Hasto Kristiyanto Tuding Pemilu 2009 Banyak Kecurangan, Demokrat Singgung Harun Masiku

Reporter

magang_merdeka

Editor

Amirullah

Senin, 19 September 2022 07:06 WIB

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kedua kanan) mengikuti lomba makan kerupuk di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Agustus 2022. Rangkaian perlombaan yang diikuti para kader PDI Perjuangan itu dalam rangka memperingati HUT ke-77 Kemerdekaan RI. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menuding Pemilu 2009 era SBY banyak kecurangan.

Juru bicara partai Demokrat itu mengaku bingung dengan pernyataan Hasto tersebut. Lantaran, kata Herzaky, indikasi kecurangan justru ada di tahun 2019 yang ditunjukkan melalui kasus mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan ditangkap KPK karena menerima suap dari Harun Masiku.

Suap diberikan agar Wahyu memudahkan langkah politikus PDIP itu bisa melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR jalur Pergantian Antar Waktu.

"Setahu kami sejak era pemilihan langsung di era reformasi, komisioner KPU yang pernah ditangkap karena ada upaya memanipulasi hasil pemilu, yang kami ingat, kami tahu namanya Wahyu Setiawan", kata Herzaky, di kawasan Cikini, Ahad, 18 September 2022.

Harun Masiku adalah politikus PDIP yang dimasukkan dalam daftar buronan pada 29 Januari 2020 oleh KPK. Lalu, 30 Juli 2021, Harun Masiku masuk dalam daftar buronan dunia dan masuk dalam daftar Red Notice Interpol. Hasto Kristiyanto disebut-sebut terlibat dalam pusaran kasus Harun Masiku.

Advertising
Advertising

"Sudah 1000 hari lebih Harun Masiku ini entah dimana, kita bingung", tutur Herzaky.

Herzaky menegaskan 2009 tidak ada Komisioner KPU yang ditangkap seperti halnya yang terjadi di 2019. Ia pun menyampaikan pesan pada Hasto Kristiyanto untuk tidak menyebar hoaks dimuka publik tanpa ada bukti yang jelas.

"Tolong, kepada teman kami, senior kami, beliau tolong jangan suka sebar hoaks dimuka publik. Demokrasi ini jangan dikotori pernyataan-pernyataan yang tendensius dan tidak ada buktinya", kata dia.

GADIS OKTAVIANI

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

1 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

1 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

1 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

1 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

2 jam lalu

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

Gibran rencana Prabowo yang akan melibatkan ketua parpol dan tokoh senior, tak terkecuali Ketua Umum PDIP Megawati dalam menyusun kabinet

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

4 jam lalu

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

Baca Selengkapnya

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

4 jam lalu

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

5 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya

12 Nama Daftar Pilkada Solo Lewat PDIP, dari Kader Partai hingga Pedagang Baut

5 jam lalu

12 Nama Daftar Pilkada Solo Lewat PDIP, dari Kader Partai hingga Pedagang Baut

PDIP telah membuka pendaftaran dan penyaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo. Sebanyak 12 orang telah mendaftar.

Baca Selengkapnya

12 Nama Mendaftar Pilkada Solo lewat PDIP, Dari Kader Partai Hingga Pedagang Mur Baut

5 jam lalu

12 Nama Mendaftar Pilkada Solo lewat PDIP, Dari Kader Partai Hingga Pedagang Mur Baut

Para pendaftar baka calon wali kota dan wakil wali kota Solo dari PDIP memiliki latar belakang beragam.

Baca Selengkapnya