TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi, mengatakan turun naiknya kepuasan publik terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden dipengaruhi persoalan bangsa yang berhubungan satu sama lain atau cyclical.

Pernyataan itu disampaikan Masduki berkaitan hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden 60 persen dan Wakil Presiden 45,2 persen atau mengalami penurunan. “Fluktuasi kepuasan publik tersebut dipengaruhi persoalan bangsa secara cyclical,” kata Masduki dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, 27 April 2022.

Sebagai contoh, kata dia, saat ini kepuasan publik menurun sangat mungkin dipengaruhi persoalan minyak goreng, kenaikan harga bahan bakar dan harga pangan. Selain itu ada isu yang sengaja dihembuskan pihak tertentu terkait penundaan Pilpres 2024. Menurut Masduki problem dan isu di tengah kehidupan bernegara sangat wajar bila berakibat sentimen negatif terhadap pemerintah.

Meski demikian Masduki mencermati bahwa masyarakat memberikan apresiasi yang positif ketika pemerintah memberikan solusi konkret. Misalnya pada awal 2022 di mana berdasarkan survei Indikator Politik, kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo 71 persen dan Wapres Ma’ruf Amin 57,6 persen atau mencapai rekor tertinggi.

Saat itu, kata Masduki, publik merasakan pemerintah yang berhasil mengatasi penyebaran pandemi Covid-19 secara signifikan dan mulai menggeliatnya perekonomian. “Survei Indikator menunjukkan bahwa Presiden dan Wapres bekerja dalam irama yang sama. Ketika kepuasan publik naik, keduanya bersama, begitupun ketika turun. Sama-sama turun,” ujar Masduki.

Masduki meyakini ke depan kepuasan publik akan kembali meningkat, seiring dengan solusi yang dikeluarkan pemerintah dalam menyelesaikan aneka persoalan yang ada. Mengenai perbedaan yang cukup jauh antara kepuasan publik terhadap Presiden dan Wapres, Masduki menganggapnya sebagai hal yang wajar. “Justru tidak wajar bila kepuasan publik terhadap Wapres lebih tinggi dari Presiden,” kata Masduki.

Masduki menjelaskan Wapres tidak memiliki fungsi sebagai pelaku eksekusi, melainkan hanya koordinasi. Semua hal yang dibahas dan diputuskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wapres, dieksekusi kementerian/lembaga, sehingga wajar apabila publik menilai kementerian/lembaga yang bekerja melakukan sesuatu, bukan Wapres.

Masduki mengatakan Wapres Ma'ruf Amin tidak merasa terintimidasi dengan menurunnya hasil survei. Begitu pula tidak akan menepuk dada ketika hasil survei kepuasan publik meningkat. "Yang pasti dalam sisa waktu 2 tahun masa dinasnya, Wapres fokus menyelesaikan tugas-tugas sesuai mandat yang diembannya, seperti pengembangan ekonomi syariah, penanganan kemiskinan/stunting, pembangunan kesejahteraan papua, menuntaskan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, penguatan UMKM, hingga moderasi beragama," tutur dia.

Baca Juga: Jarak Kepuasan Publik antara Jokowi dengan Ma'ruf Amin Terus Melebar