Musra Jaring Suara Rakyat soal Capres 2024, Ini Kata PDIP

Reporter

Antara

Minggu, 28 Agustus 2022 20:34 WIB

Ketua DPP PDI Perjuangan Tri Rismaharini (tengah bawah) bersama Ketua DPD PDI-P Jawa Barat Ono Surono (ketiga kiri) dan Anggota DPR RI Fraksi PDI-P Adian Napitupulu (ketiga kanan) berbincang dengan relawan saat mengecek unit kelengkapan mobil ambulan pada peresmian pelepasan tim medis keliling desa di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis 25 Agustus 2022. PDI Perjuangan melepas tim medis keliling desa yaitu dokter dan perawat serta tim teknis lapangan yang secara marathon melakukan pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan pemberian kaca mata baca gratis selama 219 hari di 435 desa di Kabupaten Bogor dengan target 130.000 orang serta melibatkan 43 mobil ambulance dan mini bus klinik berjalan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Barat, Ono Surono, menilai wajar pelaksanaan Musyawarah Rakyat (Musra) di Kota Bandung, yang diinisiasi oleh relawan Projo dan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

"Itu sangat wajar ya, di era demokrasi ada sekelompok masyarakat yang membahas harapan Indonesia dipimpin oleh figur presiden yang baik, bermanfaat untuk rakyat, menegaskan kembali tujuan bangsa dan negara," kata Ono seusai mengikuti Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PDI Perjuangan Jabar di Kota Bandung, Minggu 28 Agustus 2022.

Adapun agenda Musra relawan Jokowi di antaranya untuk menampung aspirasi masyarakat Indonesia mengenai sosok yang paling tepat memimpin Indonesia pada 2024.

"Terkait dengan Trisakti, bergerak di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya," kata dia.

Ono mengatakan menghormati apapun hasil dari Musra yang akan digelar di 34 provinsi di Indonesia hingga Maret 2023.

Ia mengatakan tidak dapat mengomentari lebih lanjut mengenai substansi dalam Musra tersebut dan sistem pengumpulan aspirasi melalui Musra berbeda dengan sistem yang dilakukan PDI Perjuangan sebagai partai politik.

"Kalau kami tidak tahu substansinya gimana, yang jelas kalau PDI Perjuangan, kita punya mekanisme sendiri untuk menghasilkan kepemimpinan nasional. Kalau mereka kan rakyat, ya terserah seperti apa, tapi PDI Perjuangan memiliki mempunyai mekanisme," katanya.

Menurut dia di PDI Perjuangan, para pemimpin yang lahir dari rahim partai politik ini tentunya sudah diuji betul, baik secara psikologinya, maupun unsur lainnya.

Hal itu karena setiap pemimpin di PDI Perjuangan, bukan hanya calon presiden, namun calon ketua DPC atau calon anggota DPRD kabupaten dan kota pun, wajib mengikuti psikotes.

Dari sisi kejiwaan, tidak sakit jiwa, itu adalah tahap pertama, kedua, rekaman jejak kepemimpinan pada saat seseorang ingin menjadi ketua DPC sudah harus melalui tahapan dulu.

"Sementara, secara internal dia harus teruji mempunyai kepemimpinan untuk mengurus partai, baru dia bisa menjadi ketua DPC. Ketua DPD sama, anggota legislatif pun sama," tuturnya.

Pengurus partai, lanjut Ono, menguji calon pemimpin adalah hal bagaimana pergerakannya untuk membantu rakyat, apakah mereka bisa diterima masyarakat, atau tidak.

"Terlebih seorang presiden, harus melalui tahapan-tahapan ya. Saya yakin walaupun keputusan di PDI Perjuangan yang memutuskan calon presiden dan calon wakil presiden adalah Ibu Ketua Umum Megawati, tapi Ibu Ketua Umum pasti mempunyai standar-standar yang juga diatur oleh partai," katanya.

Ono mengatakan contoh pemimpin yang teruji dan lahir dari PDI Perjuangan adalah Presiden Joko Widodo atau Jokowi.


"Kami yakin, sudah sudah teruji di Pak Jokowi. Pak Jokowi lahir dari rahim PDI Perjuangan, dari Walikota Solo, Gubernur DKI, sekarang presiden dua periode, dan kita sudah tahu kinerja Pak Jokowi seperti apa," kata dia.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Bahlil Janji Percepat Investasi untuk Swasembada Gula dan Bioetanol

14 menit lalu

Bahlil Janji Percepat Investasi untuk Swasembada Gula dan Bioetanol

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan akan mempercepat investasi untuk percepatan swasembada gula dan bioetanol.

Baca Selengkapnya

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

1 jam lalu

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

Sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan PDIP terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU telah gelar pukul 10.00 WIB, Kamis 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

3 jam lalu

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.

Baca Selengkapnya

Modus Penyelewengan Dana BOS

5 jam lalu

Modus Penyelewengan Dana BOS

Penyelewengan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS diduga masih terus terjadi di banyak satuan pendidikan secara nasional.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

5 jam lalu

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

Harga Jagung di tingkat petani anjlok saat panen raya. Presiden Jokowi mendorong hilirisasi untuk menstabilkan harga.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

15 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

15 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

15 jam lalu

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

15 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

15 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya