TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan 50 persen obat, alat kesehatan atau alkes, hingga vaksin dapat diproduksi di dalam negeri pada akhir 2023. Salah satu upaya yang dilakukan Budi yaitu menebar insentif bagi industri untuk dapat membangun vaksin dan alat kesehatan di dalam negeri.

Ia mencontohkan pada 2022 ini, di mana Kementerian Kesehatan menganggarkan belanja alat kesehatan dan obat-obatan sekitar Rp 38 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 17 triliun dialokasikan untuk belanja obat, vaksin dan alat kesehatan produksi dalam negeri.

"Di tahun mendatang akan dipastikan lebih banyak lagi pembelian kemenkes untuk produk dalam negeri," kata Menkes Budi dalam pembukaan pameran Hari Kesehatan Nasional ke-58 di ICE BSD, Banten, Kamis, 3 November 2022.

Bahan baku lokal

Dalam acara ini, dilakukan penyerahan SPP bahan baku dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ke industri farmasi yang sudah melakukan peralihan dari bahan baku obat impor ke bahan baku lokal. “Tadi kita sudah melihat tanda tangan MOU dari produk bahan baku obat yang tadinya impor, kita sudah dorong agar dapat membeli bahan baku dalam negeri.” ujarnya.

Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini menyebut butuh komitmen yang kuat dari pemerintah dan pelaku industri untuk mengejar target 50 persen ini. Komitmen lainnya, kata Budi, juga ditandai dengan mampunya industri Indonesia memproduksi vaksin dengan teknologi mRNA.

Menurut dia, teknologi ini ke depan akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kecepatan indonesia dalam merespons pandemi selanjutnya. Sehingga nantinya, pembuatan vaksin yang tadinya butuh waktu tahunan, bakal bisa masuk uji klinis dalam 100 hari saja. "Bisa kita capai dengan kemampuan yang ada di negara kita” ujarnya.

Lebih lanjut, Budi pun menerangkan lagi beberapa pilar transformasi kesehatan yang diusung kementeriannya. Salah satunya yaitu melalui transformasi layanan primer berupa revitalisasi 300 ribu posyandu dan 10 ribu puskesmas di seluruh indonesia.

Rumah sakit harus punya alkes untuk empat penyakit utama

Berikutnya, rumah sakit di 514 kabupaten kota harus memiliki alat kesehatan yang cukup untuk bisa melayani empat penyakit utama. Mulai dari jantung, stroke, kanker, dan ginjal. "Sebagai contohnya dengan pemenuhan cathlab yang difungsikan tidak hanya untuk melayani jantung melainkan juga penyakit lain seperti stroke," kata Budi.

Kementerian juga mengupayakan transparansi biaya kesehatan hingga memastikan fitur coordination of benefit untuk layanan BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta. Kemudian, transformasi sistem SDM Kesehatan dengan meningkatkan jumlah beasiswa dokter spesialis dari 300 menjadi 1.500 beasiswa pada tahun ini.

Terakhir yaitu transformasi teknologi kesehatan melalui program satu sehat. Kementerian menargetkan 80 sampai 85 persen fasilitas kesehatan sudah terkoneksi dengan sistem satu sehat Kementerian Kesehatan per Desember 2023.

Baca: Menkes Sebut Pemberian Obat Fomepizole Mampu Tekan Angka Kasus Gagal Ginjal Akut