Suharso Monoarfa Disebut Telah Hubungi Plt Ketua Umum PPP Mardiono

Reporter

Ima Dini Shafira

Editor

Amirullah

Selasa, 13 September 2022 13:44 WIB

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.Fotografer: Sarono SantosoBiro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha PimpinanKementerian PPN/Bappenas

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi, mengatakan hubungan partainya dengan ketua umum sebelumnya, Suharso Monoarfa, berjalan baik dan lancar. Dia menyebut dalam waktu dekat pihaknya akan bertemu dengan Suharso.

Menurut Achmad, komunikasi informal dengan Suharso sudah dilakukan. Kemarin, kata dia, Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, menerima telepon dari Suharso.

“Secara informal komunikasi kami sudah berlangsung. Kemarin, di depan pengurus harian yang lain, Pak Mardiono terima telepon dari Pak Harso,” kata Achmad saat ditemui di Gedung DPR, Selasa, 13 September 2022.

Achmad mengaku tidak mengetahui ihwal bahasan pembicaraan antara Suharso dan Mardiono. Namun, menurutnya adanya telepon dari Suharso merupakan awal dari komunikasi yang baik dan dapat mendinginkan konflik di partai berlambang ka’bah ini.

“Saya tidak tahu persis isi pembicaraan, tapi spiritnya atau semangatnya yang kami tangkap bahwa sudah ada komunikasi dengan dua belah pihak. Itu kan bagus saya kira, komunikasi dengan dua belah pihak itu bagus,” kata dia.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menyebutkan ada dua kemungkinan pasca Mardiono disahkan sebagai Plt ketua umum PPP.

Pertama, kata Ujang, ketua umum PPP sebelumnya, Suharso Monoarfa, akan berkompromi atau islah. Suharso mesti mengakui bahwa dirinya kalah dan mengamini Mardiono sebagai Plt ketua umum.

Sementara opsi lainnya, Ujang mengatakan Suharso Monoarfa akan melakukan perlawanan. Hal ini bisa ditempuh dengan mengajukan gugatan ke pengadilan atas SK yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

“Kalau itu (gugatan ke pengadilan) dilakukan maka akan terjadi konflik berkepanjangan. Sebab, pengadilan bisa makan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan,” kata Ujang saat dihubungi, Minggu, 11 September 2022.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

2 hari lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

PPP Klaim Suaranya di Papua Pegunungan Pindah ke PKB hingga Garuda

2 hari lalu

PPP Klaim Suaranya di Papua Pegunungan Pindah ke PKB hingga Garuda

PPP mengklaim perolehan suara partainya berpindah secara tidak sah ke PKB, Partai Garuda, dan PKN.

Baca Selengkapnya

PAN Cabut Gugatan Sengketa Pileg dengan PPP di MK

3 hari lalu

PAN Cabut Gugatan Sengketa Pileg dengan PPP di MK

Keputusan PAN mencabut gugatan PHPU pileg dengan PPP di MK. Diketahui, permohonan tersebut telah ditandatangani Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

3 hari lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg, PPP Sebut Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Tiga Dapil Sumut

3 hari lalu

Sidang Sengketa Pileg, PPP Sebut Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Tiga Dapil Sumut

PPP mengklaim adanya ribuan perpindahan suara ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III.

Baca Selengkapnya

Alasan PPP Cabut Gugatan soal 3.793 Suara Berpindah ke PAN dan Gerindra

4 hari lalu

Alasan PPP Cabut Gugatan soal 3.793 Suara Berpindah ke PAN dan Gerindra

PPP mencabut dalil dalam permohonan sengketa pileg soal perpindahan ribuan suara mereka ke PAN dan Gerindra. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Sengketa Pemilu Legislatif dari Gugatan PPP hingga Caleg

5 hari lalu

Sengketa Pemilu Legislatif dari Gugatan PPP hingga Caleg

Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan 297 sengketa pemilu legislatif diiantaranya gugatan PPP dan caleg.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: PKB Tetapkan Syarat Ini untuk Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

5 hari lalu

Pilkada 2024: PKB Tetapkan Syarat Ini untuk Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

PKB Jakarta sedang menyiapkan infrastruktur partai untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Keunggulan Khofifah dari Risma di Pilkada Jatim, Apa Saja?

5 hari lalu

Pengamat Sebut Keunggulan Khofifah dari Risma di Pilkada Jatim, Apa Saja?

Posisi Risma sebagai kader PDIP dinilai mampu memberikan keuntungan bagi Khofifah di Pilkada Jatim.

Baca Selengkapnya

PPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini

5 hari lalu

PPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini

PPP menyatakan gugatan sengketa Pileg 2024 dilayangkan karena menilai ada kesalahan pencatatan suara di KPU.

Baca Selengkapnya