TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai anggota Polri yang lulus dalam seleksi calon komisioner Komnas HAM berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Sebelumnya, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Remigius Sigid Tri Hardjanto yang lulus sebagai calon anggota Komnas HAM

“Kami khawatir jika terdapat anggota Polri lolos dalam seleksi calon komisioner Komnas HAM, maka akan berpotensi timbul konflik kepentingan yang kemudian berdampak pada indepedensi kerja-kerja Komnas HAM,” kata Kepala Divisi Hukum KontraS Andi Muhammad Rezaldy kepada Tempo, Senin, 6 Juni 2022.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan KontraS, kata Andi Rezaldy, institusi Polri selalu menjadi urutan teratas dalam melakukan pelanggaran hak asasi manusia. “Kami menilai akan sulit bagi Komnas HAM nantinya untuk mengungkap dan menuntaskan kasus-kasus tersebut,” katanya.

Menurutnya, dalam berbagai kasus, institusi kepolisian kerap kali tidak profesional bahkan ‘lembek’ untuk menindak anggotanya yang melakukan pelanggaran HAM. "Saya menduga hal yang serupa akan terjadi apabila komisioner Komnas HAM berasal dari anggota Polri,” katanya.

Soal rekam jejak Remigius Sigid Tri Hardjanto yang lulus sebagai calon anggota Komnas HAM, kata Andi Rezaldy, KontraS masih melakukan pendalaman. “Soal rekam jejak, kami masih melakukan pendalaman,” ujarnya.

Sebelumnya, KontraS menolak Remigius Sigid sebagai calon anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Wakil Koordinator KontraS Rivanlee Anandar mengatakan, status polisi aktif Sigid dikhawatirkan menjadi bias dan adanya intervensi.

“KontraS secara tegas menolak potensi konflik kepentingan dengan adanya anggota Polri aktif yang lolos di tahap administrasi dan tertulis dalam pemilihan ini,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat, 3 Juni 2022.

Rivanlee menyayangkan proses seleksi tertulis penulisan makalah ini meloloskan kandidat dari Polri di antara 50 nama yang lolos. Menurutnya, proses pemilihan harus transparan, akuntabel, dan memperhatikan kemungkinan konflik kepentingan.

“Kami melihat lolosnya Sigid tidak lepas dari sepak terjang pendahulunya, seperti Firli Bahuri yang melintas ke institusi sipil lain yang kini menjadi Ketua KPK atau Iriawan alias Iwan Bule yang sempat menjadi Pjs Gubernur,” tuturnya.

KontraS mengamati keterlibatan anggota polisi ke institusi/lembaga lain bukan suatu temuan baru. Sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo dari 2014-2019, ada beberapa pejabat atau purnawirawan Polri yang masuk.

Rivanlee mencontohkan perwira yang masuk ke instansi/lembaga lain adalah Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. Setyo Wasisto sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian dan Budi Waseso sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

MUTIA YUANTISYA

Baca: Profil Calon Anggota Komnas HAM Irjen Remigius Sigid Tri Hardjanto

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.