TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyebut partainya bersama Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih berkomunikasi intensif untuk menggodok rencana koalisi. Menurutnya, pembentukan koalisi tidak mudah karena ada banyak hal yang perlu didiskusikan.

“Ada beberapa hal yang mesti kita dalami, kita rumuskan bersama. Peluang koalisinya? Besar, tapi tunggu waktunya. Kami ingin koalisi yang wujudkan perubahan dan perbaikan,” kata Herzaky kepada Tempo, Jumat, 23 September 2022.

Ada pihak yang menghalangi terbentuknya koalisi Demokrat, NasDem dan PKS

Menurutnya, dalam membentuk koalisi, ada pihak-pihak yang resisten dan berupaya menghalangi. Herzaky enggan menjelaskan lebih lanjut soal pihak yang berupaya menghalangi tersebut.

Saat ini, kata dia, ketiga partai masih membahas kriteria calon presiden (capres) yang diusung, sebelum lanjut ke pembahasan ihwal sosok. Menurutnya, Demokrat dan calon mitra koalisinya ingin mematangkan segala bahasan sebelum menggelar deklarasi.

“Kalau bisa secepatnya mengumumkan koalisi kenapa tidak? Lebih awal lebih baik. Tapi kami ingin siap semua sebelum dimulai. Bicara kriteria, mana yang paling pas,” ujarnya.

Partai NasDem telah lebih dulu mengumumkan 3 nama bakal capres yang diusung. Mereka adalah Anies Baswedan, Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo. Adapun PKS melalui Majelis Syuro, akan mengumumkan capres dan calon wakil presiden (cawapres) yang diusung dalam waktu dekat. Nama Anies dan Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al Jufri, disebut-sebut mencuat di PKS.

Keputusan capres di tangan SBY

Sementara itu, Herzaky mengatakan keputusan capres usungan Partai Demokrat berada di tangan Majelis Tinggi Partai (MTP). MTP juga bakal memutuskan ihwal koalisi. Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY didapuk menjadi Ketua MTP.

“Secara de facto kader-kader sudah serahkan ke Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum. Istilahnya AHY diberikan mandat, dipercaya, untuk membentuk koalisi dan dilaporkan ke MTP,” kata Herzaky.

Selanjutnya, NasDem tak ingin kawin paksa

<!--more-->

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, mengakui ada beberapa hal yang terus dibicarakan. Menurutnya, proses pembangunan koalisi terdiri dari dua layer, yakni ranah antar partai dan ranah para kandidat dengan partai. Apa lagi, kata dia, ini pertama kalinya bagi ketiga partai untuk bekerja sama.

“Kami belum pernah bekerja sama, tidak bisa kawin paksa. Proses pembangunan chemistry di dua ranah, ada ranah antar partai dan ranah para kandidat dengan partai,” kata Willy saat ditemui di ruangannya, Senin, 19 September 2022.

Willy mengatakan merajut dua lapisan tersebut tidak sederhana dan berat. Menurutnya, kedua layer harus berjalan secara simultan. Kendati begitu, ia menyebut komunikasi dengan Partai Demokrat dan PKS terjalin baik. Willy tidak menampik kala ditanya wartawan jika peluang koalisi bersama Partai Demokrat dan PKS mencapai 80 persen.

“Bisa jadi (80 persen), kalau kesepakatan beberapa hal terpenuhi. Di sanalah kemudian seni diplomasinya, materi yang dinegosiasikan. Ya tentu ada beberapa hal yang terus menerus dibicarakan,” kata dia.

Menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024, baru dua koalisi yang terbentuk. Keduanya adalah Koalisi Indonesia Bersatu bentukan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bentukan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Koalisi antara Partai Demokrat, Partai NasDem dan PKS disebut akan menjadi poros ketiga sementara PDIP bisa mengusung calonnya sendiri karena sudah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.