Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

Selasa, 27 September 2022 15:21 WIB

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa memberikan pemaparan saat mengunjungi kantor TEMPO di Palmerah, Jakarta, Senin, 27 Juni 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Belum lama ini, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa menjadi Koordinator Dewan Pengarah Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals alias SDGs 2024.

Penunjukkan Suharso Monoarfa ini diharapkan bermanfaat bagi percepatan realisasi program-program SDGs 2024 sebelum masa kepemimpinan Jokowi berakhir pada tahun 2024. Sementara itu, mengutip situs web Bappenas, program SDGs akan berakhir pada tahun 2030 secara global.

Selain santer dibicarakan usai ditunjuk menjadi koordinator SDGs 2024, Suharso Monoarfa juga diisukan sedang memiliki kerenggangan hubungan dengan partainya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan alias PPP. Pasalnya, pada akhir bulan Agustus lalu, Suharso Monoarfa dicopot dari jabatannya dan tidak lagi memegang kedudukan sebagai Ketua Umum PPP.

Profil Suharso Monoarfa

Dikutip dari situs web resmi Presiden Republik Indonesia, kendati tidak lagi menjadi Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa masih tercatat memegang jabatan sebagai Menteri PPN sekaligus Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional alias Bappenas.

Secara akademis, Suharso merupakan lulusan S1 Departemen Planologi di Institut Teknologi Bandung alias ITB pada 1979. Kemudian, ia melanjutkan jenjang S2 di dua universitas sekaligus, yaitu University of Standard di Amerika Serikat dengan Jurusan Executive Development pada tahun 1994 serta Jurusan Executive Program di University of Michigan pada tahun 1995.

Advertising
Advertising

Suharso juga diketahui menerima gelar doktor kehormatan atau Dr. Honoris Causa di bidang bisnis dari William Business College, University of Sydney di Australia pada tahun 2014.

Karier Politik Suharso Monoarfa

Berdasarkan catatan Tempo, pria kelahiran 1954 ini memang memiliki rekam jejak yang dekat dengan orang-orang istana. Pada tahun 2002 - 2004, Suharso tercatat menjadi staf khusus wakil presiden yang kala itu presidennya adalah Megawati Soekarnopoetri. Sementara itu, wakil presiden waktu itu adalah Hamzah Haz yang ternyata juga memegang jabatan sebagai Ketua PPP sejak tahun 1998 - 2007.

Kemudian, pada tahun 2004 - 2009, Suharso tercatat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Lantas, pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, ia ditunjuk menjadi Menteri Perumahan Rakyat dari tahun 2009 hingga 2011.

Sementara itu, pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi, Suharso Monoarfa memulai kariernya dengan menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden Wantimpres untuk periode 2014 - 2019. Barulah, pada periode 2019 - sekarang, Suharso menduduki jabatan sebagai Menteri PPN dan Kepala Bappenas.

Kehidupan Bisnis yang Mentereng

Sebelum terjun ke dunia politik seperti saat ini, nama Suharso Monoarfa memang cukup terkenal di kalangan pebisnis. Catatan Tempo menunjukkan bahwa pria kelahiran Mataram ini sempat memegang beberapa jabatan strategis di sejumlah perusahaan ternama.

Pada tahun 1979 - 1982, Suharso merupakan Direktur Penerbit PT Iqra di Bandung. Kemudian, ia juga sempat menjadi Manajer Umum PT First Nobel milik Gobel Group (1982 - 1986), Direktur Nusa Consultant (1986 - 1990), Direktur dan Corporate Secretary PT Bukaka Teknik Utama (1991 - 1997).

Suharso Monoarfa juga tercatat pernah menjadi Chairman PT Batavindo Kridanusa (1996 - 2000), Direktur PT Bukaka Sembawang Int. (1997 - 2000), Chairman PT Argo Utama Global (1998 - 2002); dan Chairman Rheno Resources (2012).

ACHMAD HANIF IMADUDDIN

Baca: Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

2 jam lalu

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

6 jam lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

8 jam lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Pakar Minta Makan Siang Gratis Disediakan Rutin, Senin sampai Jumat

8 jam lalu

Pakar Minta Makan Siang Gratis Disediakan Rutin, Senin sampai Jumat

Pakar mendorong pemerintah menyalurkan makan siang gratis sebanyak lima kali per minggu kepada anak-anak secara rutin

Baca Selengkapnya

Tanggapi Bappenas, Pakar: Makan Siang Gratis untuk Dukung Prestasi Belajar

9 jam lalu

Tanggapi Bappenas, Pakar: Makan Siang Gratis untuk Dukung Prestasi Belajar

Pakar menilai program makan siang gratis bisa memberikan dampak positif jika memang ditujukan untuk mendukung kecerdasan akademik, pertumbuhan mental

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

12 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

12 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

13 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

14 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

14 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya