Gurauan Megawati ke Wakil Mendagri John Wempi Wetipo: Kopi Susu

Reporter

Mutia Yuantisya

Editor

Amirullah

Kamis, 16 Juni 2022 20:29 WIB

John Wempi Wetipo yang semula menjabat Wakil Menteri PUPR digeser menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri. John pernah menjadi bupati Jayawijaya selama 2 periode. Sebelum menjadi pejabat, ia pernah menjadi PNS di Kabupaten Jayawijaya pada 1996-1998. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Dinas Pariwisata Jayawijaya pada 1998-2006 dan menjadi Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Jayawijaya pada 2006-2008. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan sosok John Wempi Wetipo yang baru menjabat Wakil Menteri Dalam Negeri sebagai semangat orang Indonesia yang berasal dari Papua dengan karakter yang kokoh. Bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyebut dirinya dengan Wempi layaknya kopi susu.

"Tadi secara bergurau, disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Bapak Wempi dan Bu Mega bagaikan kopi susu, karena Bu Mega Putih dan Pak Wempi itu hitam," kata Hasto kepada wartawan disela acara Rapat Konsolidasi Kepala/Wakil daerah di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Kamis, 16 Juni 2022.

Namun, hitamnya Wempi, kata Hasto Kristiyanto, mengandung spirit sebagai orang Indonesia yang berasal dari Papua yang kokoh dalam prinsip sebagai kader partai. "Sebelum mendapat penugasan dari Bapak Presiden sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Pak Wempi bertemu saya dan menanyakan apakah penugasan tersebut disetujui Ibu Mega," ujarnya.

Sebab tanpa persetujuan Ketum PDIP, kata Hasto, Wempi tidak dapat menjalankan tugas yang diberikan Presiden, yaitu menjabat Wakil Menteri Dalam Negeri. "Ini contoh kedisiplinan dari seorang Wempi. Dia dua kali menjadi Bupati, sehingga penugasan sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, tentu saja tugasnya membantu Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian," ujarnya.

Oleh karena itu, partai barharap konsolidasi pemerintahan agar seluruh jajaran pemerintahan dalam negeri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD seyogyanya dapat bergerak seirama di bawah instruksi Presiden Jokowi dan Mendagri. "Itu yang kami harapkan, sehingga dapat membantu Bapak Menteri Dalam Negeri," ujar Hasto.

Advertising
Advertising

MUTIA YUANTISYA

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

2 jam lalu

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

Prabowo diharapkan tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Soal Gibran Ikut Susun Kabinet, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Wapres Hanya Ban Serep

4 jam lalu

Soal Gibran Ikut Susun Kabinet, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Wapres Hanya Ban Serep

Feri Amsari menanggapi soal Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, yang disebut mengambil bagian dalam menyusun kabinet mendatang.

Baca Selengkapnya

Pilkada Jawa Timur, Figur Khofifah Menguat di Internal PDIP

8 jam lalu

Pilkada Jawa Timur, Figur Khofifah Menguat di Internal PDIP

PDIP masih melakukan penjaringan calon yang akan diusung dalam Pemilihan Kepada Daerah atau Pilkada Jawa Timur 2024.

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Soal Kaitan Keputusan Ganjar Jadi Oposisi dengan Sikap PDIP

9 jam lalu

Kata Pakar Soal Kaitan Keputusan Ganjar Jadi Oposisi dengan Sikap PDIP

Pakar menilai sikap oposisi Ganjar akan bermakna bila PDIP juga mengambil jalan yang sama.

Baca Selengkapnya

Ganjar Putuskan Jadi Oposisi, Guntur Romli: Itu Suasana Kebatinan di PDIP

9 jam lalu

Ganjar Putuskan Jadi Oposisi, Guntur Romli: Itu Suasana Kebatinan di PDIP

Politikus PDIP, Guntur Romli, mengatakan pilihan Ganjar Pranowo yang mutuskan jadi oposisi pemerintahan Prabowo bukan sikap resmi partainya.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Masalah Fotonya Dicopot di Kantor PDIP Daerah

9 jam lalu

Jokowi Tak Masalah Fotonya Dicopot di Kantor PDIP Daerah

Jokowi menganggap bingkai foto presiden yang tidak terpasang cuma sekadar foto.

Baca Selengkapnya

Wacana Anies dan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2024, Menimbang Fase hingga Tanggapan Partai

10 jam lalu

Wacana Anies dan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2024, Menimbang Fase hingga Tanggapan Partai

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai Anies dan Ahok sulit bersanding di Pilkada DKI Jakarta 2024

Baca Selengkapnya

Presidential Club Dinilai Sulit Terbentuk Mengingat Hubungan Megawati, Jokowi, dan SBY

10 jam lalu

Presidential Club Dinilai Sulit Terbentuk Mengingat Hubungan Megawati, Jokowi, dan SBY

Sejumlah pakar menilai pembentukan presidential club oleh Prabowo Subianto sulit terbentuk mengingat hubungan antara Megawati, SBY, dan Jokowi.

Baca Selengkapnya

Penjelasan PDIP soal Foto Jokowi Tidak Terpasang di Kantor DPD Sumut

11 jam lalu

Penjelasan PDIP soal Foto Jokowi Tidak Terpasang di Kantor DPD Sumut

Politikus PDIP membantah adanya instruksi dari DPP PDIP untuk menurunkan foto Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Presidential Club Alias DPA: Dibentuk Soekarno, Dihapus saat Reformasi dan Dihidupkan Kembali Prabowo?

12 jam lalu

Presidential Club Alias DPA: Dibentuk Soekarno, Dihapus saat Reformasi dan Dihidupkan Kembali Prabowo?

Presiden terpilih Prabowo berniat membentuk 'Presidential Club' yang terdiri atas para mantan Presiden RI untuk menjadi semacam penasihat pemerintah.

Baca Selengkapnya