Peluang Berkoalisi dengan PKB dan Gerindra, PKS: Masih Panjang Ceritanya

Reporter

M. Faiz Zaki

Rabu, 6 Juli 2022 16:23 WIB

Presiden PKS Ahmad Syaikhu (tengah) dan Sekretaris Jenderal Aboe Bakar Alhabsyi (kiri) setelah konferensi pers pendaftaran gugatan Presidential Threshold 20 persen di Mahkamah Konstisusi, Rabu, 6 Juli 2022. Tempo/M. Faiz Zaki

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih membuka peluang untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, komunikasi dengan kedua partai tersebut masih berlangsung baik.

“Berjalan dengan baik, koalisi ini masih panjang ceritanya. Jadi masih ada satu tahun berapa bulan, ini dinamis sekali,” kata Aboe saat ditemui di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 6 Juli 2022.

Aboe Bakar menyatakan partainya masih melihat iklim politik yang sangat cair. Begitu juga untuk peluang masuk ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang belum resmi dideklarasikan Partai Gerindra dan PKB.

“PKS yang memulai, nanti PKS biasa menghadapi seperti itu,” ujarnya.

Pada hari ini, PKS telah mendaftarkan judicial review aturan Presidential Threshold 20 persen ke Mahkamah Konstitusi. Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan pihaknya ingin Presidential Threshold diturunkan di angka 7-9 persen.

Advertising
Advertising

Angka tersebut dinilai sebagai titik tengah dari gugatan pihak-pihak sebelumnya yang ingin sampai nol persen. Pihaknya pun percaya diri Mahkamah Konstitusi bisa mengabulkan permohonan tersebut.

Mengenai kaitan gugatan ini dengan membangun koalisi, Syaikhu merasa tidak hanya PKS saja yang mengalami. “Saya kira bukan hanya pks ya, seluruh parpol-parpol juga tentu sangat kesulitan dalam membangun koalisi secara leluasa,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya diwacanakan bakal terbentuk setelah pertemuan antara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Sabtu, 18 Juni 2022.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan Muhaimin berpontensi menjadi calon wakil presiden yang menemani Prabowo Subianto sebagai calon presidennya. Menurutnya, PKB dan Gerindra sudah mencapai titik kesepakatan untuk bekerja sama dalam Pemilu dan Pilpres 2024.

Kedekatan antara PKS dan PKB sudah mulai terang-terangan terjalin untuk penjajakan berkoalisi. Jazilul pun sempat menamakan Koalisi Semut Merah.

Baca: Gugat Aturan Presidential Threshold 20 Persen, PKS: Materi yang Kami Ajukan Cukup Kuat

Berita terkait

Modus Penyelewengan Dana BOS

5 jam lalu

Modus Penyelewengan Dana BOS

Penyelewengan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS diduga masih terus terjadi di banyak satuan pendidikan secara nasional.

Baca Selengkapnya

Prabowo Tidak Mundur dari Jabatan Menhan Meskipun Masa Transisi Presiden Terpilih, Sebab...

6 jam lalu

Prabowo Tidak Mundur dari Jabatan Menhan Meskipun Masa Transisi Presiden Terpilih, Sebab...

Apa alasan Prabowo Subianto tak melepas jabatan Menhan, padahal sibuk transisi sebagai presiden terpilih?

Baca Selengkapnya

Partai Gelora Tolak PKS Bergabung ke Koalisi Prabowo, Gibran: Semuanya Baik-Baik Saja

13 jam lalu

Partai Gelora Tolak PKS Bergabung ke Koalisi Prabowo, Gibran: Semuanya Baik-Baik Saja

PKS memang belum membuat keputusan resmi akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Muhaimin Sebut 2 Kader Golkar Ini Daftar di PKB untuk Pilkada 2024

14 jam lalu

Muhaimin Sebut 2 Kader Golkar Ini Daftar di PKB untuk Pilkada 2024

Dua kader Golkar ini melamar jadi calon gubernur Banten dan Jakarta lewat PKB. Muhaimin Iskandar sebut belum jamin akan berkoalisi.

Baca Selengkapnya

Pesan Cak Imin untuk Bakal Calon Kepala Daerah dari PKB pada Pilkada 2024

15 jam lalu

Pesan Cak Imin untuk Bakal Calon Kepala Daerah dari PKB pada Pilkada 2024

Cak Imin mengatakan pilkada perlu dijadikan momentum mewujudkan perbaikan dan perubahan di setiap lini.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

15 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

15 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

15 jam lalu

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

Hakim MK menegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena meminta izin meninggalkan sidang, padahal sidang baru dimulai kurang dari 30 menit.

Baca Selengkapnya

Surya Paloh Tegaskan Dukungan ke Prabowo, Singgung Sportivitas NasDem

16 jam lalu

Surya Paloh Tegaskan Dukungan ke Prabowo, Singgung Sportivitas NasDem

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menegaskan posisi partainya yang mendukung pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

17 jam lalu

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

Komisioner KPU Idham Holik angkat bicara usai Hakim MK Arief hidayat marah lantaran tak ada satu pun komisoner yang hadir di sidang sengketa pileg

Baca Selengkapnya