Suharso Monoarfa Didemo Kader PPP untuk Mundur

Editor

Amirullah

Selasa, 14 Juni 2022 08:59 WIB

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) bertumpu tangan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri) dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa pada acara silaturahmi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Plataran Senayan, Jakarta, Sabtu, 4 Juni 2022. Kegiatan silaturahmi nasional itu merupakan sebuah ikhtiar partai-partai KIB yaitu Partai Golkar, PAN, dan PPP untuk menunjukkan tradisi politik yang baru. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa didemo ratusan orang untuk mundur dari jabatannya di partai. Massa yang mengatasnamakan diri Front Kader Penyelamat (FKP) PPP dan Simpatisan PPP, meminta Suharso lengser dan mundur dari posisinya karena elektabilitas partai yang kian menurun.

"Kami dari anggota DPC datang ke depan kantor DPP PPP Menteng untuk menuntut Suharso Monoarfa lengser dari Ketum PPP," ujar Koordinator Aksi, M Somad, dalam keterangannya, Selasa, 14 Juni 2022.

Somad menjelaskan, demo digelar pada Senin kemarin dengan jumlah massa yang mencapai ratusan orang. Sebelum menggelar aksi, kata Somad, pihaknya telah mencoba berkomunikasi dengan Suharso untuk menyampaikan tuntutan ini.

Namun, kata dia, tak ada jawaban dari Suharso sehingga mereka tetap menggelar unjuk rasa tersebut. "Kami sudah melakukan beberapa langkah, bertemu, berdialog, dan sebagainya, tapi mereka mengabaikan dan jangan salahkan kader jika melakukan perlawanan," jelas dia.

Lebih lanjut, Somad menuding Suharso tidak menerapkan demokrasi dalam PPP. Selain itu, Para Majelis Syariah Pertimbangan PPP juga dinilai tidak melakukan apapun ihwal elektabilitas partai kabah yang stagnan. "Maka jangan salahkan kader melakukan satu hal di luar prosedural," kata Somad.

Advertising
Advertising

Sebelumnya menurut survei terbaru yang diadakan oleh Charta Politika, menunjukkan elektabilitas PPP tak mencapai parliamentary threshold alias ambang batas parlemen 4 persen.

PPP berada di peringkat ke-8 dari daftar elektabilitas partai dengan 2,7 persen. Berada di bawahnya, terdapat PAN dengan angka lebih kecil 2 persen.

Meski demikian, survei ini menemukan masih ada 15,8 persen yang tidak menjawab atau menjawab tak tahu. Sehingga, ini bisa menjadi undecided voters yang potensial bagi keduanya.

Di sisi lain, PPP dan PAN diketahui kini tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu bersama Golkar. Partai Beringin dalam survei ini berada di peringkat ke-3 dengan elektabilitas 11,3 persen.

Survei digelar selama 25 Mei sampai 2 Juni 2022 terhadap 1.200 responden. Survei ini menggunakan wawancara tatap muka terhadap responden berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Survei menggunakan metode multistage random sampling dan margin of error 2,83 persen.

M JULNIS FIRMANSYAH

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Syarat yang Harus Dipenuhi Projo Jika Ingin Jadi Partai Politik

1 hari lalu

Syarat yang Harus Dipenuhi Projo Jika Ingin Jadi Partai Politik

Untuk menjadi partai politik, Projo harus memenuhi sejumlah syarat

Baca Selengkapnya

Mukernas PPP Akan Digelar Sebelum Pilkada untuk Tetapkan Pelaksanaan Muktamar

4 hari lalu

Mukernas PPP Akan Digelar Sebelum Pilkada untuk Tetapkan Pelaksanaan Muktamar

DPP PPP bakal menggelar musyawarah kerja nasional (Mukernas) sebelum Pilkada untuk menyiapkan pelaksanaan Muktamar

Baca Selengkapnya

DPP Sebut Proses Muktamar PPP Harus Melalui Proses Bertahap

4 hari lalu

DPP Sebut Proses Muktamar PPP Harus Melalui Proses Bertahap

Pimpinan majelis DPP PPP mendesak Mardiono segera mempersiapkan muktamar PPP pada November ini.

Baca Selengkapnya

Wacana Projo Menjelma Jadi Partai, Jokowi: Terserah Projo

5 hari lalu

Wacana Projo Menjelma Jadi Partai, Jokowi: Terserah Projo

Kongres ketiga Projo dijadwalkan berlangsung pada Desember 2024. Di situ, Projo akan menghimpun aspirasi masyarakat untuk menentukan arah ke depan.

Baca Selengkapnya

Pimpinan Majelis PPP Desak Mardiono Gelar Muktamar Februari 2025

5 hari lalu

Pimpinan Majelis PPP Desak Mardiono Gelar Muktamar Februari 2025

Pimpinan majelis Dewan PPP mendesak Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono untuk menggelar muktamar awal tahun

Baca Selengkapnya

BRIN Ungkap Indeks Pelembagaan Partai Politik: PKS Terlembaga Dibanding Parpol Lain

6 hari lalu

BRIN Ungkap Indeks Pelembagaan Partai Politik: PKS Terlembaga Dibanding Parpol Lain

Tim riset partai politik (parpol) BRIN melaporkan hasil riset mengenai "Indeks Pelembagaan Partai Politik di Indonesia".

Baca Selengkapnya

Projo Bakal Minta Masukan Jokowi dan Prabowo soal Jadi Parpol atau Tidak

7 hari lalu

Projo Bakal Minta Masukan Jokowi dan Prabowo soal Jadi Parpol atau Tidak

Panel Barus mengatakan keputusan akan sikap Projo menjadi partai politik atau tidak bakal diputuskan berdasarkan aspirasi akar rumput.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi soal Wacana Relawan Projo Menjadi Partai Politik

9 hari lalu

Respons Jokowi soal Wacana Relawan Projo Menjadi Partai Politik

Jokowi menanggapi wacana kelompok relawan Projo untuk menjadi partai politik.

Baca Selengkapnya

Said Didu Sebut Banyak Pejabat BUMN Tidak Kompeten: Banyak Diisi Orang Titipan Partai

9 hari lalu

Said Didu Sebut Banyak Pejabat BUMN Tidak Kompeten: Banyak Diisi Orang Titipan Partai

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, menyebut banyak pejabat BUMN tidak kompeten karena merupakan titipan partai politik.

Baca Selengkapnya

Kader PPP Minta MK Batasi Masa Jabatan Anggota Legislatif jadi 2 Periode

12 hari lalu

Kader PPP Minta MK Batasi Masa Jabatan Anggota Legislatif jadi 2 Periode

Menurut kuasa hukum kader PPP itu, periode masa jabatan anggota legislatif perlu dibatasi dan disamakan dengan eksekutif.

Baca Selengkapnya