Presiden Jokowi Kembali Lantik Megawati Sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Reporter

Fajar Pebrianto

Editor

Febriyan

Selasa, 7 Juni 2022 09:27 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri meninjau Persemaian Modern Rumpin, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis, 10 Maret 2022. Jokowi berharap, di tahun 2022 kurang lebih 30 nursery seperti di nursery Rumpin ini akan bisa memproduksi kurang lebih 12 juta bibit berbagai tanaman. Biro Pers Sekretariat Presiden/Rusman

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi dijadwalkan melantik kembali Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada hari ini, Selasa, 7 Juni 2022. Megawati akan kembali menduduki jabatan ini untuk periode 2022-2027, setelah pertama dilantik pada 2018.

"Ya (pelantikan BPIP periode 2022-2027 hari ini)," kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dalam keterangan kepada wartawan, Selasa, 7 Juli 2022.

Total, ada delapan nama dewan pengarah yang dilantik Jokowi hari ini. Selain Megawati, mayoritas masih diisi oleh nama-nama lama seperti eks Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj, wartawan senior Rikard Bagun, hingga Mantan Wakil Presiden Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

Lalu, ada nama-nama lain seperti pendeta dan teolog Andreas Anangguru Yewangoe, Ketua Dewan Pengawas Majelis Buddhayana Indonesia Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto, dan Eks Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus atau Kopassus ke-25 Mayor Jenderal TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya.

Sementara itu, nama baru yang dilantik yaitu ilmuwan Muhammad Amin Abdullah. Ia menggantikan anggota Dewan Pengarah BPIP yang meninggal dunia pada 27 Mei lalu yaitu Ahmad Syafii Maarif, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Perubahan posisi juga dialami oleh Karjono, yang semula menjabat sebagai Sekretaris Umum, kini digeser menjadi Wakil Kepala menggantikan Hariyono. Sementara akademisi Yudian Wahyudi tetap menjabat sebagai Kepala BPIP dan juga dilantik Jokowi pada hari ini.

Pelantikan ini akan menjadi momen pertemuan Jokowi dengan Megawati untuk pertama kalinya setelah hubungan keduanya dikabarkan retak. Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah isu keretakan hubungan antara Jokowi dan Megawati. Dia menyatakan keduanya akan segera bertemu setelah terakhir bersua pada acara silaturahmi Idul Fitri lalu.

Pramono menyatakan bahwa hubungan Jokowi dengan Megawati serta putrinya, Puan Maharani, baik-baik saja. Dia membantah anggapan bahwa ketidakhadiran Megawati dalam sejumlah acara bersama Jokowi sebagai sinyal hubungan mereka sedang tidak harmonis.

"Enggak ada, sangat tidak ada. Hubungan bapak Presiden dengan ibu Mega (bahkan) dengan ibu Puan baik-baik saja," kata Pramono saat ditemui usai acara promosi doktoral Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Universitas Pertahanan, Bogor, Jawa Barat, Senin, 6 Juni 2022.

Isu keretakan hubungan Jokowi dan Megawati mencuat pasca Rapat Kerja Nasional V kelompok relawan Pro Jokowi atau Projo di Magelang, 22 Mei lalu. Dalam pidatonya, Jokowi memberi sinyal dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Megawati sendiri belum berbicara soal siapa calon yang akan diusung partainya pada Pilpres 2024. Selain Ganjar Pranowo, PDIP disebut berpeluang mengusung Puan Maharani sebagai capres.

Setelah itu, Megawati tampak tak hadir dalam sejumlah acara yang digelar Presiden Jokowi seperti pernikahan adiknya, Idayati, dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Megawati juga tak hadir dalam acara peringatan Hari Lahir Pancasila di Ende, Nusa Tenggara Timur.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

1 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

9 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

10 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

11 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

12 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

13 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Didesak Pilih Panitia Seleksi Capim KPK Berintegritas

13 jam lalu

Presiden Jokowi Didesak Pilih Panitia Seleksi Capim KPK Berintegritas

Berbagai kalangan mendesak Presiden Jokowi agar memilih anggota panitia seleksi atau pansel calon pemimpin atau capim KPK yang berintegritas.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

14 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

15 jam lalu

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa secara resmi menyerahkan formulir pendaftaran untuk mengikuti penjaringan bakal calon wali kota Solo di kantor PDIP

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

18 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya