TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengusulkan KPK tak mengizinkan Gubernur Papua Lukas Enembe berobat ke luar negeri. Paulus mengungkap alasan usulannya tersebut.

"Kalau izin keluar negeri, dokter kita di dalam negeri dokter kita cukup hebat. Karena kalau keluar negeri, itu orang bisa tuman (jadi kebiasaan karena merasa enak)," ujar Paulus saat ditemui di JCC, Jakarta Pusat, Kamis, 29 September 2022.

Salah satu contoh "tuman" yang diduga dilakukan oleh Lukas adalah bermain judi saat di luar negeri. Foto Lukas bermain judi di kasino luar negeri itu sebelumnya viral di media sosial setelah dibeberkan oleh Masyarakat Anti Korupsi (MAKI). Menurut Paulus Waterpauw, padahal saat itu Lukas mengklaim sedang sakit hingga harus duduk di kursi roda.

"Tapi dia masih main judi, itu sudah habit-nya dia. Kalau ada dokter yang merekomendasikan itu (berobat ke luar negeri), harus diperiksa oleh IDI," kata Paulus.

Tak Bisa membuktikan

Masalah kesehatan menjadi alasan Lukas Enembe mangkir 2 kali dari panggilan KPK. Pertama pada pemeriksaan 12 September 2022 dan kedua pada 26 September 2022. Pengacara Lukas, Stefanus Roy Rening mengatakan kliennya sudah menderita stroke dari 2018. Lukas, kata dia, mondar-mandir ke Singapura untuk menjalani perawatan. Kondisi Lukas, kata dia, makin memburuk 2 bulan belakangan ini.

Namun, KPK menyatakan tim dokter Lukas Enembe kesulitan membuktikan bahwa Gubernur Papua itu sakit. Menurut KPK, tim dokter Enembe kesulitan menjawab sejumlah pertanyaan dari dokter KPK.

"Ketika bertanya kepada tim medisnya, ternyata tidak bisa memberi jawaban yang kami butuhkan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, di kantornya, Senin, 26 September 2022.

Menurut Ali peristiwa itu terjadi ketika kuasa hukum dan dokter Lukas Enembe menyambangi gedung komisi antirasuah pada Jumat, 23 September 2022. Kedatangan mereka untuk meminta KPK menunda pemeriksaan terhadap Lukas. Lukas dijadwalkan diinterogasi penyidik KPK pada Senin, 26 September 2022.

Ali menuturkan dokter Lukas menyerahkan dokumen rekam medis pasiennya. Saat itu, KPK juga menghadirkan tim dokter lembaganya. Tim dokter KPK, kata dia, kemudian menganalisis dokumen medis tersebut dan bertanya kepada dokter Lukas, namun tak mendapatkan jawaban yang memuaskan. "Mereka tak bisa menjelaskan hal teknis terkait dengan kesehatan," kata dia.

Ali mengatakan KPK menjunjung tinggi hak asasi tersangka dengan memperhatikan kesehatannya. Namun, kondisi kesehatan itu harus juga bisa dibuktikan. KPK berencana menggandeng Ikatan Dokter Indonesia untuk memeriksa kesehatan Lukas Enembe. Bila hasil pemeriksaan IDI menyatakan Lukas butuh dirawat ke luar negeri, KPK akan mengabulkannya.

M JULNIS FIRMANSYAH I M ROSSENO AJI

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.