TEMPO.CO, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI gelar aksi demonstrasi di depan kompleks parlemen DPR/MPR dan sejumlah titik pada Senin, 11 April 2022. Mahasiswa menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Namun aksi itu sempat diwarnai upaya penggembosan.

Kaharuddin, Koordinator Pusat BEM SI mengungkapkan dirinya sempat mengalami beberapa teror. Ia mengaku, terkadang dibuntuti orang tak dikenal saat melakukan seruan konsolidasi di Jakarta untuk demo 11 April tersebut. Bahkan Kaharuddin juga pernah ditelepon nomor asing, “Kamu mau pulang sekarang atau mau pulang nama?” kata Kaharuddin, menuturkan ulang ancaman si penelepon kepada Tempo.co, Jumat 15 Februari 2022. Tak cuma itu, kediaman orang tuanya di Riau juga didatangi orang tak dikenal.

“Kami bersuara bukan seperti anak kecil yang lagi merengek kepada orang tuanya dan ketika orang tua membelikan mainan, kami diam,” kata mahasiswa Universitas Riau (UNRI) ini.

Massa mahasiswa dari BEM SI berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI Senayan/Eka Yudha/Tempo

Tempo.Co mewawancarai Koordinator Pusat BEM SI Kaharuddin, pada Jumat, 15 April 2022 mengenai pasca aksi 11 April 2022. Berikut petikannya:

Setelah aksi demo 11 April, Bagaimana pendapat Anda tentang tuntutan mahasiswa? Apakah mencapai sasaran?

Ada empat tuntutan yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 11 April. Pada poin keempat, mendesak kepada wakil rakyat agar menyampaikan 18 tuntutan kepada Presiden Jokowi. Sebenarnya 18 tuntutan tersebut sebelumnya pernah disampaikan ke presiden, yakni 12 tuntutan pada 21 Oktober 2021 tujuh tahun kepemimpinan Jokowi, dan enam tuntutan pada 28 Maret 2022, namun sampai saat ini belum terjawab. Di antaranya kestabilan dan ketersediaan bahan pokok, undang-undang cipta kerja, pelemahan KPK dan sebagainya.

Apa saja keempat poin tuntutan tersebut?

Pertama, mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai. Kedua, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.

Tiga, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode.

Dan, keempat mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab.

Apakah akan ada aksi demo lanjutan?

Untuk saat ini kami masih mengevaluasi aksi yang telah kita lakukan baik yang 11 April maupun 28 Maret lalu, sebelum melakukan konsolidasi lagi. Tapi untuk saat ini kita masih menunggu jawaban tuntutan mahasiswa dari pemerintah.

Setelah Presiden Jokowi melantik anggota KPU dan Bawaslu, apakah yakin upaya 3 periode atau penundaan pemilu 2024 sudah tak ada lagi?

Bukan tidak yakin, kita perlu kewaspadaan jangan sampai ke depannya muncul lagi wacana terkait penundaan pemilu atau masa jabatan tiga periode. Bukan tidak yakin, tapi kita waspada, kehati-hatian dalam bergerak karena politik itu dinamis.

Terkadang apa yang dikatakan pemerintah tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Pemerintah harus membuktikan bahwa hari ini mereka tetap berada pada jalurnya atau on the track, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Jangan sampai pemerintah keluar dari jalurnya lagi dan tidak peduli terhadap rakyat.

Bagaimana pendapat Anda mengenai penolakan 3 periode dan penundaan pemilu, mengapa mahasiswa menyuarakan penolakan dengan keras?

Mahasiswa melakukan aksi terkait penolakan 3 periode dan penundaan Pemilu merupakan upaya mengingatkan penguasa bahwa adanya konstitusi negara adalah untuk membatasi masa jabatan. Jangan sampai konstitusi negara kita ini dikhianati. Perjuangan mahasiswa saat reformasi adalah untuk membatasi masa orang menjabat.

Salah satu poin tuntutan juga kesejahteraan rakyat, atau turunkan harga pokok bagi rakyat. Apa problem utamanya?

Tidak stabil dan langkanya ketersediaan bahan pokok, seperti minyak goreng adalah simbol bahwa penguasa kalah dengan korporat. Artinya, perlu ketegasan pemerintah untuk berpihak kepada rakyat yang membutuhkan kestabilan dan ketersediaan bahan pokok. Hari ini memang rakyat membutuhkan bantuan, tapi itu bukan solusi untuk kesejahteraan.

Dasarnya adalah, jika ingin rakyat sejahtera, stabilitas dan ketersediaan bahan pokok harus dikuatkan. Jangan sampai harganya naik, ketersediaannya banyak. Harganya murah rendah tapi ketersediaannya langka.

Mahasiswa membawa poster dengan wajah sejumlah pejabat dalam aksi di depan DPR RI, Senin 11 April 2022. Massa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran tepat didepan gedung DPR RI dalam aksi ini mahasiswa memberikan 4 tuntutan salah satunya menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Tempo/Muhammad Syauqi Amrullah'

Terkait kebijakan pemerintah tentang harga bahan pokok, Bagaimana menurut Anda?

Pemerintah hari ini suka tes ombak. Misalnya, pemerintah memberlakukan kebijakan A, oh ombaknya itu sedikit, respons dari masyarakat dan mahasiswa kecil, maka kebijakan tersebut digas terus.

Anda menjadi salah satu yang ikut bertemu Staf Presiden sebelumnya, apakah yang terjadi dalam pertemuan sebelum 11 April itu?

Sebelumnya kita sudah pernah jumpa dengan Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Muldoko pada 21 Oktober 2021, saat 7 tahun kepemimpinan Jokowi. Muldoko menjumpai masa aksi di jalan di Patung Kuda, bukan di Istana Negara. Dan yang kedua pada 28 Maret 2022 itu sama juga di Patung Kuda. Kita mengantarkan kajian dan tuntutan kita. Namun sampai saat ini 18 tuntutan itu tidak terjawab. Ya selama tidak terjawab mahasiswa akan terus bergerak

Mengapa ada beberapa aliansi BEM saat ini? Bagaimana menyatukan suaranya?

Ya mungkin saat ini sedang berbeda, mungkin ke depan akan ada kepentingan yang sama. Selaku mahasiswa matematika, saya mempelajari bahwa ketiga ada dua garis, tiga garis, dan seterusnya yang berbeda, akan ada titik yang akan mempertemukan kita. Namanya itu adalah critical point atau titik kritis.

Kita menunggu titik kritis itu yang akan menjumpakan kita pada kepentingan bersama, yang membuat bersatu dalam bergerak. Karena memang pada 1998 pun perpecahan dan perbedaan itu ada, tapi saat itu titik kritisnya ada musuh bersama, kepentingan bersama di sana. Saat ini kita menunggu momentum itu untuk kita bergerak bersama.

HENDRIK KHOIRUL MUHID I S. DIAN ANDRYANTO

Baca: BEM SI Ancam Kembali Turun ke Jalan Jika Tuntutan Tak Ditepati

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.