres oleh partai politik tidak bisa dilepaskan dari kepastian uang transfer yang diperlukan. Musababnya, kata dia, kacaunya koordinasi antar koalisi karena semua partai belum menolak presidential threshold sebesar 20 persen.

"Kekacauan koordinasi antar koalisi karena semua belum menolak 20 persen. Kalau 0 persen kan nggak ada kasak-kusuk. Nah kasak-kusuk terjadi karena ada kesepakatan kalau yang sana jadi, yang sini dikasih uang. Ini mahar. Jadi bukan sekadar kesulitan cari capres, tapi memastikan uang transfer yang diperlukan,” kata Rocky.

Demokrat Sebut Koalisi Masih Butuh Kesepahaman

Deputi Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani menegaskan bahwa Koalisi Perubahan tak kunjung deklarasi karena proses membangun kesepahaman dan kesepakatan belum usai. Menurut dia, sudah banyak hal yang disepakati, namun memang perlu tindak lanjut sesuai mekanisme internal calon mitra koalisi.

"PKS misalnya, keputusannya melalui Majelis Syura, sementara Partai Demokrat melalui Majelis Tinggi Partai,” kata Kamhar dalam keterangannya, Selasa, 15 November 2022.

Kamhar menilai pernyataan Rocky soal transaksi politik ini lebih cocok dimaknai dengan pengajuan proposal oleh masing-masing partai. Ia hakul yakin bahwa Koalisi Perubahan pada saatnya bakal menjadi game changer, sehingga penggodokan bersama ketiga partai perlu waktu.

“Kami berkeyakinan deklarasi ‘Koalisi Perubahan’ pada saatnya nanti akan menjadi game changer, karenanya ini yang mesti cermat dan seksama dijalankan, masih ada cukup waktu yang tersedia jadi tak mesti dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” kata dia.

Adapun soal cawapres Anies, kata Kamhar, mesti disepakati bersama. Dia menyebut Partai Demokrat meyakini bahwa pasangan capres dan cawapres mesti bisa merepresentasikan semangat perubahan dan saling melengkapi. "Partai Demokrat berpandangan bahwa pasangan capres dan cawapres yang akan diusung Koalisi Perubahan sebaiknya keduanya benar-benar merepresantasikan semangat perubahan, mendapat dukungan publik, dan saling melengkapi untuk memastikan kemenangan pada Pilpres 2024," kata dia.

Baca Juga: AHY dan Aher Disodorkan jadi Cawapres Anies Baswedan, Partai NasDem Tawarkan Jalan Tengah