Partai Masyumi Daftar ke KPU Diiringi Tarian Persembahan

Reporter

Antara

Minggu, 14 Agustus 2022 19:08 WIB

Partai Masyumi tiba di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan iringan tari Gelombang Persembahan dalam rangka mendaftar sebagai partai politik peserta Pemilu 2024 pada hari terakhir pendaftaran, di Jakarta, Minggu 14 Agustus 2022. ANTARA/Putu Indah Savitri

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Masyumi tiba di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Minggu 14 Agustus 2022, dengan iringan tari Gelombang Persembahan untuk mendaftar sebagai partai politik peserta Pemilu 2024.

Tarian tersebut ditampilkan di depan gerbang KPU setelah berjalan menyusuri Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Kedatangan partai yang diketuai oleh Ahmad Yani ini juga diiringi dengan mobil komando yang mengibarkan bendera Partai Masyumi.

Sebelum kedatangan Masyumi, terdapat tiga partai politik yang telah mendaftarkan diri di KPU untuk menjadi partai peserta Pemilu 2024.

Adapun ketiga partai tersebut adalah Partai Karya Republik (Pakar), Partai Bhinneka Indonesia, dan Partai Pandu Bangsa. Secara keseluruhan, Partai Masyumi merupakan partai ke-35 yang mendaftarkan diri sebagai partai politik peserta Pemilu 2024.

Selain partai yang mendaftarkan diri, KPU juga telah menerima partai-partai yang melengkapi berkas pendaftaran, yakni Partai Republiku Indonesia dan Parsindo.

Terkait dengan Partai Pelita, KPU masih melakukan pemeriksaan berkas.

“Bagi mereka yang membawa dokumen lengkap sebelum pukul 23.59 WIB, kami akan cek itu. Apabila betul-betul dipastikan lengkap, maka kami terbitkan tanda terima pendaftaran walaupun itu melampaui jam jam 23.59 WIB," kata Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik.

Selain empat partai yang telah hadir, enam partai lainnya yang akan mendaftar ke KPU di hari terakhir, Minggu, yaitu Partai Pemersatu Bangsa, Partai Perkasa (Partai Pergerakan Kebangkitan Desa), Partai Damai Kasih Bangsa, Partai Republik Satu, Partai Kedaulatan, dan Partai Rakyat.


Baca: Daftarkan Partai Karya Republik ke KPU, Cucu Soeharto: Program Kami Buka Lapangan Kerja dan Kurangi Utang

Berita terkait

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

49 menit lalu

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

Komisioner KPU Idham Holik angkat bicara usai Hakim MK Arief hidayat marah lantaran tak ada satu pun komisoner yang hadir di sidang sengketa pileg

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

1 jam lalu

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

Baca Selengkapnya

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

2 jam lalu

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

2 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya

KPU Mengaku Bingung Soal Gugatan PDIP di PTUN: Belum Paham Mau Jawab Apa

4 jam lalu

KPU Mengaku Bingung Soal Gugatan PDIP di PTUN: Belum Paham Mau Jawab Apa

Kata KPU soal gugatan PDIP di PTUN

Baca Selengkapnya

PDIP Gugat KPU di Pileg Kalsel, Klaim 15.690 Suara Beralih ke PAN

4 jam lalu

PDIP Gugat KPU di Pileg Kalsel, Klaim 15.690 Suara Beralih ke PAN

PDIP menggugat KPU karena dinilai keliru dalam menghitung suara PAN di gelaran Pileg Kalsel.

Baca Selengkapnya

Perjalanan Gugatan PDIP ke KPU di PTUN dan Prediksi Pakar

4 jam lalu

Perjalanan Gugatan PDIP ke KPU di PTUN dan Prediksi Pakar

Berikut perjalanan gugatan PDIP ke KPU di PTUN terkait pencalonan Gibran. Lantas, apa prediksi pakar terkait gugatan PDIP tersebut?

Baca Selengkapnya

Tim Hukum PDIP: Gugatan ke PTUN Bukan untuk Batalkan Pencalonan Gibran

5 jam lalu

Tim Hukum PDIP: Gugatan ke PTUN Bukan untuk Batalkan Pencalonan Gibran

Apa yang ingin dibuktikan PDIP di PTUN adalah apakah KPU terbukti melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa dalam Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

5 jam lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

PTUN Gelar Sidang Gugatan PDIP terhadap KPU Secara Tertutup

7 jam lalu

PTUN Gelar Sidang Gugatan PDIP terhadap KPU Secara Tertutup

Tim Hukum PDIP juga akan mengikuti arahan dari Hakim PTUN mengenai berkas apa yang dibutuhkan.

Baca Selengkapnya