Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusty Ayu Bintang D (kanan) bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy (kedua kanan) membagikan masker kepada anak-anak saat meninjau korban banjir bandang akibat Siklon Seroja di Desa Pukdale, Kabupaten Kupang, NTT, Senin, 3 Mei 2021. Kunjungan kedua menteri tersebut dalam rangka mendorong percepatan pemulihan pascabencana di NTT sekaligus menyerahkan bantuan berupa santunan uang tunai kepada alih waris korban bencana alam di daerah itu, yang masing-masing berkisar dari Rp15 juta hingga Rp30 juta per kepala keluarga. ANTARA/Kornelis Kaha
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi angkat bicara soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal sebanyak 297 bets atau 78.361.500 dosis vaksin Covid-19beredar tanpa melalui penerbitan izin bets atau lot release.
Menurut Muhadjir vaksin yang saat ini beredar pasti sudah mendapatkan persetujuan BPOM. Hanya saja, ia menduga ada dosis yang jumlahnya yang belum ter-cover seperti dalam laporan di BPK.
"Jadi Insya Allah aman. Saya kira enggak ada merk (vaksin) lain yang masuk tanpa persetujuan BPOM, kalau ada mustahil. Semua itu kan tercatat oleh PeduliLindungi dan pelaksanaannya juga jelas," ujar Muhadjir di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa, 24 Mei 2022.
Muhadjir menduga 78,3 juta vaksin yang belum tercatat seperti dalam laporan BPK itu merupakan satuan dosis, bukan merek. "Hal ini bisa jadi karena memang kemarin masa darurat, kita mengejar target dulu. Tapi pasti nanti kita rapikan," kata Muhadjir.
Dalam Laporan IHPS II, BPK mencatat 297 bets atau 78.361.500 dosis vaksin Covid-19 beredar tanpa melalui penerbitan izin bets atau lot release yang tepat waktu, lengkap dan dapat diakses real time oleh pihak yang membutuhkan.
Izin bets adalah istilah yang digunakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang diartikan sebagai obat yang memiliki sifat dan mutu yang seragam. Obat ini dihasilkan dalam satu siklus pembuata atas suatu perintah pembuatan tertentu.
Selain masalah izin bets, BPK juga menyoroti pengawasan distribusi vaksin Covid-19 belum memadai. Temuan tersebut terjadi karena Unit Pelaksana Teknis (UPT) belum didukung dengan peralatan verifikasi suhu yang memadai, dan hasil pengawasan distribusi vaksin Covid-19 pada fasyankes belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan distribusi vaksin.
Adapun, BPK juga menemukan alokasi vaksin Covid-19, logistik, dan sarana prasarana belum sepenuhnya menggunakan dasar perhitungan logistik dan sarana prasarana sesuai dengan perkembangan kondisi atau analisis situasi terbaru.
