Besok, Ribuan Buruh di 34 Provinsi Bakal Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM

Reporter

magang_merdeka

Senin, 5 September 2022 16:16 WIB

Presiden Partai Buruh Said Iqbal. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Buruh Buruh, Said Iqbal mengatakan ribuan buruh di 34 provinsi bakal melakukan unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM besok Selasa 6 September 2022 pukul 10.00 WIB.

"Aksi ini diorganisir Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi. Aksi serentak akan dilakukan di kantor gubernur," ujar Said Iqbal dalam keterangannya, Senin 5 September 2022.

Untuk wilayah Jabodetabek, kata dia, aksi ini akan diikuti 3.000 - 5.000 orang yang dipusatkan di DPR RI. Aksi tersebut bertujuan untuk menuntut pembentukan panitia kerja (panja) atau Pansus BBM agar harga BBM diturunkan.

Adapun aksi di daerah, ujar dia, bertujuan untuk meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden dan Pimpinan DPR RI agar membatalkan kenaikan harga BBM.

Selain protes kenaikan harga BBM, buruh juga akan menyuarakan dua tuntutan lainnya. "Menolak omnibus law UU Cipta Kerja dan Desakan kenaikan UMK 2023 sebesar 10 hingga 13 persen," ujarnya.

Hari ini, r
atusan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), hingga Gerakan Pemuda Islam (GPI) berkumpul di area Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat untuk memprotes kenaikan harga BBM pada Senin 5 September 2022. Mereka awalnya hendak menggelar demo di depan Istana Merdeka, namun tertahan di depan Gedung Sapta Pesona.

Dalam orasinya, mahasiswa menuntut agar Jokowi membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM. Mahasiswa menyebut kebijakan tersebut menyusahkan masyarakat.

"Rezim Jokowi - Amin bobrok, yang katanya punya slogan 'Indonesia Maju', maju tidak? Tidak!" teriak orator, Senin, 5 September 2022.

Selanjutnya: Mahasiswa menilai perekonomian masyarakat belum pulih..

<!--more-->

Menurut orator, ekonomi masyarakat saat ini masih terpukul karena pandemi Covid-19. Selain itu, harga minyak goreng serta sembako yang mahal juga membuat masyarakat semakin kesulitan.

Advertising
Advertising

Menurut massa, kenaikan harga BBM ini disebabkan keputusan Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan Direktur Utama Pertamina. Oleh karena itu, mahasiswa meminta agar ketiganya segera dicopot dari kabinet.

"Apa bila tidak dicopot, kami akan menggelar demo tiga hari berurut-turut serta memboikot ketiga Menteri tersebut!" ujar orator.

Sebelumnya, pada Sabtu kemarin Presiden Jokowi telah resmi menaikan harga BBM pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan pertamax non subsidi dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

Sebagai kompensasi, pemerintah bakal memberikan BLT sebesar Rp600 ribu untuk enam bulan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu. Selain itu, Jokowi juga bakal menyalurkan bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.



GADIS OKTAVIANI | M JULNIS FIRMANSYAH

Baca: Unjuk Rasa Tolak Kenaikan Harga BBM, Buruh: BLT Kerap Tak Tepat Sasaran

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

12 menit lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

4 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

12 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

13 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

13 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

15 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

15 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

17 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

21 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

22 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya