TEMPO.CO, Sukoharjo - Penolakan terhadap kebijakan kenaikan harga BBM terus mengalir. Kalangan buruh di Kabupaten Sukoharjo yang tergabung dalam Forum Peduli Buruh Sukoharjo, menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM itu, Senin, 5 September 2022.
Unjuk rasa bahkan berlangsung saat digelar Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Massa menggelar aksi mereka di halaman kantor wakil rakyat itu.
Para pengunjuk rasa secara bergantian berorasi, menyerukan protes dengan dinaikkannya harga BBM, khususnya jenis Solar dan Pertalite secara mendadak pada Sabtu, 3 September 2022 lalu.
Mereka membentangkan berbagai spanduk dengan beragam tulisan, di antaranya "BBM Mundak, Gaji Ra Mundak, Pie ta ki?", "Stabilkan Harga Bahan Pokok dan BBM agar Bulan Depan Jadi Lamaran", dan lain-lain.
Ketua Forum Peduli Buruh Kabupaten Sukoharjo, Sukarno, mengemukakan kenaikan harga BBM ini tidak sesuai dengan kenaikan gaji yang diterima buruh.
Dia menjabarkan, selama tiga tahun terakhir, kenaikan upah itu tidak sampai 1 persen. Sementara kenaikan BBM dan harga kebutuhan pokok lebih dari 1 persen.
"Dengan kenaikan harga BBM yang hampir bersamaan dengan kenaikan harga sejumlah barang kebutuhan pokok ini yang besarannya lebih dari 1 persen, sementara kenaikan gaji buruh rata-rata tidak sampai 1 persen, kami jadi tombok terus," kata Sukarno.
Mereka mengaku khawatir, kenaikan harga BBM ini akan berimbas pada kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya. Sehingga daya beli buruh menjadi berkurang.
Meski pemerintah akan memberikan subsidi yang diwujudkan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 600 ribu sebagai konsekuensi dari kenaikan harga BBM itu, Sukarno menegaskan para buruh tetap menolak.
Sukarno menilai adanya BLT tidak akan menyelesaikan masalah di masyarakat. Sebab menurutnya penyaluran bantuan itu kerapkali tidak tepat pada sasaran lantaran data banyak yang tidak sesuai.
"Bagi kami, BLT tidak akan menyelesaikan masalah. Dulu buruh pernah dapat BLT juga, tapi datanya tidak sesuai, banyak teman-teman yang tidak terkover," tuturnya.
Buruh mengancam, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, akan menggelar aksi yang lebih besar lagi, bersama aliansi mahasiswa.
Sementara itu, Sekertaris Komisi IV DPRD Sukoharjo, Sukardi Budi Martono mengatakan, aspirasi butuh akan diterima. Pihak akan menyampaikan aspirasi butuh ini kepada DPR RI.
"Kesimpulan dari aspirasi buruh yang disampaikan adalah menolak kenaikan harga BBM, dan penyesuaian upah. Penentu bukan di DPRD Kabupaten, tapi DPR RI Nanti kita kawal teman-teman buruh bertemu wakilnya di DPR RI," kata Sukardi
Usai melakukan audiensi, massa meninggalkan kantor DPRD Sukoharjo dengan tertib.
Terpisah, menurut Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sukoharjo, Bayu Wijoyo Mulyo, dinaikkannya harga BBM kurang tepat di masa sekarang mengingat kondisi ekonomi rakyat yang masih belum pulih pascapandemi.
"Subsidi BLT yang bertujuan mengganti subsidi BBM yang naik, pada kenyataannya kenaikan harga akan terjadi di semua sektor dan tidak dapat dikover hanya dengan BLT. Hal itu lantaran tingkat inflasi yang cukup tinggi," kata Bayu.
Bayu menambahkan, saat ini bahkam muncul rumor di masyarakat terkait adanya peralihan subsidi BBM untuk pembangunan IKN, kereta cepat, dan sejumlah proyek lainnya, atau untuk membayar bunga utang.
"Sehingga rakyat dari semua ikut menanggung atas program yang dibuat pemerintah sendiri, yang belum tentu rakyat daerah tertentu tidak menikmati seluruh rakyat Indonesia," ucapnya lagi.
SEPTHIA RYANTHIE
Baca: GPI Gelar Demonstrasi Tolak Kenaikan Harga BBM di Depan Istana Siang Ini
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
