TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan atau Menkopolhukam Mahfud Md berkisah tentang pengalamannya berinteraksi dengan lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap atau ACT.

Dia mengatakan pernah memberikan dukungan kepada ACT dan mempromosikan kegiatan organisasi sosial itu demi misi kemanusiaan pada 2018. Menurut Mahfud, saat itu pihak ACT secara tiba tiba mendatangi kantornya.

"Untuk memberi endorsement (promosi) tersebut, saya pernah tiba- tiba didatangi ke kantor. Saya juga pernah ditodong begitu selesai memberi khotbah di sebuah masjid," ujar Mahfud Md dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @mohmahfudmd seperti dilihat pada Rabu, 6 Juli 2022.

Mahfud mengatakan dirinya senang saja memberi dukungan gerakan kemanusiaan seperti ini. Materinya ada yang untuk membantu korban serangan atas warga Palestina, bencana alam di Papua, dan korban gempuran ISIS di Damaskus.

"Ketika itu saya melihat ACT masih murni bekerja untuk urusan kemanusiaan," kata Mahfud.

Dia mengatakan, jika benar bahwa dana kemanusiaan yang dihimpun oleh ACT itu diselewengkan, maka selain harus dikutuk, penyelewengan itu juga harus dibawa ke proses hukum pidana.

Kabar dugaan penyelewengan dana donasi di ACT terungkap dalam laporan Majalah Tempo edisi 2 Juli 2022 dengan judul "Kantong Bocor Dana Umat".

Dalam laporannya, Tempo menemukan terjadinya penyelewengan dana lembaga, gaji tinggi dan fasilitas mewah yang diterima oleh mantan petinggi ACT, Ahyudin, hingga masalah pemotongan dana dan mandeknya sejumlah program. Ada juga pemotongan gaji karyawan yang disebut akibat dari masalah keuangan lembaga filantropi tersebut.

Laporan Majalah Tempo soal dana ACT itu pun kini memasuki babak baru. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) mencurigai ada aliran dana dari lembaga tersebut untuk mendanai kegiatan terorisme. Mereka juga menemukan indikasi penyelewenangan dana itu.

"Ya indikasi kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Senin, 5 Juli 2022.

Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar menjawab berbagai isu yang menerpa lembaganya.

"Kami mewakili ACT meminta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat, mungkin beberapa masyarakat kurang nyaman terhadap pemberitaan yang terjadi saat ini," kata Ibnu dalam konferensi pers di kantor ACT, Menara 165, Jakarta Selatan pada Senin, 4 Juli 2022. "Kami sampaikan, beberapa pemberitaan tersebut benar, tapi tidak semuanya benar".

Baca juga: 2 Petinggi ACT Pernah Dilaporkan PT Hydro Kasus Penipuan Akta, Polisi: Masih Penyelidikan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini