4 Fakta Baru Kasus Gagal Ginjal Akut: Upaya Pemerintah, Buruh Minta Kepala BPOM-Menkes Mundur

Rabu, 2 November 2022 20:49 WIB

Merebaknya gagal ginjal akut pada anak membuat kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi sorotan. Dalam kondisi darurat, Kementerian Kesehatan tak bisa menarik obat yang dianggap berbahaya.

TEMPO.CO, Jakarta -Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak atau GGAPA terus mengalami perkembangan. Terbaru, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengumumkan jumlah kasus terbaru telah menyentuh angka 325 per Selasa, 1 November 2022 kemarin.

Ia menyebut ada konsentrasi di provinsi tertentu seperti Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Kasus gagal ginjal akut paling tinggi ada di DKI Jakarta. Dari 325 kasus terebut, sebanyak 178 anak meninggal dunia. “Data per kemarin, ada 325 kasus gagal ginjal di seluruh Indonesia. DKI Jakarta paling tinggi. Kita juga melihat ada 178 yang meninggal dari 325,” kata Menkes Budi dalam rapat kerja bersama DPR Komisi IX di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa, 2 November 2022.

Update Kasus Gagal Ginjal Akut

1. Pemberian Fomepizole diklaim mampu tekan angka kasus

Budi menyampaikan pemberian obat Fomepizole mampu menurunkan angka kematian kasus gagal ginjal akut. "Karena pasien kita sekarang cuma ada tinggal mungkin 30, turun drastis ini kami rasa cukup, karena dibutuhkan satu sampai dua ampul per pasien. Sekarang juga sudah melihat sumbernya dari Amerika mungkin kita beli lagi (Fomepizole) untuk mencapai ke level tertentu," ujarnya saat Rapat dengar pendapat di DPR Jakarta, Rabu, 2 November 2022.

Advertising
Advertising

Baca juga : IDAI Ungkap Dokter Anak Frustrasi Hadapi Kasus Gagal Ginjal Akut

Budi Gunadi menegaskan bahwa pemberian obat Fomepizole mampu memberikan kesembuhan terhadap korban gagal ginjal akut. Bahkan, saat ini sebanyak 200 vial obat tersebut telah tiba di Indonesia yang dibeli dari Jepang dan Kanada pada pertemuan rapat G20.

Lebih lanjut, Budi menyebut pihaknya telah menyebarkan Fomepizole ke berbagai rumah sakit di Indonesia. Sementara, ia menyampaikan adanya obat itu telah dilakukan uji coba yang menghasilkan obat tersebut memang terbukti menyembuhkan korban ginjal akut.

2. Polri gelar perkara kasus gagal ginjal akut

Polri melakukan gelar perkara mengenai kasus gagal ginjal akut pada Selasa 1 November 2022. Gelar perkara ini dilakukan di Gedung Bareskrim Polri untuk meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri yang juga Ketua Tim Gabungan, Brigjen Pipit Rismanto mengonfirmasi adanya agenda gelar perkara ini. Namun, ia masih enggan menyebut hasil dari gelar perkara.

"Meningkatkan mungkin ya dari lidik ke sidik. Terus masalah tindak lanjutnya apa, pembagian tugasnya seperti apa nanti mana yang perlu didalami gitu. Harus semuanya, komprehensif ya," jelasnya.

Pipit mengatakan pihaknya masih akan terus menggali informasi mengenai adanya pelanggaran pada kasus gagal ginjal akut ini. "Ini masalahnya kan urusan medis ini di sini kan harus ada ahli nggak bisa Dirtipidter sebagai penyidik terus menjawab tentang medis itu kan susah," kata dia.

3. Tiga produsen obat sirup terseret kasus gagal ginjal akut

Tiga nama produsen obat sirup kini tengah terseret kasus gagal ginjal akut, salah satunya adalah PT Afi Farma yang dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan oleh Bareskrim Polri. Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri, Brigadir Jendral Polisi Pipit Rismanto menyatakan berdasarkan penyelidikan, PT Afi Farma memproduksi obat sirop dengan kadar etilen glikol (EG) melebihi ambang batas yang ditentukan.

PT Afi Farma yang diduga memproduksi sediaan jenis obat sirup merek Paracetamol...
<!--more-->

"PT Afi Farma yang diduga memproduksi sediaan farmasi jenis obat sirup merk paracetamol (obat generik) yang mengandung EG melebihi ambang batas yaitu 236,39 mg (yang harusnya 0,1 mg) setelah di uji lab oleh BPOM," kata Pipit kepada wartawan di Mabes Polri, Selasa, 1 November 2022. Hasil uji laboratorium itu menjadi salah satu rujukan polisi untuk meningkatkan kasus ini dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Akan tetapi, mereka belum menetapkan satu pun tersangka.

Untuk dua perusahaan lain, yakni PT Yarindo Pharmatama dan PT Universal Pharmaceutical Industries (Unipharma) bakal diselidiki sendiri oleh BPOM. "Yang 2 agar ditanyakan langsung ke BPOM. Rencana akan di sidik oleh BPOM sendiri," ujarnya.

4. Buruh tuntut Kepala BPOM dan Menkes mundur

Pada Jumat, 28 Oktober 2022, sebanyak 50 anggota Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berdemo di kantor Kementerian Kesehatan. Buruh menuntut pemerintah bertanggung jawab atas masalah kasus gagal ginjal akut yang menimpa puluhan anak di Indonesia.

Dalam aksi unjuk rasa itu, sebanyak lima tuntutan dilayangkan. Pertama, buruh mendesak pemerintah dan lembaga berwenang mengusut tuntas kasus meninggalnya 143 anak-anak akibat gagal ginjal akut. Kedua, buruh mendesak Menteri Kesehatan serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengundurkan diri.

Ketiga, buruh mendesak agar pemerintah melakukan investigasi terpadu terhadap industri obat-obatan yang diduga memproduksi obat mengandung zat-zat berbahaya.

Keempat, buruh meminta pemerintah membentuk tim pencari fakta nasional. Kelima, buruh meminta kejadian ini ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB) gagal ginjal akut. Jika tuntutan tidak dikabulkan, buruh mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar dan serentak di 34 provinsi.

HATTA MUARABAGJA
Baca juga : Beda Sikap dengan Kemenkes, Benarkah BPOM Hendak Lindungi Industri Obat

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung.

Berita terkait

Respons Isu Efek Langka Vaksin AstraZeneca, Budi Gunadi: Benefitnya Jauh Lebih Besar

22 jam lalu

Respons Isu Efek Langka Vaksin AstraZeneca, Budi Gunadi: Benefitnya Jauh Lebih Besar

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara soal efek samping langka dari vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

2 hari lalu

Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

Inisiatif ini akan membantu sistem kesehatan Indonesia untuk menjadi lebih tangguh terhadap dampak perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

2 hari lalu

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

Tautan phishing itu berisi permintaan verifikasi data kesehatan pada SATUSEHAT.

Baca Selengkapnya

Kemenkes, UNDP dan WHO Perkuat Layanan Kesehatan Hadapi Perubahan Iklim

4 hari lalu

Kemenkes, UNDP dan WHO Perkuat Layanan Kesehatan Hadapi Perubahan Iklim

Kemenkes, UNDP dan WHO kolaborasi proyek perkuat layanan kesehatan yang siap hadapi perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri

7 hari lalu

Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri

Ada sejumlah persoalan yang membuat banyak warga Indonesia lebih memilih berobat ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

7 hari lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut RI Ketergantungan Impor Produk Farmasi dan Alat Kesehatan

9 hari lalu

Jokowi Sebut RI Ketergantungan Impor Produk Farmasi dan Alat Kesehatan

Presiden Jokowi mengharapkan industri kesehatan dalam negeri makin diperkuat.

Baca Selengkapnya

Unilever Tarik Es Krim Magnum di Inggris dan Irlandia dari Peredaran, Begini Penjelasan BPOM soal Produk Itu di RI

10 hari lalu

Unilever Tarik Es Krim Magnum di Inggris dan Irlandia dari Peredaran, Begini Penjelasan BPOM soal Produk Itu di RI

BPOM angkat bicara soal keamanan produk es krim Magnum yang beredar di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ungkap PR Besar di Bidang Kesehatan: Pintar kalau Sakit Mau Apa?

10 hari lalu

Jokowi Ungkap PR Besar di Bidang Kesehatan: Pintar kalau Sakit Mau Apa?

Presiden Jokowi mengungkapkan PR besar Indonesia di bidang kesehatan. Apa saja?

Baca Selengkapnya