TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menyatakan tidak menutup kemungkinan anggaran Pemilu 2024 Akan berubah lagi. Menurutnya, hal itu disebabkan karena kemungkinan adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua hingga Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Sangat mungkin. Karena perencanaannya berasal dari situasi yang belum ada perubahan. Kalau ada perubahan pasti ada penyesuaian-penyesuaian,” ujarnya di Kantor KPU, Rabu, 29 Juni 2022.

Hasyim menjelaskan, bahwa perubahan itu nantinya bisa karena penyesuaian kebutuhan di daerah-daerah baru. Selain anggaran, aspek elektoral di daerah bersangkutan pun bakal menyesuaikan yang baru.

Soal pencairan dana Pemilu 2024, kata Hasyim, pihaknya masih menunggu Kementerian Keuangan. KPU masih fokus pada tahapan persiapan Pemilu dan Pilpres 2024 dan kebutuhan lainnya.

“Kalau saatnya tiba akan cair. Orang sabar itu disayang Tuhan. Gajian kan tetap jalan, soal kenaikan kan nanti,” katanya sambil tertawa.

Soal revisi Undang-Undang, Hasyim berharap selesai pada akhir tahun 2022. Karena pada Februari 2023 mendatang telah ada kegiatan tahapan KPU untuk menetapkan dapil.

“Berikutnya pada bulan Mei itu sudah dilakukan tahapan pencalonan legislatif untuk DPR RI, untuk DPD. Oleh karena itu sebelum pencalonan, sebisa mungkin urusan dapil sudah selesai,” ujarnya.

KPU mengusulkan Rp 76.656.312.294.000 triliun sebagai biaya pemilihan umum mendatang. Rinciannya, sebesar Rp63.405.969.628.000 (82,71 persen) digunakan untuk tahapan pemilu, honor badan adhoc, logistik, dan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Kemudian, untuk kegiatan dukungan tahapan sebesar Rp 13.250.342.666.000 (17,29 persen), yakni: pembangunan renovasi/rehabilitasi gedung kantor dan gudang di 549 satker, sewa kendaraan operasional di 549 satker, uang kehormatan komisioner, gaji dan tunjangan kinerja pegawai KPU seluruh Indonesia, belanja operasional kantor KPU seluruh Indonesia, dukungan IT dan peralatan komputer KPU seluruh Indonesia, serta rekrutmen anggota KPU provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP kabupaten/kota.

Beberapa waktu lalu, Hasyim menuturkan anggaran masih bisa dipangkas jika KPU fokus untuk kegiatan elektoral saja. Hasyim menyebut, anggaran paling besar Pemilu 2024 itu diperuntukkan untuk kebutuhan badan adhoc yakni honor dan operasional kerja badan adhoc sebesar Rp34,443 triliun atau 44,93 persen dari anggaran.

Honor badan adhoc pada 2024 naik cukup signifikan bahkan hampir mencapai tiga kali lipat. Misalnya, honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilu 2024 dirancang sebesar Rp 1,5 juta per orang.

Sebelumnya honor KPPS di 2019 sebesar Rp550 ribu. Begitu juga honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang pada 2019 sebesar Rp 1,8 juta kini dirancang sebesar Rp3 juta, kemudian untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari Rp 1,3 juta menjadi Rp2,45 juta.

Baca juga: KPU Jelaskan Dampak Kehadiran DOB Papua dan IKN untuk Pemilu Mendatang

FAIZ ZAKI | DEWI NURITA