TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Usman M. Tokan, menegaskan bahwa musyawarah kerja nasional (mukernas) diselenggarakan demi keselamatan PPP. Salah satu keputusan mukernas yaitu memberhentikan Suharso Monoarfa dari Ketua Umum PPP. Usman menyebut mukernas yang digelar di Serang, Banten, itu tidak dilaksanakan secara mendadak .

Usman mengatakan tidak ada konflik antara Suharso Monoarfa dengan PH DPP maupun dengan majelis-majelis DPP. Menurutnya, yang ada hanyalah reaksi publik yang dahsyat terhadap pernyataan “amplop kiai" dan perosalan Suharso yang mencuat.

“Itu sudah masuk kategori ancaman bagi keselamatan PPP,” ujar Usman dalam keteragan tertulis yang diterima Tempo, Jumat, 9 September 2022.

Ia menyebut ada kekhawatiran isu amplop kiai akan dimainkan lawan politik mereka sepanjang tahun untuk melemahkan PPP. Sementara urusan pribadi Suharso yang viral dan dokumen liar, lanjut Usman, akan menjadi bom waktu yang bisa meledak setiap saat dan membunuh PPP.

“Atas dasar itulah majelis-majelis DPP bereaksi, mulai dari klarifikasi atau tabayyun, peringatan, hingga permintaan agar Suharso mengundurkan diri,” kata Usman.

Proses sebelum mukernas sudah berjalan selama dua bulan

Dia menyebut tahapan-tahapan itu sudah berlansung lebih dari dua bulan.

“Selama lebih dari dua bulan, tahapan jeweran majelis-majelis yang terdiri dari para kyai kharismatik dan senior partai itu tidak direspons secara layak oleh Suharso,” ujar Usman. Dia menilai Suharso seolah melecehkan orang-orang terhormat dalam majelis-majelis tersebut.

“Puncaknya majelis-majelis sampai kepada titik memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan ketua umum demi kemaslahatan partai,” kata Usman.

Pemberhentian Suharso, lanjut Usman, diambil sebaga langkah darurat penyelamatan partai di hadapan para kaum ulama dan basis tradisional PPP. Selain itu, dipertegas dengan keluarnya pendapat hukum Mahkamah Partai yang menyetujui pemberhentian terhadap Suharso.

Usman mengatakan rapat PH DPP dihadiri 32 dari 46 PH DPP pada 4 September 2022. Sedangkan Mukernas Serang pada 4 – 5 September yang dihadiri 28 dari 34 DPW se-Indonesia. “Kehadiran para politisi fungsionaris PPP dari pusat hingga daerah di forum Mukernas adalah representasi dari lembaga pemegang kekuasaan tertinggi PPP di bawah muktamar,” ucapnya.

Baca: Sebut Masih Ketum PPP, Suharso Monoarfa: Yang Tak Mau Konsolidasi Minggir

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.