TEMPO.CO, Jakarta - Menanggapi kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar, Ketua BEM Unpad Virdian Aurellio atau dikenal Iyang menilai bahwa pemerintah tidak memiliki empati terhadap rakyat yang terdampak langsung kebijakan tersebut.

“Terbukti ketika sedang banyak aksi kenaikan BBM, tapi justru Presiden lebih memilih pergi dengan Presiden Filipina pergi ke Sarinah. Lalu juga anggota DPR yang malah ngucapin ulang tahun ke Puan Maharani di dalam persidangan,” kata Iyang kepada Tempo.co, Rabu 7 September 2022.

Selain itu, Iyang juga mempertanyakan arah kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. Menurutnya, publik dibuat cemas karena pemerintah tidak mampu secara transparan menjelaskan urgensi dari terjadinya kenaikan ini.

“Kenaikan ini akan menjadi kegamangan publik yang mana ketika harga minyak dunia naik, Malaysia malah menurunkan harga bahan bakar minyaknya. Ketika bahan bakar naik, justru Vivo malah harganya lebih murah dan ada yang bilang subsidinya ditarik untuk mebayar IKN jadi banyak kegamangan data,” tambahnya.

Dalam catatan Tempo, diketahui juga anggaran subsidi BBM 2022 yang telah membengkak dari mulanya Rp152,5 triliun menjadi Rp 502 triliun saat ini masih berpotensi membengkak karena kuota subsidinya akan habis pada Oktober 2022.

Ketika Era SBY, PDIP Keras Tolak Kenaikan Harga BBM

Pemerintah juga menaikkan harga BBM pada pekan lalu dengan alasan anggaran subsidi BBM pada 2022 yang membengkak, kuota BBM semakin menipis, dan harga minyak dunia bergejolak. Rencananya pemerintah menggelontorkan bantalan sosial sebesar Rp24,17 triliun.

Dengan penambahan anggaran dan bantuan sosial, Iyang menilai bahwa segala yang membantu rakyat perlu dilanjutkan. Namun ia juga mengkritisi pemerintah melihat beberapa kebijakan sebelumnya. Ditambah menurutnya cara menebak kondisi negara saat ini adalah mendengar apa kata Presiden dan lihat sebaliknya.

“Bahkan kalau melihat betapa hipokritnya seluruh pejabat kita ambilah partai yang memiliki kursi sebanyak 20 persen di DPR. Ketika SBY sedang memimpin, PDIP itu keras sekali menentang kenaikan harga BBM sampai membuat poster PDIP menolak kebijakan tersebut,” ujarnya.

Maka dari itu, BEM Unpad akan selalu mengawasi segala kebijakan mengenai keputusan kenaikan BBM. Pasalnya, kenaikan ini membuat banyak kalangan terdampak dari mulai driver ojek online, pengusaha, sampai mahasiswa.

“Persoalan tentang BBM ini perlu kita kritisi, kemudian apa yang menjadi pemilihan kebijakannya negara perlu diperhatikan karena banyak alternatif lain yang sebetulnya dapat dilakukan,” katanya.

Untuk aksi sendiri, BEM Unpad akan membuat kajian terlebih dahulu untuk memperkuat penolakan kenaikan harga BBM. Sementara untuk aksinya sendiri sudah mulai direncanakan dari sekarang.

“Tapi yang pasti kedepannya akan ada berbagai aksi berikutnya. Aksi nasional akan digaungkan sekitar tanggal 9 sampai 11 dan seterusnya. Di Unpad , kami memperkuat kajian kita mengobrol dengan akademisi, lalu kami akan melakukan konsolidasi dan kita akan turun dengan BEM lainnya,” kata dia, menegaskan.

FATHUR RACHMAN

Baca: BEM UGM Nilai Pemerintah Lepas Tangan Soal Kenaikan Harga BBM

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.